Asing Tetap Incar Saham Indonesia di Tengah Tekanan Geopolitik dan Sentimen MSCI

JAKARTA, KOMPAS — Minat investor asing terhadap pasar saham Indonesia mulai menunjukkan perbaikan pada kuartal pertama 2026. Di tengah tekanan geopolitik global serta sorotan dari lembaga pemeringkat internasional, sejumlah analis menilai Indonesia tetap menarik bagi investor asing, terutama karena kekuatan sektor komoditas dan prospek pembenahan pasar modal.

Pergerakan arus dana asing di pasar saham cenderung fluktuatif. Dalam sepekan terakhir hingga Selasa (10/3/2026), investor asing lebih banyak menjual saham dengan penjualan bersih atau net sell sekitar Rp 2,11 triliun seiring meningkatnya ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran di kawasan Timur Tengah.

Namun, data perdagangan menunjukkan investor asing mencatatkan pembelian bersih atau net buy sekitar Rp 2,22 triliun dalam sebulan terakhir di seluruh pasar, baik reguler maupun negosiasi.

Tekanan jual investor asing relatif mulai berkurang belakangan ini. Meski secara kumulatif investor asing masih mencatatkan net sell Rp 8,80 triliun sejak awal tahun, tekanan jual tersebut relatif berkurang dibandingkan kondisi pada pertengahan Februari lalu ketika arus keluar dana asing sempat menembus lebih dari Rp 15 triliun.

Seperti diketahui, pada akhir Januari 2026, pasar saham RI dihajar kebijakan lembaga penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI), yang menunda evaluasi klasifikasi pasar hingga memperingkatkan risiko manipulasi perdagangan saham karena kepemilikan saham terkonsentrasi.

Kondisi saat ini dinilai lebih baik dibandingkan kuartal pertama 2025 ketika arus keluar dana asing mencapai nilai bersih lebih dari Rp 20 triliun. Arus keluar dana asing saat itu didorong oleh kekhawatiran resesi di Amerika Serikat, pelemahan ekonomi domestik, serta dinamika politik dalam negeri.

Vice President Infovesta Utama, Wawan Hendrayana, kepada Kompas, Rabu (11/3/2026), menilai kekuatan Indonesia sebagai negara penghasil komoditas ekspor besar menjadi faktor utama yang menjaga minat investor global.

”Di tengah ketidakpastian global, pasar saham Indonesia tetap menarik karena kekayaan komoditas. Jika konflik geopolitik berlanjut dan harga energi melonjak, Indonesia sebagai produsen komoditas memiliki posisi strategis,” ujar Wawan.

Menurut dia, dalam jangka pendek, investor asing cenderung memburu saham-saham berbasis komoditas seperti batubara dan minyak kelapa sawit yang berpotensi diuntungkan oleh kenaikan harga energi.

Pandangan serupa disampaikan pengamat pasar modal Hans Kwee saat ditemui dalam acara diskusi Road to Investor Relations Forum (IRF) 2026 di Jakarta, Selasa (10/3/2026). Ia menilai, investor global mulai melihat valuasi saham Indonesia berada di level yang relatif murah dibandingkan potensi ekonominya.

”Investor asing sebenarnya sudah melihat valuasi pasar kita murah. Apalagi Indonesia adalah produsen besar komoditas seperti nikel, timah, emas, dan batubara. Ketika harga komoditas naik, saham-saham di sektor ini menjadi incaran,” kata Hans.

Ia menambahkan, posisi Indonesia sebagai pemasok nikel dunia juga menjadi faktor penting bagi investor global. Komoditas tersebut saat ini termasuk bahan baku strategis yang dibutuhkan dalam industri teknologi dan transisi energi.

Hans juga menilai investor asing kini tidak lagi melihat ancaman dari tuntutan perbaikan kebijakan oleh MSCI terhadap pasar saham Indonesia, dengan tenggat Mei mendatang.

Salah satu ancaman MSCI yang menimbang penurunan status indeks saham Indonesia dari pasar negara berkembang (emerging market) ke frontier market dinilai kecil kemungkinannya.

Menurut dia, ukuran ekonomi Indonesia yang besar serta posisi strategis di kawasan Asia membuat skenario tersebut relatif tidak realistis. ”Justru jika reformasi pasar dan transparansi meningkat, investor global akan semakin tertarik masuk,” ujarnya.

Sebagai langkah evaluasi pasar Indonesia, regulator melakukan sejumlah langkah pembenahan untuk meningkatkan kualitas dan transparansi pasar.

Menurut laporan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejauh ini telah mengajukan tiga proposal utama kepada MSCI, yaitu peningkatan granularitas klasifikasi investor menjadi 28 subtipe, kewajiban pengungkapan pemegang saham di atas 1 persen, serta rencana kenaikan batas minimal free float menjadi 15 persen.

Untuk mempercepat implementasi, OJK bersama lembaga Self-Regulatory Organization (SRO) di pasar modal membentuk tim khusus yang bertugas menyiapkan berbagai aspek teknis kebijakan tersebut.

Sejumlah progres juga telah dicapai. Data pengungkapan pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1 persen telah dipublikasikan dengan basis data per akhir Februari 2026. Selain itu, granularitas klasifikasi investor disebut telah mencapai sekitar 96 persen dari target implementasi.

