Bebalisme dan Kejadongan Kekuasaan

Di tengah jutaan rakyat yang berjuang menutupi biaya sewa kontrakan, di tengah keluarga miskin yang masih menghitung harga setiap liter beras, anggota DPR menerima tunjangan rumah, tunjangan beras, tunjangan komunikasi, hingga bantuan listrik dan telepon, setiap bulan. Total setiap bulan, penghasilan anggota DPR mencapai lebih dari Rp 100 juta. Logika apa yang bisa membenarkan hal ini?

Seorang anggota DPR mengemukakan alasan bahwa tunjangan rumah itu diperlukan karena tidak mungkin seorang anggota DPR rumahnya di Bintaro—yang artinya harus menembus kemacetan setiap akan ngantor. Anggota DPR lainnya membela pemberian tunjangan tersebut dengan mengatakan bahwa memang tak bisa disamakan antara anggota DPR dan rakyat jelata. Sementara anggota DPR lainnya dengan yakin menyebut biaya sewa rumah Rp 3 juta sehari sehingga tunjangan rumah Rp 50 juta sebulan tersebut sesungguhnya masih kurang.

Dengan alasan-alasan seperti itu, alih-alih publik mendapat penjelasan yang memadai dan masuk akal, rakyat lagi-lagi harus berhadapan dengan kebebalan kekuasaan. Kebebalan itu telah menjadi sebuah sistem dalam kebijakan, dalam kehidupan berpolitik, terinternalisasi dalam diri setiap pejabat dan politisi. Kebebalan yang kemudian mengundang unjuk rasa rakyat yang kecewa, hingga menyebabkan jatuhnya korban jiwa.

Bebalisme sebagai sebuah konsep sosiologi diperkenalkan oleh Syed Hussein Alatas, sosiolog asal Malaysia dan pendiri Departemen Malay Studies National University of Singapore, dalam bukunya, Intellectuals in Developing Societies (1977). Bebalisme—yang memang lahir dari kata ’bebal’, bukan terjemahan dari kata asing—awalnya diperkenalkan dalam mendiagnosis kondisi para intelektual yang kehilangan kemampuan berpikir kritis dan mandiri. Kini, bebalisme juga tepat digunakan untuk meneroka situasi elite yang gagal menggunakan akal sehat dan empati sosial dalam membuat kebijakan dan dalam menanggapi kritik.

Dengan kerangka ini, kebijakan tunjangan rumah DPR bukanlah kecelakaan kebijakan, melainkan manifestasi bebalisme. Ia lahir dari sistem yang membenarkan bahwa fasilitas negara adalah hak pribadi, bukan amanah publik. Inilah saat ketika kebodohan bertemu dengan kesombongan, lalu melahirkan kejahatan yang dilembagakan.

Di baliknya, ada budaya bebalisme yang merasuk: jabatan dianggap bukan amanah, melainkan kesempatan. Mereka tak merasa bersalah karena sistem sosial politik sudah lama memberi pembenaran. Korupsi tak lagi dianggap aib, melainkan keterampilan bertahan hidup dalam lingkaran kekuasaan.

Kebebalan pejabat semakin nyata ketika mereka membuka mulut. Berulang kali kita mendengar pernyataan yang bukan hanya keliru, melainkan sama sekali tanpa empati. Ada pejabat yang meminta rakyat ”jangan terlalu sering makan nasi” ketika menanggapi keluhan atas kenaikan harga beras. Ada pula yang menyuruh masyarakat miskin ”bersyukur masih bisa makan tempe” ketika ada yang mengeluhkan turunnya daya beli. Ada pejabat yang mengaku ”sedang mengantuk” saat ditanya tentang seorang anak balita yang meninggal karena cacingan.

Pernyataan-pernyataan ini bukan sekadar kekeliruan lidah. Ia mencerminkan watak yang meremehkan rakyat, tak memahami hakikat pejabat sebagai seorang pelayan rakyat.

Di sinilah bebalisme menjadi nyata: tidak mampu membaca realitas, tidak mau merasakan penderitaan orang lain, tetapi terus merasa benar.

