Bencana Alam Sumatera dan Peninjauan Bergilir Presiden-Wapres

Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming silih berganti mendatangi lokasi terdampak bencana banjir di Sumatera. Adakah maksud tertentu di balik kunjungan yang terlihat seakan saling menyusul itu?

Untuk keempat kalinya, Presiden Prabowo kembali mengunjungi lokasi bencana banjir di Sumatera, Kamis (18/12/2025). Kali ini, titik yang didatanginya adalah Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Adapun tujuan utama kedatangannya guna mengecek progres pembangunan hunian sementara (huntara) bagi para korban banjir di daerah tersebut setelah dirinya tiba sejak Rabu (17/12/2025) malam.

”Bisa selesai hunian sementara sebulan supaya Bapak-bapak, Ibu-ibu semua tidak perlu tinggal di tenda. Setelah itu, kita bangun hunian tetap. Saya lihat cukup bagus kualitasnya, luas huniannya tetap lumayan besar, ya, 70 meter persegi,” kata Presiden kepada wartawan seusai mendatangi posko pengungsian SDN 05 Kayupasak di Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam.

Sekarang bukan masanya menyerap aspirasi lagi, tetapi harus policy implementation. Bagaimana menjalankan opsi-opsi kebijakan untuk memastikan korban bencana itu terlindungi dan pemulihan wilayah pascabencana berjalan.

Presiden pun melanjutkan peninjauannya ke wilayah terdampak bencana lainnya. Di Lembah Anai, Prabowo meninjau jembatan bailey yang sudah dibangun dan mulai digunakan. Keberadaan infrastruktur darurat itu diharapkan bisa mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana yang semula saling terisolasi.

Persis sehari sebelumnya, kunjungan kerja ke lokasi bencana Sumatera juga dilakukan Wapres Gibran. Terdapat dua titik yang didatanginya, yakni Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Pidie Jaya di Aceh. Seperti halnya Presiden, tujuan Wapres mengunjungi wilayah itu untuk memastikan penanganan bencana berlangsung optimal, mengecek pemenuhan kebutuhan pengungsi, hingga sejauh mana perbaikan kerusakan infrastruktur vital dikerjakan.

Di Kabupaten Gayo Lues, Wapres menyempatkan waktu berjumpa dan menanyakan kondisi terkini para pengungsi. Ia menjanjikan perbaikan infrastruktur berlangsung cepat agar distribusi bantuan sembako, logistik, hingga bahan bakar minyak (BBM) bisa semakin lancar.

Masalah sambungan listrik sampai internet juga disebut akan segera diselesaikan. Untuk soal internet, ia akan memasang alat penyambung jaringan internet bernama Starlink.

Urusan perbaikan tempat tinggal warga terdampak tak lupa disinggung Wapres. Menurut dia, janji itu bagian dari keseriusan pemerintah dalam menangani bencana. Bentuk komitmen itu juga ditunjukkan dengan kehadiran Presiden ke lokasi bencana berkali-kali. 

”Pak Presiden sudah tiga kali berkunjung ke tempat-tempat bencana. Pak Presiden berjanji akan membangun kembali rumah-rumah yang rusak. Mungkin nanti bisa di tempat yang sama atau di tempat yang lain. Tentunya, tempat yang lebih aman,” kata Wapres saat menemui pengungsi di posko pengungsian Lapangan BLK Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues.

Wapres juga mengingatkan pemerintah daerah supaya selalu mencukupi kebutuhan pengungsi. Secara khusus, ia meminta kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan warga lansia diprioritaskan pelayanannya. Jangan sampai ada pengungsi yang tidak terurus. Oleh karena itu, jajaran pemerintah daerah ikut diingatkan agar terus memantau kondisi lapangan terkini.

”Kami di sini untuk membantu Bapak-Ibu semuanya. Dan, ini nanti ke depan kita terus berkoordinasi, ya. Kekurangannya apa, warga membutuhkan apa, kita pengin semuanya gerak cepat,” tegas Wapres.

Jika ditelusuri jejaknya, Presiden dan Wapres seakan saling menyusul untuk mendatangi lokasi bencana banjir Sumatera. Presiden yang pertama kali datang menuju kawasan terdampak bencana itu pada 1 Desember 2025. Kunjungan itu dilakukannya berselang lima hari dari peristiwa bencana yang terjadi pada 25 November 2025.

Tidak tanggung-tanggung, ia langsung mendatangi tiga daerah terparah, yakni Kabupaten Aceh Tenggara di Aceh, Kabupaten Tapanuli Utara di Sumatera Utara, dan Kabupaten Padang Pariaman di Sumbar. 

