Batalyon TNI untuk Kesehatan Bencana

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Indonesia merupakan Cincin Api Pasifik (Pacific Ring of Fire) karena pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia (Indo-Autralia, Eurasia, dan Pasifik). Cincin Api Pasifik ini menjadikan Indonesia sebagai jalur gempa dan gunung berapi paling aktif. Ini berarti, setiap saat Indonesia dapat terancam bencana. Penulis yakin pemerintah sudah memiliki database atas potensi bencana tersebut.

Susan Wise Bauer dalam buku Sejarah Dunia Kuno mengungkap bahwa bencana alam lingkungan pertama terjadi di Sumeria pada masa pemerintahan Shu-Sin. Bencana lingkungan ini terjadi karena salinasi air yang menyebabkan konsetrasi garam di tanah. Tanah dan sawah memutih, gandum dan biji-bijian tidak bisa tumbuh. Gagal panen tidak dapat dicegah. Bukan hanya penduduk yang kelaparan dan sakit karena kehabisan bahan pangan, hewan ternak pun tidak bisa makan sebab rumput tidak tumbuh. Artinya, penduduk pun tidak bisa mengonsumsi daging sebagai sumber protein.

Perlu dicatat, setiap kejadian bencana selalu berdampak kepada penduduk yang bermukim di wilayah tersebut. Di sana ada penduduk rentan, seperti anak dan ibu hamil, lansia, serta disabilitas dan berkebutuhan khusus, yang perlu pertolongan segera. Juga ada wilayah yang kebutuhan hidup sehari-harinya dipasok dari daerah yang terdampak bencana. Untuk dapat bertahan hidup di daerah bencana, dibutuhkan air bersih untuk minum dan MCK, makanan dan sumber pangan, tempat hunian sementara, pelayanan kesehatan dari dokter dan tenaga kesehatan yang kompeten, dan seterusnya.

Dari semua kebutuhan untuk bertahan hidup di atas, dipastikan tidak dapat diadakan oleh penduduk sendiri. Demikian pula untuk pelayanan masalah kesehatannya. Karena itu, perlu dibantu. Di sinilah perlunya dokter dan tenaga kesehatan kompeten, yang siap digerakkan atau bergerak cepat. Tidak berlama-lama seperti pada bencana Sumatera baru-baru ini. Tampak sekali Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin gelagapan, bingung mencari dokter dan dokter spesialis. Sampai-sampai mewacanakan untuk mengirim dokter magang (internship) dan koas, yang kemudian mendapat protes dari PB IDI karena dianggap tidak tepat (www.kompas.com, 9 Desember 2025).

Digambarkan seolah-olah sudah darurat dokter. Padahal, di seluruh Pulau Sumatera sendiri banyak dokter yang siap membantu. Berdasarkan buku Profil dan Direktori IDI, edisi 2023, sebanyak 33.964 dokter berada di Pulau Sumatera, dengan rincian 26.372 dokter umum dan 7.592 dokter spesialis. Kini (2026), tentu jumlahnya dokter di pulau tersebut makin bertambah. Belum lagi dari di Pulau Jawa dan pulau lain di Indonesia, bersedia berangkat bila dibutuhkan, baik tergabung melalui organisasi profesi maupun tergabung dengan organisasi sukarelawan kesehatan lain.

Sebetulnya, sebagian dari dokter-dokter sukarelawan itu sudah berada di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara pada minggu pertama. Mereka sudah terbiasa menjadi sukarelawan kesehatan sejak bencana tsunami di Aceh (2004), gempa di Yogya (2006), gempa di Sumatera Barat (2009) gempa di Lombok dan Palu (2018), dan lainnya.

Dokter dan tenaga kesehatan kita sudah cukup kita belajar dengan berbagai macam bencana (alam dan non-alam). Bila tsunami di Aceh mau dikatakan kita kurang siap, tentu dapat dimaklumi. Walau saat tsunami di Aceh, rasanya tidak sulit-sulit amat mencari dan mengirim dokter dan dokter spesialis ke Aceh. Demikian halnya bencana-bencana setelahnya. Justru pada bencana Sumatera akhir 2025 inilah dokter Indonesia dikesankan kesulitan dokter.

Persoalan yang dihadapi sukarelawan dokter dan tenaga kesehatan pada bencana Sumatera adalah akses untuk mencapai lokasi yang terisolasi, karena jalanan rusak, terutup lumpur, atau jembatan runtuh. Kendala ini di luar kemampuan dokter dan tenaga kesehatan untuk mengatasinya. Demikian pula fasilitas pelayanan kesehatan yang rusak atau tertimbun lumpur dan kayu gelondongan. Bila rusaknya ringan atau lumpurnya tidak terlalu tebal, mungkin dokter dan tenaga kesehatan masih bisa bergotong royong bersama warga untuk membersihkan sehingga bisa ditempati memberi pelayanan.

