Bencana di Atas Bencana, Ketika Negara Absen di Sumatera

Lebih dari seribu orang meninggal dan ratusan orang masih hilang akibat banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Jutaan lainnya kini menghadapi bencana ikutan: kelaparan, penyakit, kehilangan tempat tinggal, dan trauma berkepanjangan.

Inilah bencana di atas bencana, ketika penanganan lamban dan tidak terkoordinasi, telah menjadi slow violence, yaitu kekerasan yang bekerja perlahan, tetapi mematikan dalam jangka panjang.

Ironisnya, dibandingkan gempa bumi dan tsunami Aceh 2004 ketika pemerintahan daerah saat itu benar-benar lumpuh dan bergantung pada bantuan dari luar, penanganan bencana Sumatera kali ini justru terasa lebih buruk.

Dua puluh satu tahun lalu, tsunami Aceh 26 Desember 2004 menjadi luka kolektif bangsa. Sekitar 200.000 orang meninggal dan hilang, terutama karena ketiadaan sistem peringatan dini dan minimnya pengetahuan risiko bencana.

Dari puing-puing Aceh, lahir Undang-Undang Penanggulangan Bencana dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tahun 2007. Sistem peringatan dini tsunami (InaTEWS) pun dibangun. Secara formal, Indonesia tampak belajar.

Bencana tidak pernah netral. Ia adalah cermin seberapa serius negara menghargai ilmu pengetahuan

Namun, banjir dan longsor Sumatera kali ini justru memperlihatkan paradoks karena kapasitas institusional bertambah, tetapi kerentanan sosial-ekologis justru membesar, dan krisis moral serta tanggung jawab semakin buruk. Dalam istilah sosiologi bencana, ini bukan kegagalan teknis, melainkan kegagalan struktural.

Model Pressure and Release (PAR) menjelaskan bahwa bencana terjadi ketika ancaman alam bertemu dengan kerentanan yang diproduksi oleh keputusan politik, ekonomi, dan tata kelola yang timpang. Di Sumatera, tekanan itu dilepaskan dalam bentuk hujan ekstrem, tetapi akar kerentanannya telah lama disemai oleh kegagalan model pembangunan ekstraktif yang mengabaikan kesejahteraan dan keselamatan rakyat.

Pengabaian nasib rakyat itu terlihat nyata dari buruknya sistem mitigasi dan penanggulagan bencana. Banjir dan longsor bukanlah bencana tiba-tiba seperti gempa bumi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem sebelum siklon tropis Senyar terbentuk. Jalur pergerakan siklon juga dipantau jam demi jam melalui satelit.

Namun, peringatan dini tidak diterjemahkan menjadi aksi dini. Peta risiko yang buruk, tata ruang yang amburadul, dan absennya skenario evakuasi membuat peringatan itu kehilangan makna. Ini mengonfirmasi satu masalah klasik bahwa para pejabat hanya semangat dalam mengeluarkan izin proyek ekstraktif, tetapi tidak serius berinventasi dalam mitigasi bencana.

Ketika hujan ekstrem akhirnya mendatangkan kayu gelondongan ke permukiman, kegagalan berlapis pun tersingkap. Evakuasi tersendat, distribusi bantuan tidak merata, logistik tertahan infrastruktur yang hancur, dan koordinasi antarlembaga kacau. Padahal, dalam manajemen bencana, jam-jam pertama adalah penentu hidup dan mati.

Tsunami Aceh 2004 telah mengajarkan itu dengan cara paling brutal. Ironisnya, dua dekade kemudian, ketika BNPB telah berdiri dan pengalaman mestinya telah menumpuk, respons negara di Sumatera justru terasa lamban dan meremehkan. Sejak awal, Kepala BNPB Suharyanto menuai kritik publik yang luas setelah pernyataannya menyebut bencana banjir di Sumatera ”hanya mencekam di media sosial”.

Sekalipun dia kemudian meminta maaf, sikap meremehkan terus berlanjut bahkan hingga saat ini dengan keengganan pemerintah menetapkan status bencana nasional dan menutup pintu dari bantuan negara lain. Ironisnya, ketika penanganannya terseok, para pejabat mengumbar janji manis. Di depan Presiden Prabowo Subianto dan disiarkan di televisi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia pada Minggu (7/12/2025) menyatakan, listrik di seluruh Aceh, 93 persen bakal menyala malam itu juga.

Nyatanya, hingga kini, sebagian listrik di wilayah Aceh masih padam, termasuk juga di Kota Banda Aceh. Tak hanya itu, banyak masyarakat yang masih terisolasi karena hancurnya infrastruktur.

Rombongan pengungsi yang berjalan kaki hingga berkilometer menembus isolasi Aceh Tengah dan Bener Meriah untuk mencari bantuan menjadi pemandangan yang menyayat hati.

Inilah yang oleh Rob Nixon dalam bukunya Slow Violence and the Environmentalism of the Poor (2011) menyebut sebagai kekerasan oleh negara yang bekerja perlahan, tetapi mematikan dalam jangka panjang.

Para korban telah mengibarkan bendera putih di posko-posko pengungsian, sepanjang jalan lintas Medan-Banda Aceh. Surat terbuka Dewan Profesor Universitas Syiah Kuala kepada Presiden RI mengungkap krisis kemanusian akibat kegagalan penanganan.

Mereka mengusulkan sebelas poin, termasuk di antaranya mempercepat pembukaan akses transportasi dan membuka bantuan kemanusiaan internasional.

Permintaan bantuan internasional sebenarnya juga telah diajukan Pemerintah Aceh kepada sejumlah lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Namun pemerintah pusat dianggap mempersulit bantuan internasional karena merasa masih dapat menangani situasi. Sampai kapan nasib penyintas dikorbankan demi ego politik para elite yang tidak ingin dicap gagal?

Berbeda dengan Aceh 2004 yang membuka ruang rekonstruksi besar dan solidaritas internasional sehingga penanganan bisa lebih cepat, bencana Sumatera hari ini terkesan menormalisasi penderitaan korban. Demikianlah, ketika bencana dianggap sebagai ”nasib” rakyat, bukan kegagalan kebijakan, maka tanggung jawab negara pun menguap.

Padahal, jelas bahwa bencana tidak pernah netral. Ia adalah cermin seberapa serius negara menghargai ilmu pengetahuan, seberapa adil pembangunan dijalankan, dan seberapa tinggi nyawa manusia ditempatkan di atas kepentingan ekonomi-politik.

Jika penanganan bencana Sumatera hari ini terasa lebih buruk dibandingkan tsunami Aceh 2004, itu bukan karena alam lebih kejam, melainkan karena komitmen politik serta moral pengelola negara yang lebih lemah.