Awas, ”Badai Sempurna” Pangan Global

Alarm bencana pangan global berbunyi. Bencana itu bisa terjadi jika blokade Selat Hormuz tak segera dibuka. Bahkan, ”perfect storm” atau ”badai sempurna” bisa menerpa jika situasi itu diperburuk oleh El Niño yang kuat.

Di tengah ramalan itu, Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) mendorong penyediaan dana darurat penyediaan pupuk, terutama bagi negara-negara berpendapatan rendah. Sementara BRICS berencana membangun cadangan pangan dan sejumlah negara menjajaki impor pupuk dari Indonesia.

FAO memberikan sinyal peringatan atau alarm bencana pangan global itu dalam sebuah siniar di Roma, Italia, Senin (13/4/2026) waktu setempat. Pembicara dalam siniar tersebut adalah Kepala Ekonom FAO Maximo Torero dan Direktur Divisi Ekonomi Pertanian dan Pangan FAO David Laborde.

FAO menyebutkan, konflik Amerika Serikat-Israel versus Iran tidak dapat diperkirakan kapan akan berakhir. Perang yang terjadi sejak 28 Februari 2026 itu telah membuat jalur perdagangan maritim Selat Hormuz ditutup, bahkan ”diperebutkan”.

Selama ini, 20-40 persen ekspor sejumlah komoditas yang menjadi input sektor pangan-pertanian bergantung pada selat itu. Penutupan selat tersebut tidak hanya memutus jalur kapal-kapal pengangkut minyak dan gas, tetapi juga pupuk dan bahan baku pupuk serta bahan pangan.

Kapal-kapal yang membawa ”input” pertanian penting harus segera mulai melewati Selat Hormuz. Ini demi mencegah risiko lonjakan inflasi harga pangan yang berbahaya di akhir 2026.

Torero mengatakan, kapal-kapal yang membawa input pertanian penting harus segera mulai melewati Selat Hormuz. Ini demi mencegah risiko lonjakan inflasi harga pangan yang berbahaya di akhir 2026.

”Jika tidak, rentetan efeknya bisa serupa dengan dampak krisis pandemi Covid-19,” ujarnya.

Menurut Torero, waktu terus berjalan. Begitu pula dengan kalender tanaman. Bersamaan dengan itu, pasokan komoditas-komoditas strategis, terutama pupuk, bahan pangan, dan energi, terhambat.

Situasi itu membuat negara-negara miskin paling berisiko mengalami kenaikan harga dan kelangkaan pupuk serta input energi yang mahal. Hasil panen bisa lebih rendah, sedangkan harga dan inflasi pangan bisa lebih tinggi.

”Hal itu kemungkinan akan memaksa setiap negara menerapkan kebijakan menurunkan harga pangan domestik dan memicu suku bunga yang lebih tinggi sehingga pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia akan lebih lambat,” katanya.

Laborde menambahkan, Indeks Harga Pangan FAO pada Maret 2026 masih relatif stabil berkat pasokan sebagian besar komoditas pangan, terutama serealia, yang masih melimpah. Indeks tersebut sebesar 128,5 atau naik 2,4 persen secara bulanan dan 1 persen secara tahunan.

”Namun, tekanan terhadap sektor pangan diperkirakan meningkat pada April 2026 dan akan semakin intensif pada Mei 2026,” katanya.

Ia menjelaskan, jika petani berproduksi dengan input yang lebih sedikit, maka hasil panen akan turun pada akhir 2026 dan pada 2027. Harga pangan yang dihasilkan bisa lebih tinggi. Inflasi pangan di tingkat ritel juga kemungkinan terjadi dalam beberapa tahun ke depan.

Di sisi lain, para petani bakal dihadapkan pada situasi dilematis. Apakah mereka akan menanami lahan di tengah terbatasnya ketersediaan pupuk atau mengalokasikan lebih banyak lahan dan sumber daya demi mandat pengembangan bahan bakar nabati (BBN).

”Dengan kata lain, petani dihadapkan pada pilihan mendapatkan keuntungan dari harga minyak yang lebih tinggi atau mengurangi pasokan pangan,” kata Laborde.

Oleh karena itu, ia mendesak semua negara mempertimbangkan dengan saksama mandat pengembangan BBN. Dan yang paling penting, hindari pembatasan ekspor energi dan pupuk.

Dalam siniar itu, Tarore menegaskan, saat ini dunia tengah berada dalam krisis input yang berpotensi menjadi bencana. Risiko konflik di Timur Tengah lebih besar daripada risiko konflik Rusia-Ukraina pada 2022.

”Bahkan, badai sempurna berpotensi terjadi jika situasi saat ini juga dipengaruhi oleh El Niño yang kuat. Dampaknya bakal menyaingi atau melampaui krisis akibat pandemi,” katanya.

Sejumlah lembaga iklim dunia meramal El Niño bakal terjadi pada Juli 2026 hingga Juli 2027. Sepanjang paruh kedua 2026, intensitas El Niño diperkirakan berada pada kategori lemah hingga moderat dengan peluang 50-80 persen. Kemungkinan kecil, yakni kurang dari 20 persen, El Niño bisa berkembang menjadi kategori kuat (Kompas, 10/4/2026).

Ia juga berpendapat, blokade Selat Hormuz sebenarnya sesuatu yang dapat dan harus diselesaikan. Jika kebuntuan di selat itu tidak segera diakhiri, tindakan antisipatif harus dipertimbangkan.

