Banjir Bandang Parapat akibat Kerusakan Hutan, Alarm Darurat Pariwisata Danau Toba

Kondisi kawasan pariwisata Parapat masih lumpuh. Sejumlah rumah makan, restoran, dan hotel belum beroperasi. Masyarakat masih membersihkan lumpur di dalam rumah.

20 Mar 2025 19:05 WIB · Nusantara

Oleh Nikson Sinaga

Banjir bandang merusak jantung pariwisata Danau Toba di kawasan Parapat, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Sudah lima hari aktivitas pariwisata lumpuh. Bencana ekologis itu disebabkan kerusakan hutan di hulu Danau Toba.

Banjir bandang tersebut menghantam destinasi wisata, hotel, restoran, rumah sakit, permukiman warga, dan sempat membuat jalan nasional lumpuh total. Hingga Kamis (20/3/2025), kondisi kawasan pariwisata Parapat masih lumpuh.

Sejumlah rumah makan, restoran, dan hotel belum beroperasi. Masyarakat juga masih sibuk membersihkan material lumpur di dalam rumah.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil, yakni Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak, Auriga Nusantara, dan Jaringan Advokasi Masyarakat Sipil Sumatera Utara (Jamsu), melakukan investigasi untuk mencari penyebab banjir bandang

”Hasil penelusuran kami, banjir bandang disebabkan oleh hilangnya 6.148 hektar hutan alam di hulu Parapat,” kata Direktur Eksekutif KSPPM Rocky Pasaribu.

Kawasan hutan tampak gundul di hulu kawasan pariwisata Parapat di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Rabu (20/3/2025).

Banjir bandang dan longsor melanda kawasan pariwisata Parapat, Minggu (16/3/2025) malam. Jalan Lintas Sumatera di kawasan itu sempat lumpuh karena tertimbun batu dan lumpur. Jalan nasional tersebut juga tertimbun longsor. Jalan akhirnya bisa dilalui pada Senin (17/3/2025) pagi.

Banjir bandang menghantam Jalan Lintas Sumatera di sekitar Pantai Bebas Parapat, termasuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Parapat. Setelah air surut, lumpur setinggi setengah meter menumpuk di jalan, rumah, hotel, dan rumah makan.

Rocky menyebut, banjir bandang yang menghantam jantung kawasan pariwisata Danau Toba merupakan alarm darurat yang memperingatkan kerusakan lingkungan hidup yang cukup masif. Parapat merupakan destinasi dan salah satu pintu masuk utama ke kawasan Danau Toba.

Berdasarkan analisis spasial dan penelitian di lapangan, kata Rocky, dalam kurun waktu 20 tahun terakhir terjadi pembukaan hutan yang signifikan di lima kecamatan sekitar Parapat, yaitu Girsang Sipangan Bolon, Dolok Panribuan, Pematang Sidamanik, Hatoguan, dan Jorlang Hataran. Lima kecamatan itu merupakan lanskap Daerah Aliran Sungai (DAS) Bolon Simalungun.

Pada tahun 2000, tutupan hutan alam di wilayah tersebut mencapai 10.348 hektar. Namun, angka ini terus menyusut hingga tersisa 3.614 hektar pada 2023. Kehilangan tutupan hutan terbesar terjadi pada 2005-2010, yakni seluas 2.779 hektar hutan hilang.

Pada periode 2010-2025, kembali terjadi kehilangan tutupan hutan sebesar 2.366 hektar. Rocky menyatakan, kehilangan tutupan hutan yang cukup signifikan juga terjadi di kawasan konsesi hutan tanaman industri PT Toba Pulp Lestari.

Petugas kepolisian bersama pegawai rumah sakit membersihkan lumpur akibat banjir bandang yang menghantam Rumah Sakit Umum Daerah Parapat di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Senin (17/3/2025) dini hari.

”Jika diakumulasi sejak 2000 hingga 2023, kawasan ini telah kehilangan hutan alam seluas 6.148 hektar. Perubahan ini sangat berpengaruh pada daya tampung air hujan dan stabilitas tanah yang akhirnya menyebabkan bencana ekologis banjir bandang,” ungkap Rocky.

Dia pun menilai, banjir bandang Parapat menunjukkan adanya kelalaian pemerintah daerah dalam mengawasi tata ruang di wilayah DAS Bolon Simalungun. Pembukaan lahan di kawasan DAS serta daerah terjal telah berkontribusi terhadap terjadinya bencana yang berulang di Parapat.

