Ayunan Pendulum Kekuasaan di ”Negeri Ginseng”

Lee Jae-myung terpilih sebagai Presiden Korea Selatan dalam pemilu presiden, Selasa (3/6/2025). Kemenangan Lee menandai kembalinya pemerintahan progresif liberal setelah tiga tahun konservatif di Korea Selatan.

Kekalahan konservatif dimulai dengan penetapan darurat militer oleh bekas Presiden Yoon Suk Yeol pada Desember 2024. Penetapan itu membuat Yoon yang disokong Partai Kekuatan Rakyat (PPP) resmi dimakzulkan Mahkamah Konstitusi Korsel pada 4 April 2025.

Setelah Yoon resmi dimakzulkan, Korsel menggelar pemilu pada 3 Juni 2025. Hasilnya, Lee menang. Kantor berita Yonhap melaporkan, Lee meraih 49,42 persen suara sah. Pesaing terdekatnya, Kim Moon-soo yang diusung PPP, meraih 41,15 persen suara.

Mayoritas pemilih Lee berusia antara 40 tahun dan 50 tahun. Sementara pemilih Kim di rentang 60 tahun sampai 70 tahun.

Masing-masing 72,8 persen dan 72,6 persen pria dan wanita kelompok umur 40 tahun memberikan suara untuk Lee. Sementara di kelompok umur 50 tahun, porsinya adalah 71,5 persen untuk pria dan 68,1 persen untuk perempuan.

Di kelompok umur 60 tahun, pemilih Lee lumayan banyak juga. Porsinya adalah 48,6 persen pemilih pria dan 47,5 persen pemilih wanita memberi suara kepada Lee.

”Dari persentase pemilih, dapat diartikan pemilih berusia 40, 50, dan 60 tahun merupakan pemilih dari generasi yang pernah melewati demokratisasi Korea di tahun 1980an,” ujar Afriadi, pengajar Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Korea, Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Rabu (4/6/2025).

Para pemilih usia tersebut, jelas Afriadi, merupakan generasi yang di tahun 1980-an bagian dari warga Korsel yang berunjuk rasa. Mereka menuntut reformasi dan demokratisasi di tengah cengkeraman diktator Korsel.

Mereka jugalah yang merasakan bagaimana demokratisasi itu terjadi. ”Generasi-generasi ini menaruh harapan besar di dalam proses demokratisasi Korsel. Maka tidak heran generasi inilah yang memilih Lee Jae-myung yang notabene berasal dari Partai Demokratik,” tutur Afriadi.

Hal itu diperkuat pula dengan aksi Lee saat Yoon mengumumkan darurat militer. Dalam siaran langsung di media sosial, Lee melompati pagar gedung Majelis Nasional. Aksi Lee diikuti para politisi Partai Demokrat lainnya.

Rakyat Korsel menganggap itu aksi heroik. Mereka beranggapan Lee akan melindungi demokrasi Korsel. Mereka juga beranggapan Lee akan mewujudkan lagi stabilitas politik dan ekonomi.

Alhasil, pada 3 Juni 2025, kekuasaan di Korsel beralih dari kekuatan konservatif ke progresif. Korea Herald pada 4 Juni 2025 menulis, sejak demokratisasi Korsel pada 1987, kekuasaan selalu bergantian antara konservatif dan progresif dengan ritme tertentu. Pergeseran kekuasaan terjadi kira-kira setiap dekade dan dicermati sebagai pola berulang.

Pergantian kekuatan sering kali dipicu oleh ketidakpuasan publik atas korupsi, krisis ekonomi, dan skandal kepemimpinan. ”Pola yang berulang bisa dilihat bukan hanya sebagai cara koreksi dari kinerja pemerintahan sebelumnya, melainkan juga sebagai cara pengambilalihan pemerintahan,” ujar Afriadi.

Beberapa tahun terakhir, ritme pergantian semakin cepat. Masa kekuasaan Yoon cuma tiga tahun dari seharusnya lima tahun.

Korea Herald menulis, pendulum ke konservatif dimulai pada 1987. Waktu itu, Roh Tae-woo memenangi pemilihan presiden. Pemilu itu juga pemilu langsung pertama di Korsel setelah dikuasai junta puluhan tahun. Roh digantikan oleh pemimpin konservatif lainnya, Kim Young-sam, pada 1993.

Kemenangan Kim Dae-jung pada pemilu 1998 membuat pendulum berayun ke progresif. Ia memimpin Korsel yang sedang dihantam krisis moneter. Penggantinya, Roh Moo-hyun, juga dari kubu progresif.

Baru setahun menjabat, walau akhirnya lolos, Roh coba dimakzulkan. Walakin, kubu liberal di bawah Roh tidak memuaskan pemilih. Akibatnya, konservatif kembali berkuasa lewat kemenangan Lee Myung-bak pada pemilu 2008.

Lima tahun kemudian, Park Geun-hye, putri mantan Presiden Park Chung-hee, menjadi presiden perempuan pertama Korsel. Ia melanjutkan periode pemerintahan konservatif.

Namun, masa jabatannya berakhir tiba-tiba pada tahun 2017 setelah skandal korupsi. Skandal memicu unjuk rasa dengan membawa lilin menyala di seluruh negeri.

Park Geun-hye dimakzulkan dan dicopot dari jabatannya dengan sisa masa jabatan sekitar satu tahun. Ini pertama kalinya seorang pemimpin yang sedang menjabat digulingkan secara resmi. Pemakzulan Park menandai dimulainya gangguan dalam siklus 10 tahun pergantian kekuasaan.

Dengan jatuhnya Park Geun-hye, kaum liberal bangkit. Moon Jae-in, mantan Kepala Staf Presiden Roh Moo-hyun, memenangi pemilihan berikutnya. Setelah lima tahun pemerintahan liberal Moon, pendulum berayun lagi. Pada tahun 2022, Yoon Suk Yeol yang didukung konservatif menang tipis dalam pemilihan presiden.

Namun, Yoon hanya memimpin Korsel tiga tahun. Pada bulan April 2025, Yoon dicopot dari jabatannya oleh Mahkamah Konstitusi setelah mengumumkan darurat militer. Ia menjadi presiden kedua Korsel yang dimakzulkan.

Kemenangan Lee Jae-myung membuat pendulum kekuasaan kembali berayun ke progresif. Afriadi mempertanyakan, apakah kekuatan demokrat itu benar-benar kuat atau jangan-jangan demokrat menang karena momentum?

Apalagi lanskap politik Korsel saat ini semakin bergejolak dengan meningkatnya tantangan domestik dan tekanan di tataran global. Hal itu perlu dibuktikan dalam beberapa tahun ke depan.