Salah satunya dengan menyediakan pembiayaan bagi negara-negara yang berisiko kehilangan akses atas pupuk. Mekanismenya bisa melalui Jendela Guncangan Pangan (FSW) di bawah Fasilitas Kredit Cepat (RCF) dan Instrumen Pembiayaan Cepat (RFI).

”FAO telah mengembangkan prioritas negara menurut kalender tanaman berdasarkan kapan dan berapa banyak pupuk yang mereka butuhkan,” ujar Torero.

Bahkan, badai sempurna berpotensi terjadi jika situasi saat ini juga dipengaruhi oleh El Niño yang kuat. Dampaknya bakal menyaingi atau melampaui krisis akibat pandemi.

FSW merupakan pelengkap instrumen pembiayaan Dana Moneter Internasional (IMF) yang dirintis FAO pada 2022. FSW tersebut digulirkan guna mendukung upaya internasional yang lebih luas dalam mengatasi guncangan pangan global.

Sementara itu, Rusia mengingatkan, jika kekurangan pupuk berlanjut hingga musim panas, hasil panen global bisa turun hingga 50 persen dan memicu lonjakan tajam harga pangan. Jumlah penduduk dunia yang mengalami kelaparan berpotensi meningkat hingga 673 juta orang.

Oleh karena itu, untuk memitigasi risiko guncangan pangan global, Rusia menyerukan pembangunan cadangan pangan bersama bagi negara-negara anggota BRICS dan Uni Ekonomi Eurasia. Hal itu diserukan Wakil Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Alexander Maslennikov pada 13 April 2026 (Reuters, 13/4/2026).

Brasil, salah satu negara pendiri BRICS, mendukung usulan itu. Kementerian Pembangunan Agraria dan Pertanian Keluarga (MDA) Brasil menyebutkan, BRICS memiliki potensi besar dalam pembangunan cadangan pangan itu.

Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Etiopia, Indonesia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab bertanggung jawab atas 42 persen produksi pangan global. Negara-negara anggota BRICS itu memiliki 33 persen lahan pertanian dan menguasai 39 persen sumber daya air planet ini.

”BRICS berada pada posisi unik untuk menemukan solusi inovatif sekaligus mengatasi tantangan pangan dan pertanian saat ini,” kata Thiago Lima, Koordinator Kerja Sama Internasional MDA, melalui siaran pers.

Sementara itu, di tengah potensi terjadinya bencana pangan, Pemerintah Indonesia menjamin ketahanan produksi dan stok pangan. Bahkan, sejumlah negara tengah menjajaki kerja sama pembelian pupuk dari Indonesia.

Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman, Rabu (15/4/2026), mengatakan, saat ini, cadangan beras pemerintah (CBP) di Perum Bulog sebanyak 4,7 juta ton dan tengah menuju 5 juta ton. CBP tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga 11 bulan ke depan.

Adapun stok beras di pasar, masyarakat, serta hotel, restoran, dan kafe/katering diperkirakan sekitar 12 juta ton. Ini merupakan salah satu bentuk kesiapan Indonesia dalam menghadapi potensi krisis pangan global.

Terkait dengan rencana pembangunan cadangan pangan BRICS, Kementan memandang inisiatif itu sebagai langkah strategis yang sejalan dengan upaya memperkuat ketahanan pangan global. Kerja sama antarnegara dinilai menjadi instrumen penting dalam meredam dampak krisis pangan yang semakin kompleks.

”Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang dalam kelompok tersebut, berada pada posisi strategis untuk tidak hanya menjaga ketahanan pangan nasional, tetapi juga berkontribusi aktif pada stabilitas pangan kawasan dan global,” kata Amran.

Sementara Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyatakan, banyak negara tengah mencari sumber-sumber baru pasokan pupuk di tengah terhambatnya distribusi pupuk dan bahan baku pupuk di Selat Hormuz. Indonesia—sebagai salah satu negara produsen pupuk—juga diincar.

”Sebanyak empat negara, yakni India, Filipina, Brasil, dan Australia, telah berkomunikasi dengan Indonesia. Negara-negara tersebut berminat untuk mengimpor pupuk urea dari Indonesia,” ujarnya seusai menerima kunjungan Duta Besar Australia untuk Indonesia Roderick Brazier di Jakarta pada Rabu malam.

Kendati begitu, Sudaryono melanjutkan, Pemerintah Indonesia tetap berhati-hati untuk tidak menjanjikan pasokan yang melebihi kemampuan produksi nasional. Saat ini, pemenuhan kebutuhan dalam negeri tetap menjadi prioritas utama.

”Kebutuhan pupuk untuk petani Indonesia adalah superprioritas. Setelah itu terpenuhi, baru sisa produksi dapat dialokasikan untuk ekspor,” katanya.

Kementerian Pertanian mencatat, kapasitas produksi pupuk urea nasional PT Pupuk Indonesia (Persero) berkisar antara 9,36 juta ton hingga 9,4 juta ton per tahun. Pada 2026, produksi pupuk urea ditargetkan mencapai 7,8 juta ton. Dari target produksi itu, 6,3 juta ton untuk memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi, sedangkan 1,5 juta ton untuk stok dalam negeri dan berpotensi diekspor.

Sudaryono juga menjamin ketersediaan pupuk di dalam negeri. Untuk bahan baku pupuk, Indonesia bahkan bisa mengoptimalkan kerja sama yang saling menguntungkan dengan Australia. Ini mengingat Indonesia juga mengimpor diammonium phosphate (DAP) yang merupakan bahan baku pupuk majemuk.