Bahlil Ingin Stop Impor Produk BBM pada 2027

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan penghentian impor sejumlah produk bahan bakar minyak olahan mulai tahun 2027. Langkah strategis ini mengandalkan optimalisasi kapasitas kilang dalam negeri serta perluasan mandatori bahan bakar nabati untuk memperkuat kedaulatan energi nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, tiga jenis bahan bakar utama, yakni bensin (gasoline), solar (gasoil), dan avtur diproyeksikan tidak lagi didatangkan dari luar negeri dalam tiga tahun ke depan. Fokus pemerintah akan bergeser dari mengimpor produk jadi menjadi hanya mengimpor minyak mentah (crude oil) untuk diolah di kilang domestik.

"Untuk 2027, kita tidak lagi melakukan impor bensin RON 92, RON 95, dan RON 98. Ini akan kita selesaikan di akhir 2027 supaya kita tidak lagi terlalu banyak impor produk. Namun, ke depan yang tetap diimpor adalah crude-nya," tutur Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Bahlil menyebut Indonesia akan mampu memproduksi bensin dengan angka oktan tinggi, seperti RON 92 hingga RON 98 di kilang dalam negeri. Adapun pemerintah mengisyaratkan masih akan melakukan impor bensin RON 90 guna memenuhi kebutuhan subsidi.

Khusus untuk komoditas solar, waktu penghentian impor ditargetkan lebih cepat, yakni pada semester kedua tahun 2026. Hal ini didorong oleh proyeksi surplus produksi solar nasional yang mencapai 1,4 juta kiloliter (kl) per tahun, berbanding dengan total konsumsi dalam negeri yang berkisar 38 juta hingga 39 juta kl per tahun.

Bahlil menjelaskan, penghentian impor dimulai awal tahun ini dari solar yang disubsidi pemerintah, yakni jenis C48. Adapun solar jenis CN 51 atau solar nonsubsidi yang umum digunakan oleh sektor industri, akan menyusul.

"Tahun 2026 kita tidak akan lagi impor solar. Untuk CN 51, sekarang kita sedang mendesain mesinnya dan di semester kedua 2026 impornya kita stop," katanya.

Kelebihan produksi solar, menurut Bahlil, rencananya juga akan dikonversi menjadi bahan baku avtur, yang digunakan oleh angkutan udara. Di sisi lain, konsumsi solar dapat ditekan dengan peningkatan bahan bakar campuran nabati atau biosolar.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Laode Sulaeman, ditemui pada kesempatan sama, menyampaikan, keberadaan proyek pengembangan kilang terintegrasi atau Refinery Development Master Plan (RDMP) menjadi kunci penyetopan impor BBM.

Belum lama ini, pemerintah meresmikan RDMP Balikpapan di Kalimantan Timur, milik PT Pertamina Persero. Kilang tersebut mampu mengolah 360.000 barel minyak per hari (bph) atau lebih dari setengah jumlah produk siap jual (lifting) minyak di dalam negeri dan sekitar seperlima kebutuhan minyak di Indonesia.

RDMP Balikpapan, menurut Laode, bisa menghasilkan solar yang dibutuhkan di dalam negeri. "Nantinya tidak akan ada yang diimpor, semua dibuat di kilang nasional. Pihak swasta pun diarahkan untuk membeli dari kilang Pertamina atau kilang kecil seperti TWU (di Jawa Timur)," kata Laode.

Selain Balikpapan, penguatan produksi juga diharapkan datang dari RDMP di Dumai, Riau, yang tengah disiapkan.

Sebagai penopang target tersebut, pemerintah secara resmi juga merilis rencana akselerasi program bahan bakar nabati melalui pencampuran biodiesel dan bioetanol.

Pemerintah telah berkomitmen meningkatkan mandatori biodiesel dari B40 menjadi B50 untuk menekan konsumsi solar fosil secara signifikan. Sejalan dengan itu, pengembangan bioetanol, yaitu BBM jenis bensin dengan campuran nabati, seperti tebu, terus dipacu.

Menanggapi rencana tersebut, Pengamat Energi dari Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, kepada Kompas, Jumat (23/1/2026), berpendapat bahwa penurunan impor solar sangat dipengaruhi oleh kebijakan bahan bakar nabati yang ekspansif.

"Kalau solar, penurunannya jelas terkait kebijakan B20 hingga B50 karena bahan bakunya CPO (minyak kelapa sawit) yang melimpah," ujarnya.

Namun untuk bensin, campurannya adalah bioetanol. Saat ini baru mencapai E5 atau campuran 5 persen BBN ke BBM karena tantangan ketersediaan bahan baku etanol yang belum sekuat CPO.

"Artinya, swasembada bensin akan sangat bergantung pada seberapa cepat industri bioetanol kita tumbuh," jelas Komaidi.

Ia juga mengingatkan, meskipun impor produk olahan menurun, ketergantungan pada impor minyak mentah bisa tetap tinggi. ”Kalau impor minyak mentah kemungkinan masih sama atau bertambah karena dua hal, konsumsi naik tidak atau produksi tidak bertambah signifikan,” ujarnya.

Sepanjang 2025, Kementerian ESDM melaporkan rata-rata lifting minyak bumi sebesar 605.300 bph yang mencapai target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar 605.000 bph. Namun, capaian ini berbeda dari tahun sebelumnya karena ada tambahan perhitungan produk gas, Natural Gas Liquid (NGL).

Sementara itu, Presiden Prabowo menargetkan Indonesia bisa meningkatkan lifting minyak menjadi 1 juta bph.