Berjarak tiga hari kemudian, giliran Wapres yang berkunjung ke lokasi bencana banjir itu pada 4 Desember 2025. Sama seperti Presiden, ia juga langsung mendatangi tiga lokasi berbeda, yaitu Kabupaten Agam di Sumbar, Kabupaten Tapanuli Selatan di Sumut, dan Kabupaten Aceh Singkil di Aceh.

Sebagian wilayah itu jalur daratnya belum tersambung sehingga ia harus menjangkaunya menggunakan helikopter. Ada juga yang sudah tersambung, tetapi belum bisa dilalui mobil. Alhasil, ia bersama rombongan mengakses wilayah bencana menggunakan sepeda motor trail.

Presiden kembali mendatangi lokasi bencana selang tiga hari kemudian, yakni pada 7 Desember 2025. Tidak sekadar meninjau, ia juga mengadakan rapat koordinasi bersama sejumlah menteri dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk penanganan bencana pada kesempatan itu.

Kunjungan ke lokasi bencana pun dilakukan Presiden ke Aceh Tamiang, Aceh, pada 12 Desember 2025. Itu merupakan kunjungan ketiganya selama masa penanganan bencana. Kali ini, ia berkunjung persis setelah merampungkan rangkaian lawatan luar negerinya ke Pakistan dan Rusia sejak 8 Desember 2025. Pada kesempatan itu, ia kembali menjanjikan percepatan perbaikan infrastruktur dan penyaluran bantuan.

Pesan serupa dibawa Wapres yang mengunjungi Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, pada 17 Desember 2025. Kesempatan itu adalah kali kedua ia mengunjungi lokasi bencana. Malam harinya, Presiden juga langsung bertolak menuju Sumbar untuk melakukan kunjungan serupa keesokan harinya. Lagi-lagi pesan yang ditekankan mengenai percepatan pemulihan.

Dihubungi secara terpisah, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menyampaikan, kehadiran Presiden dan Wapres ke lokasi bencana menjadi bentuk pertaruhan pemerintah atas pernyataannya. Sejak awal, pemerintah mengaku mampu menangani bencana mandiri tanpa bantuan internasional. Untuk itu, keduanya hadir demi menunjukkan kemampuan pemerintah sekaligus membuktikan janji-janji yang sudah ditebar.

Di sisi lain, Arya mengakui, keberadaan Presiden dan Wapres juga mampu menambah semangat moral bagi para petugas lapangan dan pengungsi yang sedang serba sulit hidupnya. Namun, sekadar hadir meninjau saja tidak cukup. Lebih-lebih apabila mereka hanya mengecek kondisi terkini dan menyerap aspirasi warga terkait apa saja yang kurang di lokasi bencana. Pasalnya, penanganan bencana sudah berlangsung sekitar tiga pekan lamanya.

”Sekarang bukan masanya menyerap aspirasi lagi, tetapi harus policy implementation. Bagaimana menjalankan opsi-opsi kebijakan untuk memastikan korban bencana itu terlindungi dan pemulihan wilayah pascabencana berjalan,” kata Arya.

Alih-alih saling menyusul, saran Arya, sebaiknya Presiden menugaskan pembantunya—entah itu Wapres atau para menteri—untuk berkantor di lokasi bencana. Keberadaan pemerintah pusat di lokasi bencana mampu mengambil kebijakan secara cepat dan terukur. Sebab, sang pejabat merasakan langsung kondisi terkini dan mampu mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan secara lebih nyata.

Menurut Arya, kedatangan Presiden dan Wapres yang saling bergiliran itu justru tidak efektif dalam konteks penanganan bencana. Apalagi pemerintah juga mengeluarkan biaya tambahan untuk keperluan keamanan, logistik, dan transportasi demi keberangkatan keduanya secara beruntun.

Terkait mekanisme koordinasi itu, Arya pun menyinggung apa yang pernah dilakukan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono ketika menghadapi bencana tsunami Aceh pada 2004 silam. Sebagai langkah percepatan penanganan, ia menugaskan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Alwi Shihab untuk bertugas langsung di lokasi bencana. Selang beberapa waktu, Yudhoyono giliran menugaskan Wapres ke-10 RI Jusuf Kalla untuk menggantikan Alwi.

”Jadi, dalam kondisi seperti ini, Presiden harus bisa memberikan direction kepada Wapres. Itu harus ada clear direction kepada para pembantunya seperti Wapres dan juga para menteri. Tidak harus susul-menyusul ke lokasi bencana seperti itu,” kata Arya.

Dalam bencana besar, negara wajib hadir memastikan segenap rakyatnya terlindungi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat. Kehadiran Presiden dan Wapres sebagai simbol negara mampu menunjukkan keseriusan pemerintah menangani bencana. Efektivitas penanganan jauh lebih penting daripada sekadar datang berulang tanpa progres penanganan berarti.