Melengkapi bebalisme, Syed Hussein Alatas memperkenalkan istilah jadong—jahat, bodoh, sombong. Tiga sifat ini, ketika berkelindan dalam ruang kekuasaan, melahirkan pejabat yang bukan saja gagal bekerja, melainkan juga aktif merusak kehidupan publik.

Seorang pejabat disebut jahat ketika ia menggunakan kewenangan untuk menguntungkan diri dan kelompok, sembari menutup mata pada penderitaan rakyat. Pejabat disebut bodoh karena tidak mampu membaca realitas sosial, tidak belajar dari sejarah, dan tidak memahami posisinya dalam sistem demokrasi. Pejabat disebut sombong karena merasa lebih tinggi dari rakyat, lebih berhak atas fasilitas negara, lebih pantas menikmati kemewahan yang dibayar dari pajak masyarakat miskin.

Ketiga sifat ini menjelma dalam kebijakan tunjangan rumah DPR, dalam kasus korupsi bekas Wakil Menteri Ketenagakerjaan, dalam kasus kenaikan pajak di berbagai daerah, dan dalam pernyataan pejabat yang nir-empati.

Pertanyaannya: mengapa kebijakan dan pejabat seperti ini terus muncul? Karena bebalisme sudah menjadi sistem. DPR membuat aturan bukan demi rakyat, melainkan demi kenyamanan diri sendiri. Eksekutif membiarkan pejabatnya korupsi karena semua sibuk melindungi lingkarannya. Pejabat merasa bebas berujar sesukanya karena kritik rakyat dianggap tidak penting.

Di sisi lain, sistem pendidikan kita tidak melahirkan pejabat yang peka, tetapi teknokrat yang terbiasa manut. Partai politik tidak mencetak kader yang berpikir, tetapi pedagang tiket kekuasaan. Dalam struktur semacam ini, kebebalan bukan kecelakaan. Ia hasil yang diharapkan.

Dalam kerangka sosiologi politik, hal ini bisa dijelaskan sebagai bentuk path dependency—jejak masa lalu yang mengunci perilaku masa kini. Sejak Orde Baru, jabatan publik dibentuk sebagai privilese, bukan pengabdian. Pola itu diteruskan dan dilanggengkan. Kebijakan yang bebal bukan kebetulan, melainkan buah dari sejarah panjang yang membentuk budaya politik kita.

Ilmu kepemimpinan modern menekankan pentingnya kepemimpinan transformatif: pemimpin yang bukan hanya mengatur, melainkan juga menginspirasi, membangun kepercayaan, dan menyalakan empati. Namun, yang kita saksikan hari ini justru sebaliknya. Pejabat kita lebih dekat pada pola kepemimpinan transaksional yang sempit: jabatan dijalankan sebatas pertukaran keuntungan, fasilitas, dan jaringan.

Ketiadaan kepemimpinan transformasional inilah yang membuat kebijakan publik hanya jadi soal pembagian kue kekuasaan. Tidak ada visi melampaui kepentingan diri. Tidak ada imajinasi untuk menjawab penderitaan rakyat. Yang ada hanyalah kalkulasi siapa dapat apa.

Perlawanan terhadap kebebalan dan kejadongan sistemik hanya bisa lahir dari keberanian berpikir kritis. Rakyat perlu mengingatkan bahwa uang negara adalah uang rakyat, bukan uang elite. Buruh dan mahasiswa perlu menegaskan bahwa jabatan publik bukan ladang dagang. Media dan intelektual perlu menyuarakan bahwa pejabat nir-empati tidak pantas duduk di kursi kekuasaan.

Kebijakan tunjangan rumah DPR, korupsi Wakil Menteri Ketenagakerjaan, dan pernyataan pejabat yang nir-empati adalah tiga wajah dari kebebalan yang sama. Kebebalan yang dilembagakan, dipelihara, dan diwariskan.

Okky Madasari, Sastrawan dan Sosiolog