Australia dan Selandia Baru sama-sama mendukung solusi dua negara, Israel-Palestina. Pengakuan akan diumumkan dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.
11 Agt 2025 17:52 WIB · Internasional
CANBERRA, SENIN — Menyusul langkah sejumlah negara, Australia akan mengakui negara Palestina dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, September nanti. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Senin (11/8/2025), mengatakan, pihaknya akan mengakui Palestina dan hak bangsa Palestina menentukan nasib sendiri.
”Australia telah mendapat komitmen dari Otoritas Palestina soal keamanan Israel,” kata Albanese. ”Solusi dua negara adalah jawaban kemanusiaan terbaik untuk mengakhiri lingkaran kekerasan di Timur Tengah dan mengakhiri konflik, penderitaan, dan kelaparan di Jalur Gaza,” kata Albanese.
Otoritas Palestina menjanjikan kepada Australia akan mengakui hak eksistensi negara Israel, demiliterisasi, dan mengadakan pemilihan umum, sebagai imbal balik dari pengakuan Australia terhadap negara Palestina.
Mitra terdekat Australia di Pasifik, Selandia Baru, tengah mengarah pada langkah yang sama. Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters mengonfirmasi pemerintahnya sedang mempertimbangkan pengakuan tersebut.
”Kami akan menimbang dengan hati–hati sesuai prinsip, tata nilai, dan kepentingan nasional Selandia Baru,” kata Peters dalam keterangan tertulis.
Dalam kunjungan ke Menara Kompas, Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia Phillip Taula mengatakan, Selandia Baru sejak awal mendukung solusi dua negara. Perkembangan soal pengakuan negara Palestina sedang dibahas dengan perwakilan Selandia Baru di PBB dan Wellington.
Laman Radio New Zealand melaporkan, PM Selandia Baru Christopher Luxon akan mengambil keputusan September mendatang di New York, dalam Sidang Majelis Umum PBB.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2025/08/11/784070bf358ca6f9c8c242905b006991-AUSTRALIA_PALESTINIAN_ISRAEL_CONFLICT_131790684.jpg)
PM Australia Albanese mengatakan, sejumlah negara dan generasi yang berbeda telah mengalami kegagalan dalam mengakui keberadaan Israel dan Palestina. Namun, kali ini Australia tidak akan menunggu dan memilih bertindak.
”Risiko dengan mengambil langkah lebih baik daripada bahaya dengan membiarkan momentum berlalu. Korban terus berjatuhan hari demi hari dan ini tidak sepadan dengan membiarkan orang tidak berdosa terus menjadi korban,” kata Albanese.
Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengatakan, sudah 77 tahun berlalu sejak dunia menjanjikan pembentukan negara Palestina. ”Sejak 7 Oktober 2023 kita berusaha dengan masyarakat internasional untuk mengakhiri lingkaran kekerasan. Kita tidak bisa menunggu perang berakhir baru memberikan pengakuan,” kata Wong.
Australia sejak lama mendukung solusi dua negara dengan perbatasan dan wilayah yang diakui masyarakat internasional. Langkah Inggris, Perancis, dan Kanada yang juga bersiap mengakui Palestina menciptakan momentum bagi Australia untuk menempuh langkah serupa.
Bulan lalu, Albanese mengatakan siap mengakui Palestina jika itu mendorong terciptanya perdamaian. Menegaskan hal itu, Penny Wong mengatakan, September adalah waktu yang tepat.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2025/07/08/d753f7ad59664b3b398b6877b7d4c879-Trump_US_Israel_Protest_131088530.jpg)
Albanese mengatakan sudah berbicara dengan mitranya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. ”Berbagai argumentasi yang disampaikan sama dengan percakapan tahun lalu. Buat saya semakin jelas, solusi politik diperlukan dan bukan militer,” kata Albanese.
Sebelum pertemuan Australia-Israel, Netanyahu mengatakan, Australia dan negara lain sedang bermimpi bahwa dengan mengakui Palestina akan menciptakan perdamaian. ”Negara–negara Eropa dan Australia sedang masuk ke lubang kelinci (perangkap). Mereka terjerumus dan ini memalukan. Tetapi, tindakan mereka tidak akan mengubah mereka,” kata Netanyahu.
Berbeda dari Netanyahu, Presiden Palestina Mahmoud Abbas, bulan lalu, mengatakan, Australia sebagai kekuatan menengah bisa mengambil peran mendorong perdamaian Timur Tengah melalui pengakuan terhadap Palestina. (Reuters)
Penulis:
Iwan SantosaEditor:
Bonifasius Josie Susilo HPenyelaras Bahasa:
Retma Wati