Kebutuhan yang sangat urgen di daerah bencana tetapi sering dilupakan ialah air bersih. Bencana Sumatera, sekalipun disebabkan oleh air, tetap saja penduduk kesulitan air bersih untuk minum, MCK, membersihkan lumpur, dan untuk pelayanan kesehatan sendiri. Karena itu, air bersih merupakan hal yang mendesak untuk disediakan.

Tak dapat dimungkiri bahwa TNI adalah institusi negara yang paling dapat diandalkan untuk mengatasi berbagai kesulitan tersebut. TNI punya sumber dana, alat berat, alat transportasi darat, laut, dan udara, dan juga personel yang paling siap untuk bergerak atau digerakkan secara cepat. Belum lagi, sejak 2024 TNI sudah memiliki 12.226 personel Komponen Cadangan (Komcad) Bela Negara (www.wikipedia.org). Boleh jadi Komcad Bela Negara ini masih bertambah, sebagaimana diberitakan bahwa ratusan insan Sinar Mas tuntaskan pendidikan Komponen Cadangan Bela Negara (www.kompas.com, 6 November 2025).

Mestinya Komcad Bela Negara, yang sudah dilatih dan memperoleh alokasi anggaran dari negara, dapat dikerahkan secara cepat ke lokasi bencana Sumatera. Dibandingkan mengerahkan Taruna Pendidikan Kedinasan, tentu lebih baik mengerahkan personel Komcad. Andai personel Komcad ini belum dilatih penanganan kebencanaan, saran penulis, sebaiknya segera ditambah pelatihannya, diberi bekal prosedur penanganan bencana. Dengan asumsi bahwa penanganan bencana juga bagian dari bela negara.

Personel terlatih lain yang dapat dikerahkan adalah Batalyon TNI untuk Ketahanan Pangan. Pertimbangannya, bila Batalyon TNI untuk Ketahanan Pangan hanya untuk pangan an sich, tentu sangat sayang. Sebab, hemat penulis, batalyon ini pun dapat difungsikan dalam situasi bencana. Karena itu, saran penulis, alangkah baiknya bila diberi juga pelatihan dan bekal penanganan kebencanaan agar dapat digerakkan pada setiap bencana.

Memang tidak dapat dimungkiri bahwa ketersediaan pangan bagi ketahanan nasional suatu negara sangat urgen. Mengapa? Karena pangan merupakan kebutuhan pokok setiap warga negara. Tanpa ketahanan pangan, maka warga negara berpotensi kelaparan, sakit, bahkan meninggal. Kelaparan, sakit, dan meninggal juga adalah bencana. Begitu pentingnya ketahanan pangan ini sehingga tidak jarang ada negara menginvasi negara lain untuk tujuan merebut sumber-sumber pangan negara tersebut. Menghindari bencana kelaparan di negaranya tetapi menciptakan bencana kepalaran baru di negara lain.

Pertimbangan berikutnya, bukankah setiap bencana dapat memicu timbulnya krisis pangan, sakit, dan kematian? Bahkan membuka lahan pertanian dan perkebunan untuk memperkuat ketahanan pangan, bila tidak mengindahkan etika lingkungan, psikologi lingkungan, antropologi lingkungan, sosiologi lingkungan, dan hukum lingkungan, pun dapat menyebabkan bencana banjir, tanah longsor, dan kekeringan, yang juga dapat berdampak krisis pangan.

Karena itu, penulis kembali menyarakan agar Batalyon TNI untuk Ketahanan Pangan dapat pula difungsikan di luar ketahanan pangan, tetapi tetap berhubungan dengan ketahanan pangan, yakni penanganan bencana. Batalyon ini dapat merekrut dokter dan tenaga kesehatan untuk dilatih tentang ketahanan pangan dan sekaligus untuk penanganan kesehatan bencana.

Alternatif berikutnya, membentuk Batalyon TNI yang khusus diperuntukkan untuk penanganan bencana. Bencana apa pun itu. Bahkan dapat membentuk Batalyon TNI untuk Penanganan Kesehatan Bencana. Dokter dan tenaga kesehatan direkrut dan dilatih agar lebih kompeten dan siap bergerak atau digerakkan secara cepat untuk penanganan kesehatan bencana.

Batalyon TNI untuk Penanganan Kesehatan Bencana diharapkan menjadi dokter dan tenaga kesehatan garda terdepan dalam pengananan bencana. Bahwa kemudian dokter dan tenaga kesehatan, melalui organisasi profesinya dan organisasi sukarelawan lain, ingin berkolaborasi dalam penganganan bencana, itu sangat bagus. Kehadirannya dapat saling mengisi, melengkapi, dan menguatkan dengan personel kesehatan bencana yang dibentuk oleh TNI.

Zaenal Abidin, Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia 2012-2015