Gejolak Geopolitik Bayangi Risiko Kredit Industri Perbankan

Kawasan Timur Tengah masih memanas. Perekonomian global pun dirundung ketidakpastian, terutama akibat gangguan pasokan dan lonjakan harga energi. Perkembangan ini turut menimbulkan risiko bagi industri perbankan nasional.

Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dalam Interim Economic Outlook pada Maret 2026 menyoroti dampak negatif akibat konflik di Timur Tengah terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi global.

OECD memperkirakan, inflasi secara global cenderung akan meningkat pada 2026. Negara-negara anggota G20, misalnya, diperkirakan akan mengalami inflasi hingga mencapai 4 persen pada 2026, lebih tinggi 1,2 persen poin dibandingkan dengan perkirakaan sebelumnya.

Sementara itu, perekonomian global pada 2026 diproyeksikan melambat ke level 2,9 persen dibandingkan dengan tahun lalu yang tumbuh 3,3 persen. Padahal, sebelum adanya perang di kawasan Timur Tengah, OECD melihat prospek perekonomian global berada pada jalur penguatan.

Berdasarkan hasil asesmen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dampak konflik geopolitik di kawasan Teluk terhadap industri perbankan nasional relatif terbatas. Penilaian ini mempertimbangkan tingkat eksposur langsung perbankan terhadap nonresiden di Timur Tengah yang relatif kecil.

Meski demikian, industri perbankan menghadapi risiko dari jalur inflasi akibat lonjakan harga energi global dan kenaikan biaya distribusi bahan baku. Apabila tekanan inflasi itu direspons dengan pengetatan kebijakan moneter, konsumsi masyarakat dan aktivitas produksi akan terhambat.

Di sisi lain, ketidakpastian global turut mendorong investor lebih berhati-hati dan menghindari risiko (risk-off). Akibatnya, premi risiko Indonesia pun meningkat, diikuti dengan arus modal keluar. Kondisi tersebut akan memicu tekanan depresiasi nilai tukar rupiah.

Tekanan daya beli juga akan meningkatkan risiko kredit pada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah, serta segmen konsumsi.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan, kenaikan harga energi dan tekanan inflasi dapat meningkatkan biaya produksi dan distribusi pada sektor usaha. Alhasil, profitabilitas perusahaan, kemampuan membayar debitor, serta daya beli masyarakat menurun.

”Nah, perkembangan ini dapat menciptakan risiko bagi perbankan Indonesia, khususnya pada risiko keuangan,” katanya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK secara daring, Senin (6/4/2026).

Risiko keuangan tersebut meliputi kredit bermasalah (NPL) dan kebutuhan pencadangan atau cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN). Beberapa sektor yang paling sensitif meningkatkan risiko tersebut ialah transportasi, manufaktur, serta sektor yang bergantung terhadap bahan baku impor.

Selain itu, tekanan daya beli juga akan meningkatkan risiko kredit pada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta segmen konsumsi. Kedua segmen ini memiliki sensitivitas yang lebih tinggi terhadap perubahan ekonomi.

Berdasarkan data Statistik Sistem Keuangan Indonesia (SSKI), NPL kredit yang disalurkan perbankan ke sektor rumah tangga mencapai 2,39 persen pada Desember 2025. Sementara itu, NPL kredit UMKM telah mencapai 4,6 persen pada Januari 2026.

”Dalam kondisi tersebut, bank juga cenderung lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit sehingga dapat memengaruhi dinamika pertumbuhan kredit ke depannya,” ujar Dian.

Secara umum, OJK menilai, stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga di tengah dinamika perekonomian global dan domestik. Namun, sektor keuangan menghadapi risiko transmisi dari tiga kanal utama, yakni pasar keuangan, perdagangan, serta eksposur investasi.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, OJK mendorong lembaga jasa keuangan untuk melakukan asesmen lanjutan secara forward-looking, antara lain dengan memperkuat manajemen risiko, mencermati perkembangan terkini, serta menjaga kecukupan likuditas dan permodalan.

”OJK terus memantau pergerakan pasar, serta berkoordinasi dengan self-regulatory organization dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang diperlukan,” ujarnya.

Merespons dinamika tersebut, industri perbankan saat ini terus memperkuat langkah antisipasi dari berbagai risiko yang muncul. Langkah-langkah ini dilakukan demi menjaga fungsi intermediasi perbankan dapat berjalan optimal.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan, industri perbankan akan selalu mempersiapkan langkah-langkah antisipasi di tengah gejolak global seperti saat ini.

”Pastilah diantisipasi. Penguatan manajemen risiko, perubahan collection manajemen sistem, penguatan sumber daya manusia, sudah pasti kita lakukan,” katanya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Lebih lanjut, perbankan turut memperhatikan kualitas kredit yang tecermin dari NPL. Menurut dia, NPL perbankan dipengaruhi oleh berbagai aspek, antara lain daya beli masyarakat dan perkembangan geopolitik global.

Sementara itu, Ketua Umum Perbanas yang juga Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI Hery Gunardi menegaskan, indikator fundamental perbankan domestik masih solid, tecermin dari pertumbuhan kredit yang tetap terjaga, likuiditas yang memadai, serta permodalan yang kuat.

”Kami melihat risiko global meningkat, terutama melalui transmisi kenaikan harga energi dan volatilitas pasar keuangan. Dalam konteks ini, perbankan akan semakin memperkuat prinsip kehati-hatian melalui penguatan manajemen risiko dan kualitas aset,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Langkah-langkah ini penting untuk memastikan fungsi intermediasi tetap berjalan optimal tanpa mengabaikan aspek stabilitas, khususnya di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.

Beberapa langkah mitigasi risiko penurunan kualitas kredit meliputi uji stres sektoral dan penguatan sistem deteksi dini. Adapun uji stres sektoral ini dilakukan pada sektor-sektor yang sensitif terhadap kenaikan biaya energi, seperti transportasi, logistik, dan manufaktur.

Selain itu, perbankan juga meningkatkan disiplin penyaluran kredit melalui pendekatan risk-based pricing, menjaga kecukupan likuiditas, serta mengelola eksposur nilai tukar secara lebih konservatif melalui strategi lindung nilai dan pengendalian posisi devisa neto.

”Langkah-langkah ini penting untuk memastikan fungsi intermediasi tetap berjalan optimal tanpa mengabaikan aspek stabilitas, khususnya di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi,” tutur Hery.