Bangkai Gajah di Pidie Jaya Membawa Pesan untuk Manusia

Seekor gajah sumatera (Elephas maximus sumatranus) mati di antara timbunan kayu dan lumpur pascabanjir bandang di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh. Hal ini menandakan rumah mereka di salah satu provinsi penting dalam hal keanekaragaman hayati gajah ini telah hancur oleh kerakusan manusia.

Populasi gajah sumatera terus menyusut dan tertekan akibat konversi habitat ke aktivitas ekonomi ekstraktif manusia, seperti tambang dan perkebunan sawit. Akibatnya, peluang kesintasan populasi menurun dan konflik gajah dengan manusia di kampung-kampung meningkat.

Adapun beberapa kantong gajah sumatera di Aceh, antara lain, meliputi Lamno-Krueng Sabee-Teunom-Woyla Barat, Seulawah-Jantho (Simeulue)-Kemala-Tangse, dan Alue Buloh-Cot Girek-Geureudong-Paya-Bakong.

”Beberapa kantong populasi gajah tersebut tersebar di luar kawasan konservasi utama sehingga tingkat perlindungannya cenderung lebih rendah dan lebih rawan terhadap gangguan,” kata Dewi Lestari Yani Rizki, Chief Conservation Officer WWF Indonesia, saat dihubungi dari Jakarta, Senin (1/12/2025).

Penelitian yang dilakukan Muhammad Ali Imron dan tim tahun 2023 berjudul ”The importance of mixed-use landscapes for the conservation of Sumatran elephants (Elephas maximus sumatranus)” menyebutkan bahwa gajah pernah tersebar luas di seluruh Pulau Sumatera, tetapi sekarang populasinya kecil dan terisolasi.

Ini pengingat pemerintah untuk memulihkan bentang alam yang rusak dan meninjau ulang izin perusahaan perusak lingkungan.

Pada tahun 1980-an, survei cepat memperkirakan masih ada 2.800-4.800 gajah. Empat dekade kemudian atau pada 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memperkirakan total populasi gajah hanya 924-1.359 ekor, yang tinggal di 22 wilayah jelajah, sehingga masuk dalam daftar satwa terancam punah.

Riset tersebut mengukur potensi kesesuaian habitat untuk gajah di seluruh Pulau Sumatera. Hasilnya, lahan ideal untuk habitat gajah sumatera seluas 135.646 kilometer persegi atau 32 persen dari luas daratan Sumatera.

”Luasan tersebut dibagi menjadi 43 petak wilayah jelajah yang sesuai di seluruh Sumatera dan daerah dengan konektivitas antarpetak tertinggi terkonsentrasi di Riau dan Sumatera Utara,” ucap Dewi.

Variabel utama yang menentukan kesesuaian habitat antara lain modifikasi manusia, kerataan permukaan, dan struktur vegetasi. Ini menunjukkan gajah tak hanya butuh hutan primer, tetapi juga dapat eksis dalam lanskap campuran atau hutan sekunder ataupun area dengan aktivitas manusia dengan syarat habitat memadai.

Hutan seluas itu dibutuhkan gajah sumatera karena daya jelajah mereka diperkirakan berkisar 273-1.352 kilometer (km) persegi. Kehadiran mereka juga berhubungan dengan tutupan hutan yang lebat dan ketersediaan air yang banyak, bukan berlindung di bawah pohon sawit.

Namun, sebagian besar dari luasan yang ideal itu ternyata berada di luar kawasan konservasi resmi. Hanya 21 persen habitat potensial yang berada di dalam kawasan lindung. Hal ini diperparah dengan upaya konservasi untuk satwa liar yang belum memperhitungkan kebutuhan habitat gajah karena hanya 12,3 persen lahan di Sumatera yang berstatus dilindungi.

Wilayah konservasi yang sudah ada, seperti Lamno, Balai Raja, Tesso Tenggara, Tesso Utara, Bukit Tigapuluh, Seblat, Padang Sugihan, dan Bukit Barisan Selatan, harus dijaga dan ditingkatkan demi kelangsungan hidup jangka panjang spesies yang terancam punah ini.

Jika kawasan-kawasan ini hilang, gajah kehilangan pilihan untuk bergerak, kawin, mencari makan, dan menemukan jalur yang sudah mereka kenali selama turun-temurun. Risiko interaksi negatif dengan manusia pun meningkat karena bagi gajah itu adalah rumah lama, sedangkan bagi masyarakat itu adalah ruang hidup hari ini.

Selain itu, baik hutan maupun habitat satwa berperan menjaga ekosistem, termasuk peran satwa merawat ekosistem. Apabila hutan dan habitat satwa hilang, populasi-populasi satwa tidak akan eksis dalam jangka waktu lama menuju kepunahan yang juga ternyata berpotensi berdampak terhadap sistem penyangga kehidupan dan pembangunan berkelanjutan.

Oleh karena itu, WWF Indonesia mendorong pemerintah untuk meningkatkan kualitas hutan agar luasan hutan tetap stabil. Diperlukan juga berbagai pendekatan lain untuk menghadapi tantangan pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang harus berkelanjutan.

”Penyusutan atau hilangnya hutan secara serampangan harus ditekan guna meningkatkan peluang untuk menurunkan risiko potensi bencana,” kata Dewi.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Satya Bumi, Andi Muttaqien, menilai dampak banjir bandang Sumatera sangat mungkin diminimalkan jika perusahaan dan pemerintah mengkaji tiap izin proyek serta bukaan hutan secara menyeluruh dan transparan.

Jika dibiarkan, korbannya bukan hanya gajah. Orangutan tapanuli (Pongo tapanuliensis), spesies kera besar terlangka di dunia yang kini populasinya kurang dari 800 ekor, juga bisa terdampak. Jaringan konservasi alam International Union for Conservation of Nature (IUCN) pada 2017 telah menetapkan orangutan tapanuli dalam kategori terancam punah.

”Banyaknya korban jiwa harus jadi pengingat pemerintah untuk benar-benar memulihkan bentang alam yang rusak, mengecek kembali serta meninjau ulang izin perusahaan perusak lingkungan,” kata Andi.

Dengan demikian, kasus kematian gajah akibat banjir di Pidie Jaya menjadi sinyal penting bahwa konservasi gajah dan manajemen lahan hutan tidak bisa dipisahkan dari pengelolaan risiko lingkungan dan bencana.