Bansos Tekan Kemiskinan NTT, Ketergantungan Membayangi

KUPANG, KOMPAS — Badan Pusat Statistik merilis angka kemiskinan di Nusa Tenggara Timur per September 2024 sebesar 19,02 persen atau menurun 0,46 persen dibandingkan dengan periode Maret 2024. Berkurangnya penduduk miskin sebanyak 19.630 jiwa itu salah satunya ditekan oleh guyuran bantuan sosial dari pemerintah. Di sisi lain, ketergantungan pun membayangi.

”Bantuan sosial selama rentang waktu itu cukup berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan. Banyak masyarakat miskin tertolong dengan adanya bantuan tersebut,” kata Kepala BPS NTT Matamira Bangngu Kale pada Jumat (17/1/2025). 

Per September 2024, jumlah penduduk miskin di NTT sebanyak 1,11 juta jiwa, terdiri dari penduduk miskin di perkotaan sebanyak 126.910 jiwa dan penduduk miskin di perdesaan sebanyak 981.020 jiwa. Kemiskinan perkotaan menurun sebanyak 4.700 jiwa, sedangkan kemiskinan perdesaan menurun sebanyak 14.940 jiwa.

Garis kemiskinan yang ditetapkan dalam penghitungan angka kemiskinan pada September 2024 itu sebesar Rp 533.944 per kapita per bulan. Penghitungan kemiskinan menggunakan pendekatan pengeluaran. Jika pengeluaran seseorang di bawah garis kemiskinan, orang itu dinyatakan sebagai penduduk miskin.

Menurut Matamira, penghitungan angka kemiskinan tidak dilakukan lewat pendataan per jiwa dari rumah ke rumah. Penghitungan diambil berdasarkan sampel sebagaimana metode penghitungan sesuai standar ilmiah dalam ilmu statistik. Hasil penghitungan diklaim menggambarkan kondisi sesungguhnya.

Selain guyuran bantuan sosial, lanjutnya, penurunan angka kemiskinan juga tidak lepas dari upaya pemerintah menekan tingginya harga barang sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Salah satunya lewat operasi pasar murah.

Berdasarkan data Kementerian Sosial, bantuan sosial bervariasi. Untuk anak balita dan ibu hamil Rp 3 juta per tahun, siswa sekolah dasar Rp 900.000 per tahun, sekolah menengah pertama Rp 1,5 juta per tahun, sekolah menengah atas Rp 2 juta per tahun, serta warga lansia dan disabilitas sebesar Rp 2,4 juta.

Theresia Benu (40), ibu rumah tangga di Kabupaten Timor Tengah Selatan, mengungkapkan, bantuan sosial sangat membantu masyarakat yang berkekurangan seperti dirinya. Janda yang sehari-hari sebagai buruh serabutan itu mendapat keringanan untuk biaya pendidikan anaknya.

”Kalau tidak ada bansos, anak saya belum tentu bisa sekolah. Saya juga mungkin sudah merantau jadi tenaga kerja ilegal di Malaysia. Banyak keluarga saya di sana,” katanya. 

Berbeda dengan Theresia, Dessy (33), ibu rumah tangga yang juga seorang janda, mengatakan, dirinya tidak masuk dalam daftar penerima bansos. Padahal, dia berasal dari kategori ekonomi lemah. Ia sehari-hari membantu di salah satu warung makan di Kota Kupang.

”Padahal, dulu saya pernah diminta memasukkan data ke kelurahan, tetapi sampai hari ini tidak dapat. Parahnya, banyak orang berduit malah dapat. Mereka punya rumah dan kendaraan,” tuturnya.

Sekarang ini tidak cukup memberi mereka kail untuk menangkap ikan, tetapi juga melatih mereka membuat kapal hingga mengolah ikan.

Di sisi lain, Ketua Pemuda Katolik Komisariat Daerah NTT Yuvensius Tukung mengatakan, bantuan sosial bukanlah solusi permanen, terlebih disalurkan untuk tujuan politik tertentu. Bantuan sosial dinilai menciptakan ketergantungan masyarakat.

Menurut dia, yang perlu didorong adalah program pemberdayaan masyarakat. ”Sekarang ini tidak cukup memberi mereka kail untuk menangkap ikan, tetapi juga melatih mereka membuat kapal hingga mengolah ikan,” ujar Yuvensius menganalogikan.

Ia mencontohkan, Pemuda Katolik Komisariat Daerah NTT saat ini mengelola lahan pertanian hortikultura di Kabupaten Timor Tengah Selatan seluas 2 hektar. Banyak pemuda dari keluarga miskin yang diajak terlibat.