Bank Pelat Merah Janji Salurkan Dana Pemerintah ke Sektor Riil

Bank negara penerima berkomitmen menyalurkan Rp 200 triliun dana penempatan ke sektor riil.

17 Sep 2025 07:02 WIB · Ekonomi & Bisnis

Oleh Agustinus Yoga Primantoro

JAKARTA, KOMPAS — Bank-bank negara menyambut baik dan mendukung penuh langkah pemerintah menempatkan Rp 200 triliun dana di sistem perbankan. Langkah ini ditujukan untuk menjaga likuiditas perbankan, mengakselerasi pembiayaan sektor riil, dan menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Direktur Finance and Strategy PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Novita Widya Anggraini, Selasa (16/9/2025), menyatakan, tambahan likuiditas tersebut memberi ruang lebih besar bagi perseroan untuk menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas yang mendukung agenda pembangunan nasional.

”Dengan tambahan Rp 55 triliun, kapasitas pembiayaan kami semakin kuat untuk menopang sektor-sektor produktif yang meningkatkan daya saing ekspor dan memperluas lapangan kerja, sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan,” ujar Novita dalam keterangan resminya.

Bank Mandiri berkomitmen menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor strategis, seperti perkebunan dan ketahanan pangan, hilirisasi sumber daya alam (SDA) dan energi terbarukan, infrastruktur, layanan kesehatan, manufaktur, kawasan industri, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pekerja usaha kecil menengah UD Kluwut Jaya menyelesaikan pembuatan cinderamata berbahan resin di bengkel kerjanya di kawasan Makasar, Jakarta Timur, Kamis (24/4/2025). Dengan dibantu 9 pekerja, UKM yang berdiri sejak 1985 ini melayani pemesanan dari agen maupun dari toko-toko trophi dan plakat. Dari toko-toko inilah penjualan dilakukan secara langsung maupun melalui lokapasar seperti Shopee. Kluwut Jaya menawarkan produknya dengan harga mulai dari RP 150 ribu hingga RP 700 ribu, tergantung ukuran, tingkat kesulitan, dan jumlah pesanan. Kluwut Jaya menawarkan produknya dengan harga mulai dari RP 150 ribu hingga RP 700 ribu, tergantung ukuran, tingkat kesulitan, dan jumlah pesanan.

Pemerintah menganggap dana di sistem perbankan kurang. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan menempatkan dana negara senilai Rp 200 triliun, dari Bank Indonesia ke lima bank milik negara. Harapannya, dana disalurkan menjadi kredit ke sektor riil.

BRI, BNI, dan Bank Mandiri masing-masing menerima Rp 55 triliun. Sementara BTN menerima Rp 25 triliun dan Bank Syariah Indonesia (BSI) menerima Rp 10 triliun.

Dana ditempatkan sebagai deposito on call konvensional/syariah dengan mekanisme tanpa lelang. Bertujuan untuk menggerakkan sektor riil, pemerintah melarang bank mitra menggunakan dana penempatan untuk membeli surat berharga negara (SBN).

Pekerja di gerai Roti Gemong Gembul di kawasan Jatiwaringin, Bekasi, Jawa Barat tengah memproduksi roti, Minggu (7/9/2025). Industri roti terus mengalami evolusi dari waktu ke waktu, terutama dengan pengaruh media sosial, kebutuhan gaya hidup sehat, hingga inovasi teknologi pangan. Saat ini, dua pertiga industri roti Indonesia berasal dari usaha kecil dan menengah (UKM) serta toko roti butik kecil.

Kompas/Riza Fathoni (RZF)

Bank Mandiri mencatat pencairan kredit untuk nasabah baru rata-rata Rp 24,63 triliun dari total Rp 45 triliun per bulan. Ini menunjukkan tingginya minat pembiayaan dan potensi pertumbuhan sektor riil di tengah dukungan kebijakan pemerintah.

”Seluruh pembiayaan tetap dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan pelaporan transparan sesuai regulasi,” katanya.

Novita juga menambahkan, dukungan dana Rp 55 triliun memberikan optimisme bagi Bank Mandiri untuk memperkuat fungsi intermediasi, memperbesar kapasitas pembiayaan, serta meningkatkan kontribusi terhadap proyek-proyek strategis nasional.

Hingga kini, Bank Mandiri telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 960,2 triliun ke sektor riil berorientasi ekspor dan padat karya. Capaian tersebut setara dengan 71,88 persen dari total portofolio.

Pekerja merampungkan produksi pakaian jadi di unit usaha kecil menengah (UKM) Central Konveksi di Perkampungan Industri Kecil (PIK) Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, Rabu (30/4/2025). Usaha konfeksi ini melayani pesanan seragam dari isntansi pemerintah dan swasta serta memproduksi pesanan indsutri garmen bermerk. Pelaku usaha konfeksi skala UKM ini terdampak kelesuan pasar. Permintaan seragam dari kantor pemerintah turut menurun imbas dari kebijakan esifiensi anggaran. Adapun produksi konfeksi bermerk semakin menurun seiring melemahnya daya beli dan persaingan ketat dengan produk impor dari China yang jauh lebih murah. Perang tarif antara AS-China berdampak membanjiri pasar domestik dengan barang-barang impor asal China. Sebagian dari pelaku usaha konfeksi UKM di PIK ini ada yang terpaksa merumahkan karyawannya atau menutup usahnya. Sebagian lagi tersendat usahanya karena order menurun jauh hingga lebih dari 50 persen. Pebisnis garmen kelas menengah dalam kondisi rentan karena pemerintah belum memiliki kebijakan-kebijakan yang memproteksi kelas menengah dan UMKM. Kompas/Riza Fathoni (RZF)

Secara terpisah, Corporate Secretary PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, Okki Rushartomo, menyatakan, tambahan likuiditas dari pemerintah akan memberi ruang lebih besar bagi perseroan dalam menyalurkan kredit sesuai agenda pembangunan nasional, khususnya di sektor produktif.

”Penempatan dana ini merupakan bentuk kepercayaan pemerintah kepada BNI. Dengan tambahan Rp 55 triliun, kapasitas pembiayaan kami akan semakin besar untuk mendukung sektor-sektor produktif,” ujarnya secara tertulis, Minggu (14/9/2025).

Beberapa sektor yang disasar BNI, menurut Okki, terkait usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); infrastruktur; energi terbarukan; serta pembiayaan hijau. Arah penyaluran ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif dan mendukung agenda pembangunan jangka panjang.


Kerabat Kerja

Penulis:

Agustinus Yoga Primantoro
 | 

Editor:

FX Laksana Agung Saputra
 | 

Penyelaras Bahasa:

Galih Rudanto