Sementara itu, kebijakan peningkatan free float masih dalam proses revisi melalui perubahan Peraturan I-A di Bursa Efek Indonesia. Regulator juga telah melakukan asesmen terhadap implementasi pengumuman High Shareholding Concentration untuk meningkatkan transparansi kepemilikan saham.

Dengan perkembangan pembenahan pasar sejauh ini, Senior Research Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia Muhammad Farras Farhan secara terpisah menilai, probabilitas Indonesia diturunkan menjadi frontier market juga relatif kecil, bahkan diperkirakan di bawah 10 persen.

Skenario yang lebih mungkin terjadi adalah penyesuaian bobot (downweight) dalam indeks MSCI. ”Pasar saat ini menunggu hasil keputusan MSCI yang diperkirakan keluar pada April atau Mei. Kejelasan dari MSCI berpotensi menjadi katalis positif bagi pasar saham,” kata Farras.

Adapun strategi pemerintah dalam mereformasi pasar modal, yang bersamaan dengan langkah menanggapi kebijakan MSCI, menurut dia, juga memberikan optimisme ke investor.

Contohnya, perbaikan transparansi data pemegang saham hingga kebijakan untuk meningkatkan porsi investasi saham hingga 20 persen bagi investor institusi, seperti lembaga asuransi dan pensiun dini.

”Isu utama yang perlu diperbaiki saat ini lebih pada aspek investability atau kemudahan investasi di pasar kita,” ujarnya.

Menurut Farras, secara fundamental, prospek kinerja perusahaan tercatat di bursa masih cukup baik. Mayoritas perusahaan masih mengekspektasikan pertumbuhan dibandingkan tahun lalu. Dengan demikian, tidak salah jika pasar saham masih dijadikan pilihan berinvestasi.

Sementara itu, Farras juga mengingatkan investor akan risiko tekanan lembaga pemeringkat global yang menyoroti struktur fiskal dan proyeksi perekonomian Indonesia. Seperti diketahui, lembaga pemeringkat global seperti Moody’s dan Fitch Ratings memutuskan memberi proyeksi negatif pada kredit Indonesia.

Hans Kwee juga mengingatkan hal serupa kepada pemerintah. Penurunan peringkat kredit dapat meningkatkan imbal hasil obligasi pemerintah sehingga biaya pembiayaan negara menjadi lebih mahal.

”Jika rating kredit turun, yield obligasi naik. Artinya biaya pinjaman pemerintah meningkat dan itu bisa membebani APBN,” tutur Hans.

Di sisi lain, ia menilai penilaian yang diberikan lembaga internasional itu tidak adil. Pasalnya, negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan negara di kawasan Eropa yang juga mengalami tekanan ekonomi tidak mendapat peringatan sama.

Untuk itu, ia mengharapkan pemerintah melalui Presiden Prabowo Subianto langsung berkomunikasi dengan investor, terutama untuk menjelaskan strategi fiskal di tengah perlambatan ekonomi dan rencana peningkatan pertumbuhan ekonomi ke depan.

Director & Chief Investment Officer, Fixed Income Manulife Aset Manajemen Indonesia, Ezra Nazula, dalam keterangannya hari ini menilai, sejauh ini kinerja pasar obligasi relatif stabil meskipun kebijakan lembaga pemeringkat seperti Moody’s menurunkan outlook rating Indonesia dari stabil menjadi negatif.

Lembaga Fitch Ratings juga menurunkan outlook rating Indonesia menjadi negatif. Namun, Fitch masih memperkirakan defisit fiskal Indonesia di level 2,9 persen dari PDB pada 2026.

”Pasar obligasi relatif stabil dengan indeks acuan obligasi BINDO mencatat kinerja naik 0,40 persen meskipun imbal hasil SBN 10 tahun naik dari 6,33 persen ke 6,42 persen,” katanya.

Sementara itu, ia menyayangkan eskalasi konflik Iran terus membayangi pasar yang menyebabkan imbal hasil SBN 10 tahun kembali meningkat ke kisaran 6,60 persen per 6 Maret.

Dalam kondisi ini, pemerintah akan tetap mempertahankan kebijakan pro-pertumbuhan melalui strategi frontloaded spending, yaitu mempercepat belanja sejak awal tahun untuk menjaga momentum ekonomi.

Realisasi belanja pemerintah pada bulan Januari mencatat pertumbuhan 25,7 persen secara tahunan. Pada saat yang sama, penerimaan negara pun menunjukkan tren positif, tumbuh 9,5 persen dibandingkan tahun lalu, terutama karena penerimaan pajak melonjak 20,6 persen.

Namun, akselerasi belanja yang lebih cepat dibandingkan penerimaan menyebabkan fiskal defisit 0,21 persen dari PDB pada Januari dibandingkan posisi Januari tahun lalu di 0,1 persen dari PDB.

Dalam hal ini, pemerintah menegaskan komitmen untuk menjaga defisit tetap berada dalam batas maksimal 3 persen PDB dan mengindikasikan pos belanja bisa direvisi.

”Risiko utama yang perlu diwaspadai adalah jika konflik Iran berkepanjangan sehingga membuat harga minyak bertahan tinggi, yang berpotensi meningkatkan beban subsidi BBM dan memperlebar defisit fiskal,” kata Ezra.