Banjir Jabodetabek, Mengurai Masalah Tanpa Akhir

Banjir di Jabodetabek seolah jadi persoalan langgeng. Segala upaya dilakukan untuk mengatasinya dari zaman kolonial hingga sekarang. Namun, persoalan itu tak kunjung terselesaikan. Mengapa persoalan itu tak kunjung berakhir?

Babak baru banjir di kawasan Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi dimulai pada awal Ramadhan. Jika biasanya bulan Ramadhan disambut dengan gembira, kini berganti sengsara. Hujan yang turun terus-menerus pada awal Maret 2025 mengakibatkan rumah-rumah warga, pusat perbelanjaan, hingga fasilitas umum di Bekasi terendam. Total ada 13 kecamatan yang terendam air dengan ketinggian hingga lebih dari 4 meter.

Jakarta yang menjadi muara dari 13 sungai pun terdampak. Selasa (4/3/2025), Sungai Ciliwung hingga Pesanggrahan meluap, merendam rumah-rumah di Rawajati, Jakarta Selatan, hingga ketinggian 3 meter. Pintu air di Cililitan di Jakarta Timur pun jebol.

Banjir juga melanda Tangerang dan Tangerang Selatan. Air bah mengalir mencari titik terendah untuk digenangi. Eka Aprilia, kreator konten Tiktok di Bekasi yang sering memvideo rumahnya yang cantik, kini harus mengikhlaskan rumahnya rusak terkena banjir. Ruangan yang bersih dan penuh dekorasi menarik kini berubah menjadi penuh noda dan berlumpur, bekas kebanjiran.

Begitu pula pemilik akun Tiktok @edukasikidsy yang sehari-hari berjualan mainan anak di Bekasi. Dalam unggahan media sosialnya, ia membongkar dagangan di tokonya yang habis terendam banjir. Buku-buku dagangannya basah, komputer terendam lumpur, dan makanan kemasan rusak. ”Sambil nangis editnya,” tulisnya dalam laman media sosial.

Banjir di Jabodetabek memang menjadi persoalan yang berulang kali terjadi. Bahkan, sejak zaman kolonial Belanda, persoalan ini tak kunjung selesai.

Dalam tulisan Kompas yang terbit pada 10 November 2007 berjudul ”Sejarah Banjir: Warisan Batavia untuk Jakarta” disebutkan, Batavia atau Jakarta pada saat didirikan oleh JP Coen sebenarnya memiliki sebuah sistem kanal segi empat. Namun, sistem itu ternyata tidak berfungsi baik. 

Kapasitas yang terbatas menyebabkan keberadaan sistem kanal ini gagal menjadi sarana pengendali banjir karena terlalu sempit. Kondisi kanal yang tak higienis bahkan menjadi sumber penyakit.

Tahun 1621 adalah catatan pertama dalam sejarah Hindia Belanda, ketika pos pertahanan utama VOC di Asia Timur itu dilanda banjir besar.

Dalam buku Jelajah Kopi Nusantara yang diterbitkan oleh Kompas tahun 2018, pada tahun 1696 atau 80 tahun seusai Batavia berdiri, banjir kembali terjadi. Akibat banjir ini, tanaman kopi pertama yang ditanam oleh Belanda rusak.  

Catatan banjir pun terus berlanjut. Koran Sin Po edisi 19 Februari 1918 mencatat, hampir seluruh wilayah Jakarta digenangi air. Banjir ini tercatat paling besar dalam sejarah banjir di pusat pemerintahan Hindia Belanda ini.

Banjir pun terus terjadi hampir setiap tahun seusai kemerdekaan. Banjir melanda pada tahun 1965, 1967, dan 1968. Banjir pada tahun 1970 bahkan disebut sebagai banjir terbesar selama 20 tahun setelah kemerdekaan. Saat itu, fasilitas sentra telepon rusak dan pasien rumah sakit harus diungsikan.

