Bank Mulai Timbang-timbang Penyesuaian Bunga Kredit

JAKARTA, KOMPAS — Kenaikan suku bunga acuan telah berdampak terhadap biaya dana industri perbankan. Bank-bank kini mulai mempertimbangkan untuk mengerek naik suku bunga kredit. Kondisi ini diperkirakan akan membuat pertumbuhan bisnis perbankan cenderung tertekan.

Dalam sebulan terakhir, Bank Indonesia (BI) telah menaikkan suku bunga acuannya sebesar 75 basis poin (bps) menjadi 5,5 persen. Keputusan ini diambil sebagai upaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi di tengah tekanan eksternal.

Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan berpendapat, kenaikan suku bunga acuan tersebut mulai menekan likuiditas dan meningkatkan biaya dana (cost of fund) bank. Hal ini terjadi seiring permintaan deposan atas bunga deposito yang lebih tinggi.

”Dampaknya, bank berpotensi menaikkan suku bunga kredit secara selektif, khususnya untuk kredit baru, modal kerja, dan kredit dengan skema floating (mengambang) agar NIM (margin bunga bersih) tetap terjaga,” katanya saat dihubungi dari Jakarta pada Selasa (16/6/2026).

Padahal, hasil pemangkasan suku bunga acuan dari periode sebelumnya masih belum tertransmisikan secara optimal. Sepanjang 2025, BI tercatat telah memangkas suku bunga acuannya sebesar 125 bps. Namun, penurunan suku bunga kredit tidak sampai separuh dari total pemangkasan tesebut.

Mengutip data BI, rerata suku bunga kredit baru perbankan pada April 2026 tercatat sebesar 8,73 persen, hanya turun 0,46 poin dibandingkan April 2026 yang mencapai 9,19 persen. Demikian pula dengan suku bunga kredit modal kerja yang hanya turun 52 poin pada periode yang sama.

Sebaliknya, penurunan suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR), sebagai salah satu jenis kredit yang sensitif dengan pergerakan suku bunga, justru paling rendah. Dalam periode April 2025-April 2026, rerata suku bunga KPR hanya turun sekitar 17 poin.

Umumnya, bunga deposito bergerak lebih cepat dalam 1-3 bulan, sedangkan bunga kredit membutuhkan 3-6 bulan untuk menyesuaikan secara lebih nyata.

Menurut Trioksa, penyesuaian suku bunga kredit terhadap suku bunga acuan memang tidak akan langsung ditransmisikan oleh perbankan. Sebaliknya, bank akan cenderung mempertimbangkan persaingan dana, kualitas debitor, serta permintaan kredit.

”Umumnya, bunga deposito bergerak lebih cepat dalam 1-3 bulan, sedangkan bunga kredit membutuhkan 3-6 bulan untuk menyesuaikan secara lebih nyata,” ujarnya.

Dengan berbagai dinamika tersebut, ia memperkirakan pertumbuhan kredit perbankan ke depan akan cenderung lebih moderat alias terbatas seiring dengan dampak kenaikan suku bunga yang dirasakan oleh debitor.

Di sisi lain, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) kian menantang akibat persaingan dana dan preferensi nasabah terhadap instrumen imbal hasil tinggi. Sementara itu, kualitas kredit akan dipengaruhi oleh kenaikan beban bunga yang menekan kemampuan bayar debitor.

”Saya memperkirakan, kenaikan NPL (kredit bermasalah) akan relatif terbatas dan tetap berada dalam rentang yang terkendali. Secara keseluruhan, industri perbankan masih cukup resilien. Akan tetapi, pertumbuhan bisnis diperkirakan tidak seagresif periode saat likuiditas masih longgar,” tutur Trioksa.

Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) sekaligus Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI Hery Gunardi menyampaikan, industri perbankan saat ini menghadapi tantangan penyesuaian suku bunga akibat kebijakan moneter ketat.

Kebijakan tersebut diperkirakan akan berdampak bagi bank, terutama melalui kenaikan biaya dana, pengelolaan likuiditas, dan suku bunga kredit. Dalam jangka pendek, kenaikan biaya dana terjadi seiring dengan naiknya bunga deposito dan simpanan korporasi.

