Korupsi BBM Terungkap, Bagaimana Pertamina Pulihkan Kepercayaan?

Kasus dugaan korupsi di Pertamina telah mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola energi di Indonesia. Masyarakat yang selama ini mengandalkan BBM Pertamina merasa dikhianati oleh praktik korupsi yang diduga melibatkan pihak-pihak berwenang. Tidak hanya merugikan negara secara finansial, kasus ini juga menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bahan bakar yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat.

Akibatnya, banyak pengguna BBM yang mulai beralih ke penyedia swasta meskipun harus menghadapi harga yang lebih tinggi dan keterbatasan akses. Langkah ini bukan hanya bentuk protes, tetapi juga cerminan dari hilangnya kepercayaan terhadap Pertamina. Sebagian masyarakat yang tidak memiliki pilihan tetap menggunakan BBM Pertamina, namun dengan rasa waswas dan ketidakpastian terhadap kualitas serta harga yang diberikan.

Di tengah polemik ini, desakan agar Kejaksaan Agung bertindak tegas semakin menguat. Masyarakat menuntut pengusutan menyeluruh hingga ke akar permasalahan dan berharap agar keadilan benar-benar ditegakkan. Reformasi dalam tata kelola energi juga menjadi sorotan, agar kasus serupa tidak kembali terjadi dan kepercayaan publik terhadap penyediaan BBM dapat dipulihkan.

Paryono Nitisuwito (54), pekerja humas di Jakarta mengatakan, dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah ini sungguh keterlaluan.

Menurut dia, bahan bakar minyak (BBM) adalah kebutuhan pokok masyarakat, tetapi para tersangka justru memperkaya diri sendiri, padahal mereka sudah bergaji besar. Ia pun berharap Kejaksaan Agung terus melakukan penyelidikan yang mendalam terhadap kasus ini.

Panasnya pemberitaan terkait dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah membuat dirinya beralih layanan. Untuk sementara, Paryono memilih tidak menggunakan fasilitas pengisian BBM milik perusahaan plat merah dan beralih ke fasilitas swasta.

”Memang, ada perbedaan harga tetapi itu tidak terlalu signifikan. Saya juga mempertimbangkan keawetan mesin kendaraan,” kata Paryono.

Pengacara asal Denpasar, Bali, Yoseph Reynaldo (29), mengaku kecewa atas kasus korupsi di Pertamina. Meski sudah terbiasa dengan pemberitaan korupsi, kali ini ia merasa lebih kecewa karena selama ini memilih menggunakan bahan bakar minyak (BBM) Pertamax, dengan keyakinan bahwa subsidi dialokasikan bagi mereka yang benar-benar berhak. Namun, kepercayaan itu justru disalahgunakan. Selain itu, banyak kendaraan berpelat merah yang turut memanfaatkan BBM bersubsidi, yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.

"Tidak seperti Jakarta atau kota-kota besar lainnya yang punya pilihan merek lain, seperti Shell atau lainnya. Saya yang berdomisili di Bali dan mungkin juga sebagian besar masyarakat yang di daerahnya hanya ada (SPBU) Pertamina, memangnya kami punya pilihan?" ujar Reynaldo saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (6/3/2025).

Ia sangat berharap agar korupsi bisa diberantas. Kondisi masyarakat sudah sulit, bahkan sebagian dari mereka tidak memiliki pilihan lain selain membeli BBM bersubsidi. Oleh karena itu, jangan sampai kepercayaan publik semakin terkikis akibat penyalahgunaan tanggung jawab yang seharusnya dijalankan dengan integritas.

Fransiska Citra, seorang pegawai swasta di Jakarta, mengungkapkan bahwa sebagai karyawan di bidang otomotif, perusahaannya merekomendasikan dan menyarankan penggunaan bahan bakar dari Pertamina karena kualitas oktannya dianggap lebih baik dibandingkan merek lainnya.

Namun, masalah yang menimpa Pertamina membuat perempuan asal Yogyakarta ini enggan menggunakan bahan bakar minyak (BBM) dari perusahaan tersebut.

Akhirnya, Citra memilih beralih ke BBM dari Shell. Namun, kendalanya adalah jumlah SPBU Shell tidak sebanyak Pertamina, dan stok BBM-nya sering kali cepat habis. Karena itu, pada akhirnya, ia terpaksa kembali menggunakan BBM Pertamina.

“Sangat disayangkan, karena Pertamina produk dalam negeri. Kasus Ini tentunya merugikan karena jadi banyak yang enggak percaya sama Pertamina. Orang mau menggunakan Pertamax karena enggak mau ambil subsidi dan biasanya malas antre panjang (isi Pertalite). Orang mau pakai Pertamax juga karena berpikir oktannya lebih bagus sehingga menjaga performa mesin dan lebih hemat,” kata Citra, saat dihubungi, Sabtu (8/3/2025).

Namun, saat beberapa kali menggunakan Pertamax atau Pertalite, Citra mengaku tak merasakan perbedaannya.

Dari kasus yang menerpa Pertamina, Citra berharap, pemerintah bisa mengevaluasi kinerja Pertamina. Lalu, pihak Pertamina juga harus serius mengevaluasi internalnya dan tidak lagi melakukan kesalahan fatal yang telah merugikan masyarakat.

Kasus manipulasi harga dan kualitas BBM oleh Pertamina, yang menyebabkan kerugian ratusan triliun, telah membuat masyarakat kehilangan kepercayaan.

“Kejadian ini jangan terulang, meski warga akan susah untuk kembali percaya kepada Pertamina. Pihak Pertamina harus kerja keras mengembalikan kepercayaan warga entah melalui program-program, sosialisasi terus menerus, dan menunjukkan kinerja baik. Kualitas Pertamax harus dibuktikan berkualitas dan benar-benar lebih bagus,” kata Citra.

Riska Rachman (31), seorang pegawai swasta di Jakarta, mengatakan bahwa Pertamina membutuhkan reboot system. Menurutnya, korupsi sudah terlanjur mengakar di BUMN dan negara ini. Bahkan, orang yang bersih sekalipun sering kali terpaksa ikut “main” karena sulit mengubah sistem yang sudah bobrok.

Kasus ini jelas berdampak pada pola konsumsi BBM dan produk Pertamina lainnya, termasuk elpiji. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan lebih luas terhadap produk BUMN lainnya, yakni apakah sebenarnya masyarakat bisa mendapatkan produk atau layanan yang lebih baik?.

”Akhirnya, saya berpikir lebih baik menggunakan produk dari perusahaan lain daripada tetap memakai produk BUMN yang dikorupsi. Kejaksaan Agung harus berani mengungkap seluruh jaringan yang terlibat, bukan hanya menangkap pelaku kelas bawah,” kata Riska.