Benarkah Pasca Ali Khamenei Wafat Akan Memicu Radikalisme dari Penggantinya di Teheran?

Gugurnya Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menandai salah satu momen paling menentukan dalam sejarah politik Timur Tengah pasca-Perang Dingin.

Peristiwa ini tidak hanya mengakhiri kepemimpinan seorang tokoh sentral, tetapi juga membuka fase ketidakpastian struktural dalam sistem Republik Islam Iran.

Dunia internasional segera merespons dengan spekulasi luas mengenai arah baru Iran dan potensi menguatnya radikalisasi agama dari pusat kekuasaan Teheran.

Dalam diskursus populer, kematian Khamenei kerap dibaca sebagai pemicu langsung radikalisasi agama berbasis massa. Terlepas dari narasi ini merupakan propaganda dari AS atau realitas sesungguhnya, risiko terbesar justru terletak pada radikalisasi institusional yang digerakkan oleh elite negara.

Pola ini mengindikasikan bahwa eskalasi konflik tidak akan bermula dari mobilisasi rakyat, tetapi dari keputusan strategis lembaga negara yang berupaya mempertahankan kelangsungan rezim.

Radikalisasi institusional berarti negara memperkeras kebijakan melalui aparat dan hukum. Kebijakan luar negeri cenderung lebih konfrontatif sebagai sinyal bahwa Iran tidak melemah setelah kematian pemimpinnya. Langkah semacam ini dipahami sebagai upaya mempertahankan posisi tawar setidaknya di kawasan regional.

Selama lebih dari tiga dekade, Khamenei berfungsi sebagai titik temu antara ulama, militer, dan birokrasi. Dirinya menjadi figur pemersatu yang meredam konflik internal melalui otoritas simbolik dan jaringan kekuasaan yang luas.

Asumsinya, kematian Khamenei juga berimbas pada runtuhnya mekanisme keseimbangan internal dan membuka ruang perebutan pengaruh di tingkat elite.

Radikalisasi yang muncul dalam konteks ini bersifat defensif dan kalkulatif. Negara menghadapi krisis legitimasi yang akut sehingga respons yang paling mungkin adalah pengetatan kontrol dan peningkatan agresivitas eksternal. Dalam logika ini, konflik regional berfungsi sebagai alat konsolidasi internal sekaligus sinyal kekuatan kepada lawan internasional.

Eskalasi semacam ini juga memiliki dimensi geopolitik yang luas. Selama ini, Iran menjadi pusat dari jaringan aliansi non-negara di Timur Tengah. Ketidakstabilan di Teheran berpotensi menjalar ke kawasan melalui kebijakan luar negeri yang lebih konfrontatif dan berisiko tinggi.

Perubahan tersebut menandai pergeseran dari ideologi revolusioner menuju praktik kekuasaan yang semakin militeristik. Negara bergerak dari legitimasi agama menuju legitimasi berbasis keamanan. Dalam konteks inilah radikalisasi pasca-Khamenei perlu dibaca sebagai proses dari atas, bukan letupan dari bawah.

Narasi ini penting untuk menempatkan Iran secara proporsional dalam peta konflik global. Tanpa pemahaman tentang karakter radikalisasi institusional, analisis cenderung terjebak pada stereotipe lama tentang fundamentalisme massa. Padahal, realitas yang berkembang jauh lebih kompleks dan berlapis.

Di tengah kecemasan elite negara, realitas sosial Iran justru bergerak ke arah yang berlawanan. Survei yang dilakukan oleh GAMAAN (Group for Analyzing and Measuring Attitudes in Iran) sejak 2020 hingga 2025 menunjukkan adanya perubahan mendasar dalam orientasi nilai masyarakat. Data ini menjadi salah satu rujukan paling kredibel karena menggunakan metode anonim digital yang relatif aman bagi responden.

Survei identitas agama (Iranians’ Attitudes Toward Religion: A 2020 Survey Report) menunjukkan pergeseran besar yang jarang diakui secara terbuka. Klaim resmi negara yang menyebut hampir seluruh warga Iran sebagai Muslim tidak lagi sejalan dengan pengakuan warga sendiri.