”Perbankan akan melakukan penyesuaian suku bunga kredit secara bertahap dan selektif,” katanya dalam siaran pers, Senin (15/6/2026).

Dengan kondisi tersebut, Hery memproyeksikan pertumbuhan kredit perbankan secara industri akan bergerak dalam rentang satu digit di kisaran target konservatif regulator. Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan pertumbuhan kredit perbankan pada 2026 8-12 persen.

Meski demikian, industri perbankan tetap akan meninjau perkembangan suku bunga kredit secara berkala agar dapat diterima oleh pasar sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Apalagi, penyaluran kredit kini dipengaruhi oleh sisi permintaan (demand), baik dari sikap wait and see dunia usaha maupun pelemahan daya beli.

Sikap dunia usaha tersebut tampak dari pergerakan rasio NPL industri yang merangkak naik. Adapun NPL bruto telah meningkat dari 2,14 persen pada Maret 2026 menjadi 2,17 persen pada April 2026, sedangkan NPL neto cenderung stabil di level 0,84 persen.

Tantangannya bukan pada suplai dana, melainkan pada kepercayaan dan prospek usaha ke depan. Adapun yang dibutuhkan bukan sekadar likuiditas tambahan, melainkan penguatan keyakinan pelaku usaha agar ekspansi kembali berjalan.

Menurut Hery, peningkatan indikator itu mengindikasikan sikap perbankan yang cenderung memperketat manajemen risiko. Langkah tersebut diambil sebagai mitigasi atas risiko pembengkakan kredit macet pada periode yang akan datang.

”Tantangannya bukan pada suplai dana, melainkan pada kepercayaan dan prospek usaha ke depan. Adapun yang dibutuhkan bukan sekadar likuiditas tambahan, melainkan penguatan keyakinan pelaku usaha, agar ekspansi kembali berjalan,” ujar Hery.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, perseroan akan merevisi rencana bisnis bank (RBB) terutama dalam aspek asumsi kurs dan suku bunga. Revisi ini mempertimbangkan kenaikan biaya bunga, dari sebesar 3,1 persen menjadi 3,33 persen.

Lebih lanjut, BTN akan senantiasa terus mencermati perkembangan makroekonomi domestik, terutama kebijakan moneter. Perkembangan tersebut akan menjadi pertimbangan bagi perseroan dalam menentukan strategi bisnis ke depan.

”Kita lagi lihat lagi, apakah kenaikan (suku bunga) ini masih berlanjut. Kita berharap kenaikannya berhenti, ya. Kalau masih naik lagi, memang ada kemungkinan kita review apakah sedikit diturunkan (RBB). Mudah-mudahan kenaikannya enggak terlalu berat,” tuturnya saat ditemui di Jakarta, Minggu (14/6/2026).

Ditemui secara terpisah, Direktur Network and Retail Funding BTN Rully Setiawan menambahkan, kondisi likuiditas perbankan memang tengah menghadapi tantangan. Apalagi, pemerintah mulai menarik kembali dana saldo anggaran lebih (SAL) periode pertama.

Sebelumnya, pemerintah menyuntik dana SAL ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebesar Rp 200 triliun pada September 2025. Dari jumlah ini, BTN menerima suntikan sebesar Rp 25 triliun. Namun, per Juni 2026, dana itu diklaim akan ditarik, mula-mula sekitar Rp 18 triliun dan berlanjut secara gradual.

”Dana SAL yang keluar itu kita mesti ganti dengan dana-dana yang lain. Tapi, dana-dana yang lain itu lebih ke pengendapan dana-dana perusahaan besar, tetapi mereka meminta rate (suku bunga) yang kompetitif,” kata Rully.

Maka dari itu, BTN akan mendorong penghimpunan dana transaksional dari nasabah guna menekan biaya dana. Penghimpunan ini menyasar kepada dana tabungan melalui transaksi berbagai segmen, seperti gaya hidup (lifestyle), pariwisata, serta industri makanan dan minuman.