Genosida Membayangi Penerima Nobel Perdamaian

Maria Corina Machado menjadi ”pahlawan” selepas menerima Nobel Perdamaian 2025. Jasanya: memperjuangkan demokrasi di Venezuela yang dicengkeram kekuasaan otoriter kelompok kiri dan dihancurkan sanksi ekonomi Amerika Serikat.

Di balik tekad, perjuangan, dan kesetiaan Machado pada cita-cita demokrasi, ada bayang-bayang kelam kelompok pendukung genosida. Rekam jejak Machado menunjukkan kedekatannya dengan kelompok ekstremis antidemokrasi dan pendukung genosida yang menjadi antitesis terhadap gagasan Nobel Perdamaian.

Machado sejak lama dikenal sebagai pendukung Partai Likud—pelantar politik ekstremis kanan zionis—pendukung Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Kelompok ini mengusung gagasan Israel Raya yang tidak saja akan menguasai Gaza, Tepi Barat, dan Jerusalem Timur.

Israel Raya yang digagas Netanyahu dan kelompok ekstremis ini mencakup wilayah Lebanon, Suriah, Mesir, dan Arab Saud. Tentu saja itu tidak akan menciptakan perdamaian di Timur Tengah.

Machado menyatakan, perjuangan Israel dan Venezuela adalah sama dan sejalan. Di tahun 2018, dia menyurati Netanyahu dan meminta bantuan untuk mengudeta Presiden Nicolas Maduro.

Dia juga meminta Presiden Argentina (ketika itu) Mauricio Macri untuk membantu mengudeta Presiden Maduro. Dia membuat surat resmi membentuk aliansi dengan Partai Likud di tahun 2020. Di tahun yang sama, dia menyatakan, jika berkuasa, akan memindahkan Kedutaan Besar Venezuela dari Tel Aviv ke Jerusalem.

Lalu, pada Februari 2025, ia berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa’ar. Telepon itu terjadi kala Israel sedang melancarkan serangan brutal ke Gaza.

Komite Hubungan Amerika Islam (CAIR) menentang keputusan komite anugerah Nobel soal Machado. CAIR menyatakan, tindakan komite Nobel menempatkan Machado setara pejuang kemanusiaan Martin Luther King Jr sebagai kekeliruan besar.

CAIR mengingatkan, Machado hadir dan berbicara dalam konferensi kaum fasis Eropa di Madrid, Spanyol, pada 8 Februari 2025. Dia mendapat ”kehormatan” berbicara bersama Geert Wilders, tokoh rasis anti-Islam dan anti-imigran di Belanda; serta Marie Le Pen, tokoh anti-Muslim dan imigran di Perancis.

Acara tersebut dihadiri perwakilan Perancis, Italia, Portugal, Ceko, Austria, Estonia, Yunani, dan Polandia. Ada delegasi Partai Likud Israel juga di acara itu.

Machado mengucapkan terima kasih kepada Santiago Abascal, Ketua Partai Vox ekstremis kanan Spanyol, yang mengundangnya untuk hadir di Madrid. Machado mengirimkan video yang ditayangkan dalam seminar kaum fasis itu.

Acara bertajuk ”Para Patriot bagi Eropa” tersebut menggagas Reconquista Baru. Reconquista adalah gerakan genosida di Spanyol–Portugal abad ke-16 yang mengusir Muslim dan Yahudi dari Semenanjung Iberia. Gerakan Reconquista itu juga yang mendorong Spanyol menguasai Amerika Latin, Karibia, dengan metode sama: genosida terhadap penduduk asli.

Bjornar Moxnes, anggota parlemen Norwegia, mengatakan, Machado menandatangani kerja sama dengan Partai Likud di 2020. Partai Likud bersama Netanyahu mendukung genosida dan penghancuran Gaza. ”Itu tidak sejalan dengan gagasan anugerah Nobel,” kata Moxnes.

The New Arab membahas rekam jejak Machado dan tokoh-tokoh ekstrem kanan Amerika Latin. Dukungan Machado dan para tokoh pada Reconquista dan genosida Israel adalah bukti mereka berjuang demi dunia Barat belaka. Mereka tidak berjuang untuk perdamaian dan kemanusiaan global.

Selain Venezuela, ada banyak persoalan kemanusiaan, seperti perang Rusia-Ukraina, genosida di Gaza, perang saudara Sudan, Darfur, dan lain-lain. Jumlah korbannya amat besar. Machado memilih mendukung sebagian kekejian dan kebrutalan itu.

Anugerah Nobel bagi Machado ini mengingatkan kontroversi serupa di tahun 1973. Ketika itu Nobel Perdamaian diberikan kepada Menlu AS Henry Kissinger dan anggota Politburo Partai Komunis Vietnam, Le Duc Tho. Mereka dianggap berjasa mengakhiri Perang Vietnam.

Tho menolak menerima hadiah itu. Kissinger menerima tanpa hadir di acara penganugerahan. Sementara sebagian anggota Komite Nobel mundur selepas keputusan bagi Tho-Kissinger. Harian The New York Times menyebut tahun itu Nobel Perdamaian diberikan sebagai Hadiah Atas Perang (Nobel War Prize).

Perjanjian damai 1973 dan jatuhnya Vietnam Selatan, wilayah dukungan AS, pada 1975 pun tidak mengakhiri perang. Padahal, hadiah ke Kissinger dan Tho didasari pada keyakinan perang berakhir.

Perang Vietnam 1955-1975 itu menyisakan jutaan ton bom yang belum meledak di Vietnam, Kamboja, dan Laos sampai sekarang. Bom itu dijatuhkan AS.

Perang tersebut juga menjadi pemantik bagi konflik lanjutan: Khmer Merah di Kamboja, invasi Vietnam di Kamboja tahun 1979, dan konflik perbatasan China-Vietnam tahun 1979.

Kontroversi juga terjadi di tahun 2009 ketika Presiden AS Barack Obama mendapat anugerah Nobel Perdamaian bukan atas apa yang dilakukan, tetapi atas janji atau omon-omon. Bahkan, tidak lama sesudahnya, AS meningkatkan pengeboman di Pakistan dan NATO menguatkan operasi di Afghanistan pada 2010.