Hanya sekitar sepertiga (32,2 persen) responden yang mengidentifikasi diri sebagai Muslim Syiah, angka yang menandai erosi serius legitimasi ideologis negara.

Kelompok tidak beragama, ateis, dan agnostik membentuk porsi yang hampir setara dengan Muslim Syiah (31 persen). Fenomena ini memperlihatkan bahwa sekularisasi menjadi gejala arus utama di masyarakat urban dan generasi muda. Penolakan terhadap identitas agama formal menjadi ekspresi kekecewaan terhadap negara yang terlalu jauh mencampuri ruang privat warga.

Selain itu, munculnya kembali identitas Zoroaster (7,7 persen) dan minat pada keyakinan pra-Islam mencerminkan kebangkitan nasionalisme kultural Persia.

Pilihan ini bukan semata soal spiritualitas, melainkan juga sikap simbolik terhadap ideologi negara. Agama resmi dipersepsikan sebagai alat kekuasaan, bukan sebagai sumber makna personal.

Gabungan kelompok Kristen, Baha’i, dan minoritas lainnya juga menunjukkan angka yang cukup besar (22 persen) dalam konteks ini.

Dalam sistem hukum yang membatasi kebebasan beragama, angka ini mengindikasikan keberanian warga untuk keluar dari arus utama. Perubahan ini berlangsung diam-diam, tetapi berdampak struktural terhadap fondasi Republik Islam.

Dalam isu pemisahan agama dan negara (Iranians’ Political Preferences in 2024), kecenderungan sekularisasi terlihat semakin tegas. Mayoritas responden menyatakan bahwa agama seharusnya tidak menjadi dasar hukum negara (72 persen). Aspirasi ini menunjukkan kejenuhan publik terhadap syariah sebagai instrumen politik.

Penolakan terhadap hukum berbasis agama tidak berarti penolakan terhadap nilai moral. Banyak responden justru menekankan pentingnya hukum berbasis hak asasi dan kesetaraan warga. Ini menandai pergeseran orientasi dari kewajiban religius menuju hak sipil.

Dukungan terhadap kebebasan berpikir dan beragama berada di tingkat yang sangat tinggi. Masyarakat menginginkan negara yang memberi ruang bagi keyakinan pribadi tanpa intervensi. Republik sekuler atau demokratis muncul sebagai pilihan utama mayoritas responden.

Republik Islam hanya didukung oleh minoritas yang relatif kecil. Kelompok ini umumnya terdiri atas loyalis ideologis yang diuntungkan oleh sistem. Fakta ini menunjukkan bahwa rezim bertumpu pada basis sosial yang semakin menyempit.

Menariknya, pemerintahan militer juga tidak populer di mata publik. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan Korps Garda Revolusi Islam atau Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) tidak sejalan dengan aspirasi masyarakat. Dominasi militer dipandang sebagai ancaman, bukan solusi.

Secara keseluruhan, data ini memperlihatkan kesenjangan generasi dan ideologi yang tajam. Radikalisme elite hanya beresonansi pada sebagian kecil populasi. Mayoritas warga justru bergerak ke arah sekularisme dan pluralisme.

Kontradiksi inilah yang menjadi faktor penentu dalam membaca arah pasca-Khamenei. Radikalisasi negara tidak muncul karena dorongan masyarakat, tetapi sebagai respons terhadap ketidakselarasan yang semakin tajam. Negara bergerak semakin keras justru karena basis sosialnya semakin rapuh.

Kekosongan kepemimpinan membuka babak baru dalam dinamika elite Iran. Proses suksesi ini pun sebenarnya berada di bawah bayang-bayang kekuatan militer dan keamanan. Dalam konteks ini, peran IRGC menjadi sangat menentukan.

IRGC telah lama melampaui fungsi militernya. Organisasi ini berkembang menjadi aktor politik dan ekonomi yang menguasai sektor strategis negara. Dalam situasi krisis, IRGC tampil sebagai penjamin stabilitas rezim sekaligus penentu arah kebijakan.