Di era milenial, banjir tetap menjadi masalah utama Ibu Kota dan sekitarnya. Istana Merdeka pada tahun 2005 pun kebanjiran. Dalam pemberitaan Kompas pada 15 Juli 2005, disebut banjir datang dari Jalan Merdeka Selatan dan Jalan Kebon Sirih, lalu melanda hampir separuh Istana Wapres yang berdiri berdampingan dengan Kedutaan Amerika Serikat, Gedung DPRD Jakarta, dan balai kota tempat Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso berkantor.

Tahun ini, banjir tetap eksis mengacak-acak kehidupan warga Jabodetabek.

Tak pernah bisa dihitung dengan persis berapa kerugian akibat banjir di Jakarta dan sekitarnya sejak zaman dulu. Setidaknya kita punya gambaran bahwa banjir pernah mengakibatkan gagalnya penanaman kopi pertama dan pada tahun 1965 menjadi biang kerok hilangnya 1,2 juta ton beras setiap tahun.

Mulai tahun 2007, kerugian lebih terdata. Hasil penilaian kerusakan secara cepat yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 2007 menunjukkan jumlah kerugian akibat banjir di Jabodetabek sudah mencapai Rp 5,2 triliun. Jumlah itu belum memperhitungkan kerugian ekonomi secara tidak langsung sebesar Rp 3,6 triliun.

Banjir di Jabodetabek memang menjadi persoalan yang berulang kali terjadi. Bahkan sejak dari zaman kolonial Belanda, persoalan ini tak kunjung selesai.

Pada tahun 2024, mengutip kantor berita Antara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta menyebut kerugian banjir di DKI mencapai Rp 2,1 triliun per tahun. Jumlah itu belum termasuk kerugian psikologis, waktu, dan tenaga.

Kerugian banjir sepekan ini pastinya menambah panjang daftar kerugian.

Sejarah mengatasi banjir di Jabodetabek sama panjangnya dengan sejarah banjir itu sendiri. Banjir di Jabodetabek dipicu oleh banyak hal sehingga penanganannya pun menjadi kompleks.

Pada masa Orde Lama, kepadatan penduduk terutama di daerah aliran sungai sudah terdeteksi menjadi pemicu banjir. Masalah ini kian lama kian berat karena jumlah penduduk Jabodetabek kian bertambah akibat perkembangan dan perpindahan penduduk ke kota.

Persoalan ini pun berlanjut dengan penurunan permukaan tanah. Pada 2005, terpantau 40 persen wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut alias rawan banjir.

Pemicu banjir pun bertambah dengan periode cuaca lima tahunan, ketika curah hujan menjadi sangat tinggi pada waktu tertentu. Analisis BMKG menunjukkan, beberapa kejadian banjir besar di Jakarta pada 1918, 1979, 1996, 2002, 2007, 2013, 2014, dan 2015 dapat dikaitkan dengan curah hujan ekstrem dan fenomena meteorologis yang membentuknya.

Persoalan lain adalah kerusakan di hulu dan alih fungsi lahan. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum-Ciliwung di situs Bebasbanjir2025.wordpress.com merilis, sejak tahun 1993, di sejumlah kawasan di Jabodetabek terjadi alih fungsi lahan seluas 9.149,84 hektar. Forest Watch Indonesia mencatat tutupan Daerah Aliran Sungai Ciliwung berkurang 5.000 hektar dalam kurun waktu 2000-2009.

Akibatnya, air hujan menjadi air permukaan dan menyebabkan Sungai Ciliwung lebih mudah meluap saat curah hujan tinggi.

Pada awal pembangunannya pada tahun 1621, Jakarta yang saat itu bernama Batavia sudah memiliki saluran air, tetapi tak berfungsi dengan baik karena tak bisa menampung seluruh air yang mengalir.

Pada abad ke-20, ahli tata air Belanda, Herman Van Breen, merancang Kanal Banjir Barat (1919-1920). Restu Gunawan, peneliti banjir dari Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, pada tulisan Kompas tahun 2007 menyebutkan, sejak 1913, Belanda mengalokasikan dana 2 juta gulden untuk mengatasi banjir dengan membuat kanal banjir. Namun, sampai Belanda pergi dari negeri ini, proyek itu belum selesai terbangun.

