Bagaimana Survei Kesejahteraan Dosen ala Kompas? Ini Penjelasannya

Rendahnya kesejahteraan dosen selalu menjadi bahasan warga dari tahun ke tahun. Isunya timbul tenggelam, hingga akhirnya kembali menguat tahun ini saat dosen aparatur sipil negara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menuntut dibayarkannya tunjangan kinerja.  

Namun, rencana pembayaran tunjangan kinerja (tukin) pada Juli 2025 nanti belum menyelesaikan masalah kesejahteraan dosen. Dosen masih dibebani berbagai kewajiban administrasi dan kegiatan penunjang lainnya, selain kewajiban Tridharma Perguruan Tinggi. Kewajiban ini harus dilakukan sebagai syarat kenaikan jabatan fungsional yang ujungnya pada peningkatan penghasilan dosen.  

Survei pemetaan mengenai kesejahteraan dosen secara nasional telah dilakukan tahun 2023 oleh tim dosen dari beberapa kampus, seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), dan Universitas Mataram. Kompas tahun ini memperbarui kondisi kesejahteraan dosen, sekaligus ingin mengetahui aktivitas pekerjaan dosen, serta lika-liku melaksanakan kewajiban penelitian dan kenaikan jabatan dosen.

Survei kesejahteraan dan aktivitas kerja dosen dilakukan tim Jurnalisme Data Harian Kompas melalui metode kualitatif dengan pertanyaan yang sama sebagai panduan. Survei pada 36 dosen perguruan tinggi negeri (PTN) selama 4-23 April 2025, yang terdiri atas 18 dosen laki-laki dan 18 dosen perempuan. Syarat responden adalah warga yang mempunyai pekerjaan utama sebagai dosen dan aktif mengajar selama satu tahun terakhir di PTN.   

Sampel dosen tersebar merata di seluruh PTN Indonesia dengan membuat proporsi berimbang di 6 wilayah di Indonesia, berdasarkan jumlah dosen PTN tahun 2021/2022, yakni 85.612 orang. Wilayah Sumatera terpilih 8 sampel, Jawa 16 sampel, Kalimantan (4), Sulawesi (4), Bali-Nusa Tenggara (2), serta Maluku-Papua (2). Selanjutnya pemilihan kampus PTN dilakukan secara acak pada enam wilayah tersebut dengan ketentuan, satu PTN diwakili satu sampel dosen.  

Sampel juga mewakili tiga jenis PTN di Indonesia, yakni PTN Berbadan Hukum (PTN BH), PTN Badan Layanan Umum (PTN BLU), dan PTN Satuan Kerja (PTN Satker). Sampel PTN BH yang memiliki otonomi luas dalam mengatur operasional kampus ada 13 PTN, seperti  Instititut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Sumatera Utara (USU).

Kemudian ada 16 sampel PTN BLU yang otonomi pengelolaannya lebih terbatas dibandingkan PTN BH. Di antaranya, Universitas Nusa Cendana, Universitas Malikussaleh, dan Universitas Trunojoyo, Madura. Adapun untuk PTN Satker yang otonominya paling terbatas dan terikat regulasi pemerintah ada 7 PTN. PTN Satker ini diwakili Universitas Sulawesi Barat dan Polimedia Negeri Jakarta.  

Mayoritas (53 persen) responden dosen yang terjaring berumur 31-40 tahun. Adapun responden yang berumur kurang dari 30 tahun hanya 6 persen. Proporsi yang sama juga pada responden yang usianya lebih dari 60 tahun.  

Lama mengajar yang merepresentasikan masa kerja dosen, terbanyak (42 persen), kurang dari 5 tahun. Kemudian 33 persen bekerja 6-10 tahun. Sementara proporsi paling kecil 6 persen dosen dengan masa kerja 16-20 tahun. 

Dosen dalam responden Kompas, mayoritas (50 persen) mempunyai jabatan fungsional sebagai Lektor, dengan rata-rata lama mengajar, sekitar 11 tahun. Kemudian disusul asisten ahli yang rata-rata mengajar sekitar 5 tahun.

Sementara dosen Lektor Kepala, ada 6 persen, dengan masa mengajar sekitar 21-22 tahun. Ada juga 14 persen dosen yang sedang menjalani proses menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka ini baru mengajar sekitar 1 sampai dua tahun.

Tingkat pendidikan terakhir mayoritas (83 persen) adalah magister atau strata dua, sesuai dengan persyaratan menjadi dosen. Adapun yang sudah bergelar doktor ada 16,7 persen.  

Sebanyak 88,9 persen dosen berstatus aparatur sipil negara (ASN). Namun, ada 11,1 persen yang merupakan dosen pegawai PTN. Dosen pegawai PTN ini hanya dimiliki oleh PTN BH seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, dan ITB. Mayoritas dosen (86,1 persen) sudah menikah dengan jumlah anak yang ditanggung mayoritas dua orang.  

Wawancara dilakukan secara tatap muka menggunakan layar Zoom pada setiap dari 36 dosen. Setiap dosen akan menerima pertanyaan yang sama melalui kuesioner Google form yang ditampilkan di layar Zoom. Dilanjutkan dengan proses wawancara mendalam untuk menggali cerita dosen mengenai kesejahteraan dan aktivitas harian dosen.  

Pertanyaan yang diajukan kepada 36 dosen seputar rincian aktivtas dosen saat hari kerja dan akhir pekan. Setiap dosen diminta menyebutkan jumlah jam untuk melakukan aktivitas mengajar, meneliti, pengabdian masyarakat, proyek di luar kampus, hal administratif, waktu perjalanan ke kampus, serta aktivitas pribadi, seperti melakukan hobi, waktu untuk keluarga, kegiatan domestik, serta tidur.  

Pertanyaan mengenai kesejahteraan terkait dengan penghasilan yang diterima, termasuk penghasilan dari pekerjaan sampingan. Kemudian terkait besaran pengeluaran serta ada tidaknya cicilan utang/kredit.  

Soal kewajiban penelitian yang harus dijalani dosen juga menjadi bahasan tersendiri dalam poin-poin pertanyaan kuesioner. Di antaranya nilai biaya riset, jumlah anggota yang terlibat, penggunaan dana pribadi untuk riset, serta seberapa sulit mencari dana riset.  

Terakhir, survei ditutup dengan pertanyaan mengenai negara mana yang bisa menjadi rujukan Pemerintah Indonesia dalam memperhatikan kesejahteraan dan perkembangan jenjang karier dosen.  

Kami ingin mengetahui pandangan Anda tentang artikel ini melalui survei lewat berikut ini.