Strategi yang digunakan IRGC cenderung defensif sekaligus ofensif. Di satu sisi, mereka menghadapi tekanan domestik berupa gelombang protes dan delegitimasi ideologis. Di sisi lain, mereka berupaya membangun narasi ancaman eksternal untuk menyatukan barisan pendukung.

Beberapa nama muncul sebagai kandidat pengganti dengan karakter radikalisme yang beragam. Mojtaba Khamenei, putra mendiang pemimpin tertinggi, dikenal memiliki kedekatan erat dengan jaringan keamanan.

Dia dipersepsikan sebagai figur pragmatis yang mengandalkan represi, misalnya protes ”Gerakan Hijau” pada 2009 dan kontrol militer untuk mempertahankan kekuasaan.

Radikalisme Mojtaba bersifat taktis dan institusional. Fokus utamanya bukan pada ekspansi ideologi, melainkan pada kelangsungan sistem. Dalam skenario ini, Iran berpotensi menjadi negara yang semakin tertutup dan bergantung pada kekuatan koersif.

Nama lain yang menonjol adalah Mohammad Mehdi Mirbagheri yang saat ini menjadi anggota Majelis Ahli dan kepala Akademi Ilmu Pengetahuan Islam di Qom sekaligus pemimpin intelektual dari faksi Payandegan, kelompok ultrakonservatif.

Mirbagheri dikenal sebagai ideolog garis keras dengan pandangan apokaliptik. Lebih lanjut, dia meyakini bahwa konfrontasi global merupakan bagian dari misi religius yang harus dijalankan negara.

Jika figur ini yang nantinya naik ke puncak kekuasaan, radikalisasi ideologis akan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kebijakan luar negeri berisiko bergerak menuju konfrontasi terbuka tanpa ruang kompromi. Imbasnya, Iran akan semakin terisolasi dari sistem internasional.

Selain itu, ada Alireza Arafi yang mewakili jalur birokrasi keagamaan. Ia dikenal sebagai penjaga kemurnian ideologi dalam institusi pendidikan dan hukum.

Sebagai anggota Dewan Garda, ia adalah penjaga gerbang yang memastikan tidak ada suara moderat yang masuk ke dalam sistem politik. Radikalisme yang ia tawarkan bersifat struktural dan jangka panjang melalui islamisasi sistemik.

Dalam seluruh skenario tersebut, IRGC berfungsi sebagai penopang utama. Dukungan militer menjadi faktor penentu, bukan legitimasi publik. Suksesi berubah menjadi proses elite driven yang sepenuhnya terlepas dari kehendak masyarakat.

Strategi yang digunakan IRGC cenderung defensif sekaligus ofensif. Di satu sisi, mereka menghadapi tekanan domestik berupa gelombang protes dan delegitimasi ideologis. Di sisi lain, mereka berupaya membangun narasi ancaman eksternal untuk menyatukan barisan pendukung.

Keseluruhan dinamika ini memperlihatkan bahwa transisi kekuasaan di Iran bukanlah proses politik terbuka.

Alasannya jelas, transisi ini merupakan proses konsolidasi kekuatan militer dan ideologis dalam satu poros. Kandidat yang muncul adalah refleksi dari kebutuhan rezim, bukan aspirasi masyarakat.

Dengan demikian, radikalisasi yang terlihat dalam fase ini dapat dikatakan sebagai strategi bertahan sebuah sistem yang menghadapi krisis legitimasi. Negara bergerak semakin keras karena fondasi sosialnya semakin rapuh.

Dalam konteks ini, masa depan Iran ditentukan oleh pertemuan antara kekuatan militer dan ideologi ekstrem. Jika kedua unsur ini menyatu, konflik internal dan eksternal berpotensi meningkat.

Transisi kekuasaan tidak membawa moderasi dan justru membuka babak baru ketegangan yang lebih tajam.

(Litbang Kompas)