Menurut Rocky, banjir bandang memang dipicu genangan air di hulu Sungai Gaga. Namun, genangan air itu tidak akan terjadi jika tutupan hutan masih bagus. Hutan memiliki peran penting dalam siklus air untuk menangkap dan menyimpan air hujan.

Evaluasi tata ruang

Koordinator Jamsu Juniati Aritonang menyebut, pemerintah harus melakukan mitigasi bencana ekologis dalam jangka pendek dan panjang. Hal yang mendesak dilakukan adalah evaluasi tata ruang kawasan Danau Toba, terutama di wilayah rawan bencana.

Dalam beberapa tahun terakhir, saat musim hujan tiba, banjir bandang terjadi hampir merata di sekeliling kawasan Danau Toba, yakni Kabupaten Karo, Samosir, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Dairi, dan Toba. Bencana ekologis itu memakan korban jiwa dan kerugian materi yang cukup besar.

Sementara itu, saat musim kemarau, sungai-sungai kering sehingga masyarakat kesulitan mendapat air baku untuk kebutuhan rumah tangga ataupun air untuk pengairan sawah. Hal ini terjadi karena hutan di daerah hulu telah rusak sehingga tidak bisa lagi menyimpan air saat musim hujan dan mengalirkannya saat musim kemarau.

Pembersihan material banjir bandang dan longsor masih terus dilakukan di jkawasan pariwisata Parapat di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Rabu (20/3/2025).

Dalam catatan Kompas, banjir bandang dengan dampak cukup besar, antara lain, terjadi di Desa Simangulampe, Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbang Hasundutan, Desember 2023. Dua orang meninggal dan 10 orang hilang akibat banjir bandang itu. Sebuah kampung juga hilang tertimbun batu dan lumpur.

Ephourus Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pendeta Victor Tinambunan mengatakan, banjir bandang Parapat sangat jelas merupakan akibat dari perbuatan manusia. ”Banjir bandang Parapat bukan ujian dari Tuhan atau suratan tangan. Bencana ini akibat ulah manusia yang merusak alam ciptaan Tuhan,” katanya.

Victor menyebut, kerusakan lingkungan hidup dan bencana ekologis menjadi perhatian khusus HKBP, khususnya yang terjadi di kawasan Danau Toba.

Penelusuran Dinas Kehutanan

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumut Yuliani Siregar mengatakan, timnya melakukan peninjauan lapangan setelah banjir bandang Parapat. ”Tim kami menelusuri alur Sungai Gaga dari hilir tempat terjadinya bencana menuju titik awal longsor bebatuan di hulu sungai,” katanya.

Di sepanjang lokasi peninjauan, kata Yuliani, tim tidak menemukan kegiatan penebangan liar, tambang galian C, atau aktivitas ilegal lainnya. ”Kondisi kawasan hutan lindung di sekitar lokasi bencana relatif masih bagus dan pada areal kawasan hutan yang merupakan hulu sungai tidak ada konsesi PT Toba Pulp Lestari,” ujarnya.

Alat berat digunakan dalam pencarian korban hilang akibat banjir bandang di Desa Simangulampe, Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Kamis (7/12/2023). Tim pencarian dan pertolongan masih kesulitan mencari korban hilang bencana banjir bandang. Di darat, bebatuan besar masih sulit dipindahkan meskipun sudah dikerahkan 15 alat berat. KOMPAS/AGUS SUSANTO (AGS) 7-12-2023

Yuliani menyebut, bencana alam berupa banjir dan longsor tanah bebatuan diakibatkan intensitas curah hujan yang tinggi. Di hulu Sungai Gaga, terjadi pengumpulan air yang tertahan di lembah sungai dengan volume besar.

”Genangan air itu kemudian meluap tumpah dengan debit yang besar membawa bahan material yang ada di atasnya ke permukiman masyarakat,” ucap Yuliani.

Menurut Yuliani, Pemprov Sumut akan melakukan sejumlah upaya untuk mencegah banjir bandang di kawasan itu. Upaya itu, antara lain, dilakukan dengan penanaman pohon bersama masyarakat sekitar di lokasi dengan jenis tanaman produktif. Upaya lainnya adalah perbaikan alur sungai melalui kegiatan normalisasi sungai.

Quote

Banjir bandang Parapat bukan ujian dari Tuhan atau suratan tangan. Bencana ini akibat ulah manusia yang merusak alam ciptaan Tuhan.


Kerabat Kerja

Penulis:

Nikson Sinaga
 | 

Editor:

Haris Firdaus