Seusai kemerdekaan, Presiden Soekarno menetapkan Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1965 pada 22 Juni 1965. Keputusan itu menyatakan semua proyek penanggulangan banjir Jakarta dengan semua cabangnya sebagai badan vital. Kebijakan ini diambil setelah Jakarta mengalami banjir besar pada tahun itu.

Soekarno pun membentuk Komando Proyek (Kopro) Banjir Jakarta, yang tugasnya memperbaiki kanal dan membangun enam waduk di sekitar Jakarta. Namun, waduk itu sebagian sudah hilang dan ada yang belum terbangun hingga kini.

Pembangunan dan perawatan infrastruktur memang menemui kendala. Pada 10 November 2007, Gubernur DKI Sutiyoso mengatakan, normalisasi ratusan jaringan drainase perlu anggaran Rp 1,2 triliun, tetapi yang tersedia hanya Rp 272 miliar. Nilainya kian membengkak jika menormalisasi 13 aliran sungai.

Pemerintah pun mencoba cara lain untuk mencegah banjir, yakni modifikasi cuaca. Modifikasi cuaca dilakukan untuk mencegah banjir di Jakarta. Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG Fachri Perdanakusuma pada 2020 mengatakan, curah hujan di Jakarta pernah mencapai 377 milimeter (mm) per hari. Itu menjadi rekor tertinggi dalam 154 tahun terakhir saat itu. 

Presiden ke-7 Joko Widodo pada 23 Desember 2022 meresmikan Bendungan Ciawi dan Sukamahi di Bogor, Jawa Barat. Bendungan ini diklaim mereduksi 318 juta meter kubik air dari 464 juta meter kubik air yang masuk ke wilayah Jakarta dan sekitarnya dari hulu.

Namun, bendungan itu belum mampu mencegah banjir kiriman. Menurut Yayat Supriatna dalam acara Primetime News Metro TV pada 4 Maret lalu, bendungan tak bisa menangkap tingginya curah hujan dan sebaran yang luas di Kota/Kabupaten Bogor.

Berbagai hal yang dilakukan pemerintah itu ternyata belum membuahkan hasil optimal. Hingga detik ini, Jabodetabek masih terkendala banjir.

Hal ini mungkin berkaitan dengan persoalan klasik yang dihadapi, yakni berkurangnya area resapan air. Dalam rencana besar tahun 1965-1985, Jakarta sudah dirancang memiliki ruang terbuka hijau sebesar 37,2 persen. Namun, berdasarkan data dari sejumlah dinas di Pemerintah Provinsi DKI dalam pemberitaan Kompas pada 26 Mei 2023, lebih dari 80 persen lahan di Jakarta sudah ditutupi beton. Hanya ada 5 persen ruang terbuka hijau.

Di sisi lain, aliran 13 sungai dan kanal sepanjang lebih kurang 415 kilometer dengan daerah aliran sungai seluas 380.000 hektar yang seharusnya bisa berfungsi sebagai kawasan tangkapan banjir serta lokasi luapan air kala sungai meluap kini berubah jadi hunian ataupun fungsi lain.

Ahli konservasi yang juga Ketua Program Magister Departemen Geografi FMIPA Universitas Indonesia Tarsoen Waryono, dalam laporan berita yang dimuat di Kompas, 13 November 2011, menyatakan, sebanyak apa pun polder, rumah pompa, dan revitalisasi gorong-gorong dilakukan, selama penampungan dan fasilitas pengalir air alami, yaitu sungai, situ, waduk, serta ruang terbuka hijau masih buruk, banjir tetap akan jadi ancaman. Pernyataan itu pun masih relevan hingga saat ini.

Kini, banjir terus berlanjut. Ganti gubernur, bahkan ganti presiden, pun ternyata tak ikut mengganti nasib korban banjir di Jabodetabek.