Tingkat permintaan untuk menjalankan program makan bergizi gratis pada 2025 diproyeksi akan menciptakan gelombang pasokan yang mendorong pertumbuhan ekonomi.
30 Des 2024 19:31 WIB · Ekonomi
JAKARTA, KOMPAS — Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas telah menghitung dampak implementasi program makan bergizi gratis pada pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun pertama pelaksanaannya di 2025, pelaksanaan program ini diestimasikan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi hingga 0,86 persen.
Hal tersebut disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, dalam pidato pembuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 di Jakarta, Senin (30/12/2024).
”Pemerintah akan menggelontorkan Rp 71 triliun untuk menjalankan program ini (di tahun 2025) yang akan mendorong permintaan baru terhadap hasil pertanian, pangan, dan lapangan kerja, sarana dan prasarana logistik, serta menumbuhkan desa swasembada pangan, energi dan air,” ujarnya.
Pada tahun pertama pelaksanaan, diharapkan pemerintah mampu menyelesaikan 40 persen dari target 82 juta penerima manfaat program makan bergizi gratis.
Ia menambahkan, tingkat permintaan untuk menjalankan program ini pada 2025 akan menciptakan gelombang pasokan yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan perhitungan Bappenas, efek ekonomi dari bergulirnya program makan bergizi gratis pada tahun pertama berjalannya RPJMN 2025-2029 dapat menopang tambahan pertumbuhan ekonomi hingga 0,86 persen.
Adapun penerima manfaat dari program ini antara lain ibu hamil, anak balita, dan juga anak-anak sekolah sampai dengan lulus SMA. Pada tahun pertama pelaksanaan, diharapkan pemerintah mampu menyelesaikan 40 persen dari target 82 juta penerima manfaat program makan bergizi gratis.
Pemilihan lokasi-lokasi untuk tahun pertama didasarkan pada kesiapan masing-masing titik atau daerah. Untuk daerah atau kawasan yang infrastrukturnya belum memadai atau harus disiapkan, maka akan diterapkan skema lain agar program ini tetap berjalan.
”Diharapkan dari tahun ke tahun program yang termasuk dalam PSN (proyek strategis nasional) ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di daerah secara berkelanjutan,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, program makan bergizi ini bisa menambah jumlah uang yang beredar di desa hingga mencapai Rp 7 miliar per desa atau tujuh kali lipat dari dana desa saat ini yang dianggarkan sebesar Rp 1 miliar per desa.
Kendati dipastikan akan meningkatkan jumlah perputaran uang di daerah, Presiden dengan tegas memperingatkan kepada seluruh pemangku kebijakan program ini, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk tidak menjadikan program ini sebagai ladang korupsi.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2024/11/21/b846a555-d757-4f73-962e-9f8987c8e8c7_jpg.jpg)
”Saya ingatkan untuk seluruh aparat, budaya mark up penggelembungan barang/proyek dan anggaran itu adalah korupsi. Itu adalah merampok uang rakyat. Kalau bikin proyek Rp 100 juta, ya, (laporkan) Rp 100 juta, jangan bilang jadi Rp 150 juta,” ucapnya.
Dihubungi secara terpisah, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai dampak ekonomi dari program makan bergizi gratis terbatas. Itu berdasarkan potensi kepada pertumbuhan ekonomi sebesar 0,06 persen.
”Penghitungan ini didasarkan pada anggaran pendidikan yang dialihkan untuk program makan bergizi gratis senilai Rp 71 triliun. Ada potensi juga pelaku usaha yang bergerak di bidang penyediaan makanan dan minuman, seperti warung, akan tergerus jika tidak dilibatkan,” ujar Nailul.
Tiadanya pelibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bakal semakin menggerus ekonomi lokal. Akan tetapi, pelibatannya harus mempertimbangkan kapasitas usaha. Bisa mencukupi atau tidak sebagai rekanan pemerintah.
:quality(80)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2024/08/22/6eff5802-7508-4f5b-942e-686af52322f9_png.png)
”Mencukupi di sini dalam artian jumlah dan bergizi. Maka, pemerintah harus memperhatikan tujuan sekali lagi, untuk meningkatkan gizi anak sekolah yang tidak mampu atau mengurangi kemiskinan,” kata Nailul.
Meningkatkan gizi berarti fokus pada menu makanan dan kandungannya. Sementara mengurangi kemiskinan berarti meningkatkan kapasitas UMKM. Kedua hal ini yang harus ditentukan arahnya sebagai fokus makan bergizi gratis.
Adapun tim ekonom Bank Mandiri telah memetakan sedikitnya terdapat 10 sektor yang akan diuntungkan dari pelaksanaan program makan bergizi gratis pada 2025.
Dari ke-10 sektor tersebut, dua di antaranya sektor jasa penyediaan makanan dan minuman, serta industri makanan minuman, diproyeksi akan merasakan dampak pertumbuhan terbesar dari program makan bergizi gratis masing-masing 54,6 persen dan 16,9 persen.
Selain itu, dampak positif juga akan dirasakan sektor perdagangan besar dan eceran (5,2 persen), perikanan (3,3 persen), pertanian tanaman pangan (3,1 persen), perkebunan semusim (2,6 persen), peternakan (2,5 persen), jasa perantara keuangan selain bank sentral (1,2 persen), pertanian hortikultura (2,2 persen), serta industri kimia, farmasi, dan obat tradisional (0,8 persen).
Penulis:
Dimas Waraditya NugrahaEditor:
Aris PrasetyoPenyelaras Bahasa:
Lucia Dwi Puspita Sari