Bawaslu NTT: 108 TPS Rawan Politik Uang dan 119 Rawan Kekerasan

KUPANG, KOMPAS — Badan Pengawas Pemilu Nusa Tenggara Timur memetakan tingkat kerawanan tempat pemungutan suara pada pemilihan kepala daerah 27 November 2024. Berbagai upaya pencegahan sudah diambil dan terus diantisipasi hingga pesta demokrasi usai. Komitmen pilkada damai oleh para kontestan pun ditunggu publik.

Berdasarkan data dari Bawaslu NTT yang dihimpun pada Minggu (24/11/2024), pemetaan kerawanan itu dilakukan di 3.442 tempat pemungutan suara (TPS), diambil dari semua kabupaten/kota yang berjumlah 22. Total TPS yang ditetapkan dalam pilkada sebanyak 9.877 yang tersebar di 3.442 desa/kelurahan dan 315 kecamatan.

Ketua Bawaslu NTT Nonato Da Purificacao Sarmento mengatakan, sebanyak 8 variabel dan 25 indikator yang diukur. Variabel dimaksud terdiri dari penggunaan hak pilih, keamanan, politik uang, politisasi SARA, netralitas, logistik, lokasi TPS, dan jaringan listrik serta internet.

Menurut dia, proses pemetaan selama enam hari dimulai pada 10 November 2024. ”Perlunya pemetaan agar pengawas pemilu menyiapkan strategi pencegahannya. Yang dilihat dalam pemetaan tersebut seperti riwayat pemilu sebelumnya di sekitar tempat itu,” ujar Nonato.

Di antaranya, 108 TPS rawan politik uang, 145 TPS rawan intimidasi kepada penyelenggara pemilu, 119 TPS rawan kekerasan, 144 TPS rawan pemungutan suara ulang, 303 TPS sulit dijangkau karena geografis, dan 138 TPS dalam wilayah rawan bencana.

Untuk TPS rawan politik uang dimaksud tersebar di Kabupaten Kupang, Belu, Manggarai, dan Kota Kupang. Adapun TPS rawan intimasi tersebar di Kabupaten Belu, Manggarai, Kupang, dan Kota Kupang. Sementara TPS rawan kekerasan di Kabupaten Belu, Kupang, Manggarai, Timor Tengah Selatan, dan Kota Kupang.

Langkah pencegahan yang diambil, kata Nonato, pihaknya terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait, seperti penyelenggara teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU), aparat keamanan, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat setempat. Sosialisasi dan patroli pengawasan di wilayah diintensifkan dan terus diperkuat.

Selain itu, Bawaslu juga membuka pos pengaduan yang bisa disampaikan secara langsung dan daring. ”Kami sangat berharap pengawasan partisipasi dari masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi,” katanya.

Sementara itu, Ketua KPU NTT Jemris Fointuna mengatakan, pemetaan kerawanan oleh Bawaslu NTT menjadi perhatian KPU. Semua jajaran KPU dari level provinsi hingga panitia pemungutan suara di level TPS diminta untuk memberi perhatian khusus. 

Jemris berharap agar para kontestan dapat mengarahkan pendukung dan simpatisan untuk mematuhi aturan main demi menjaga kualitas demokrasi. ”Para calon sudah mendeklarasikan pemilu damai sehingga komitmen itu yang kita terus pegang teguh sampai selesai tahapan,” ujarnya.

Terkait isu politik uang, sebagaimana informasi yang dihimpun Kompas, banyak pemilih justru mengharapkan adanya ”serangan fajar”, istilah politik uang. Mereka secara terang-terangan menyatakan memilih calon yang membayar.

”Kalau tidak ada ’serangan fajar’, saya tidak pergi ke TPS. Nanti mereka terpilih juga mereka akan lupa rakyat. Mereka korupsi untuk perkaya diri dan keluarga. Janji kampanye hanya omong kosong,” kata Polce (50), warga Kota Kupang.

Di sisi lain, Ambrosius (65), warga Kota Kupang, menyatakan tetap akan memilih kendati tidak ada ”serangan fajar”. Ia sudah punya pilihan. Jika dari calon lain memberinya sejumlah uang, ia akan terima tetapi tidak akan dipilih. ”Kalau calon itu mau bayar, berarti itu politisi jahat,” katanya.

Pilkada serentak ini berlangsung di 22 kabupaten/kota dan Pilgub NTT diikuti tiga pasang calon. Mereka adalah pasangan nomor urut 1, Yohanes Fransiskus Lema-Jane Natalia Suryanto; pasangan nomor urut dua, Emanuel Melkiades Lala Lena-Johni Asadoma; dan pasangan nomor urut tiga, Simon Petrus Kamlasi-Adrianus Garu.