Banyak Hambatan, Normalisasi Sungai Ciliwung Ditargetkan Baru Rampung Tahun 2026

JAKARTA, KOMPAS — Program normalisasi Sungai Ciliwung, sebagai bagian dari upaya mengatasi banjir Jakarta, ditargetkan baru rampung tahun 2026. Dalam proses normalisasi sungai, Pemerintah Provinsi Jakarta akan mengedepankan pendekatan secara manusiawi terhadap warga terdampak serta tidak akan melakukan penggusuran.

Untuk mengejar target, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta bersinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Ikut dilibatkan juga Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Gubernur Jakarta Pramono Anung, Jumat (14/3/2025), mengatakan, normalisasi Sungai Ciliwung merupakan bagian dari strategi pengendalian banjir Jakarta yang bersifat jangka menengah. Dengan langkah ini, diharapkan sekitar 40 persen potensi banjir di Jakarta bisa tertangani secara efektif.

Saat ini, progres normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 33,69 kilometer tersebut baru selesai 17,14 kilometer. Sisanya, atau 16,55 km, belum dikerjakan.

Pramono menyebut, Pemprov Jakarta telah menetapkan tiga wilayah prioritas yang menjadi fokus utama dalam proses normalisasi sungai tersebut. Ketiga wilayah tersebut adalah Cawang dengan 411 bidang tanah dengan luas total 58.946 meter persegi, Bidara Cina (162 bidang tanah dengan luas total 57.035 meter persegi), dan Pengadegan (61 bidang tanah dengan luas total 13.101 meter persegi).

Kendala utama di tiga wilayah ini adalah kepemilikan tanah yang masih perlu proses pembuktian, keterbatasan anggaran, dan penolakan warga yang tidak ingin lahannya dibebaskan.

Dengan adanya tantangan yang dihadapi, baik pemerintah pusat maupun daerah, terus melakukan koordinasi. Tujuannya, agar proyek ini dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan atau selesai tahun 2026.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan, Kementerian PU akan memastikan segala aspek teknis dan anggaran telah siap sehingga setelah lahan dibebaskan pengerjaan dapat langsung dilakukan tanpa hambatan. Adapun total lahan yang dibutuhkan untuk proyek ini mencapai 35,94 hektar, dengan 5.353 bidang tanah yang harus dibebaskan.

”Sungai Ciliwung memiliki peran besar dalam sistem drainase Jakarta. Oleh karena itu, normalisasi ini bukan hanya untuk mengurangi risiko banjir, melainkan juga meningkatkan kapasitas sungai dalam menampung dan mengalirkan air secara optimal,” ujar Dody.

Dody juga menegaskan, upaya pengendalian banjir Jakarta tidak hanya berfokus pada normalisasi sungai, tetapi juga dilakukan secara struktural dan nonstruktural.

Beberapa proyek yang sudah berjalan meliputi pembangunan dua bendungan kering (dry dam) di Sukamahi dan Ciawi, Kabupaten Bogor, serta Sodetan Ciliwung berupa terowongan sepanjang 1.268 m dengan dua jalur pipa berdiameter 3,5 m.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan, pihaknya telah menetapkan skema pembebasan lahan di sepanjang Sungai Ciliwung, khususnya di segmen antara Pengadegan dan Rawajati. Lahan yang akan dibebaskan seluas 11 ha dengan panjang 16 km.

”Kami sudah menyusun time frame untuk pengadaan tanahnya. Setelah penetapan lokasi pada Maret 2025, kami targetkan pembebasan lahan selesai pada akhir Mei 2025. Dengan begitu, pembangunan fisik bisa segera dimulai pada Juli 2025,” tutur Nusron.

Tidak hanya normalisasi sungai, anggota DPRD Jakarta dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, juga mendesak Pemprov Jakarta untuk segera memperbaiki kebocoran-kebocoran sheet pile, terutama di aliran Kali Pesanggrahan. Banyaknya kebocoran sheet pile mengakibatkan banjir di wilayah sekitarnya.

Berdasarkan hasil peninjauannya, ia menemukan puluhan titik kebocoran sheet pile yang terletak di Jalan Haji Nabet dan Haji Briti, RW 009 RT 003, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat.

Akibat kebocoran tersebut, air keluar dari lubang-lubang sheet pile ketika terjadi debit air tinggi dari Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Bahkan, banjir sampai ke arah Kantor Wali Kota Jakarta Barat.

Selain sheet pile bocor, Kenneth juga menemukan ada lima pintu air yang sudah tidak berfungsi. Padahal, umurnya belum sampai dua tahun.

Lalu, terdapat rumah pompa yang tidak memiliki pompa air. Menurut Kenneth, seharusnya ada pompa yang bisa membantu menguras air pada saat debit Kali Pesanggrahan tinggi.

Kenneth menjelaskan, bencana banjir yang dirasakan belakangan ini seharusnya bisa dijadikan pelajaran berharga bagi Dinas Sumber Daya Air (SDA). Dinas SDA diharapkan ke depannya bisa membuat rencana kerja yang lebih baik lagi.

”Begitu pula perlu meningkatkan kepedulian terhadap masalah sampah yang seringkali memperparah banjir. Sampah yang menyumbat saluran akan menghalangi aliran air,” ujarnya.