Bawaslu Petakan TPS Rawan di Sulsel, Semua Pihak Diminta Ikut Awasi

MAKASSAR, KOMPAS — Bawaslu Sulawesi Selatan memetakan sejumlah indikator kerawanan di tempat pemungutan suara pada pelaksanaan pencoblosan, Rabu (27/11/2024). Di antara indikator kerawanan ini adalah pemilih tak terdaftar, pemilih pindah, keterlambatan logistik, hingga akses untuk pemilih disabilitas.

Di Sulsel terdapat 14.548 TPS yang tersebar hingga di wilayah rawan bencana. Adapun daftar pemilih tetap berdasarkan data KPU Sulsel adalah 6.680.807 pemilih.

Anggota Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad, mengatakan, indikator kerawanan dibuat berdasarkan pengalaman pada pemilu lalu. Selain itu, pantauan Bawaslu selama tahapan pilkada ini.

”Ada TPS yang pemilihnya sudah pindah atau meninggal, tapi masih tercatat (di DPT). Ada TPS yang penyelenggaraannya rawan diintimidasi. Ada pula di daerah rawan bencana, seperti longsor dan banjir. Selain itu, berdasarkan pengalaman pemilu lalu, di Makassar, misalnya, logistik terlambat tiba di hampir semua TPS,” katanya, Senin (25/11/2024).

Pemetaan kerawanan ini dilakukan terhadap delapan variabel dan 28 indikator. Adapun indikator ini diambil dari sedikitnya 3.059 kelurahan/desa di 24 kabupaten kota yang melaporkan kerawanan TPS di wilayahnya. Pengambilan data TPS rawan dilakukan selama enam hari antara 10 dan 15 November lalu.

Indikator potensi TPS rawan yang paling banyak terjadi, di antaranya,  ialah 7.955 TPS yang terdapat pemilih disabilitas, 4.782 TPS yang terdapat pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat, seperti meninggal dunia dan alih status menjadi TNI/Polri.

Ada pula 4.267 TPS yang terdapat pemilih pindahan, 1.436 TPS dengan potensi pemilih yang tidak terdaftar. Selain itu, ada 1.350 TPS dengan kendala jaringan internet dan 962 TPS dengan riwayat kekurangan atau kelebihan, bahkan tak memiliki logistik.

”Kami juga mendata ada hampir 500 TPS di wilayah rawan bencana serta 400 TPS yang sulit dijangkau. Ada pula yang listriknya terkendala, ada yang konflik, dan lainnya,” tambah Saiful.

Dia mengatakan, data indikator kerawanan ini juga telah diberikan kepada seluruh penyelenggara dan aparat keamanan serta pemerintah. Ini agar semua bisa ikut mengantisipasi dan mengawasi.

Sebelumnya, terkait dengan pengamanan pilkada, pihak Polda Sulsel juga telah memetakan sejumlah kerawanan. ”Ada kerawanan karena riwayat konflik pilkada, seperti Makassar, Palopo, Toraja, Soppeng, Luwu Utara, Luwu Timur, Gowa, Jeneponto, dan Bulukumba,” kata Direktur Samapta Polda Sulsel Kombes Setiadi Sulaksono.

Kerawanan lainnya terkait aspek bencana, yakni daerah yang rawan longsor dan banjir. Daerah ini, di antaranya, adalah Tana Toraja, Toraja Utara, Enrekang, Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur. Selain itu, aspek cuaca ekstrem di kepulauan yang meliputi Selayar, Pangkep, dan Takalar.

Untuk pengamanan pada saat pencoblosan, Polda Sulsel mengerahkan 12.096 dari total 18.535 personel. Selain itu, mengerahkan Babinkamtibmas di setiap desa. Ada 1.569 Babinkamtibmas di Sulsel.  Dengan jumlah desa lebih 3.000, peran Babinkamtibmas akan dimaksimalkan.

Ada kerawanan karena riwayat konflik pilkada, seperti Makassar, Palopo, Toraja, Soppeng, Luwu Utara, Luwu Timur, Gowa, Jeneponto, dan Bulukumba.