Bencana di Sumatera Jadi Prioritas Nasional, Dana APBN Bisa Digunakan

JAKARTA, KOMPAS — Meski status darurat bencana tidak dinaikkan, pemerintah pusat memastikan penanggulangan banjir dan longsor di Sumatera merupakan prioritas nasional. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, khususnya pos dana siap pakai, dapat digunakan. Bahkan, pemerintah pusat juga mengeluarkan payung hukum yang memperbolehkan kepala daerah menghibahkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-nya secara langsung ke wilayah-wilayah yang terdampak bencana.

Sepekan setelah banjir bandang dan longsor melanda Sumatera Utara (Sumut), Aceh, dan Sumatera Barat (Sumbar), pemerintah pusat belum memutuskan untuk menaikkan status darurat menjadi bencana nasional. Keputusan itu tidak berubah bahkan setelah Presiden Prabowo Subianto mengunjungi ketiga provinsi itu, 1 Desember 2025 lalu.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan, setelah mengunjungi korban bencana secara langsung di Aceh, Sumut, dan Sumbar, Presiden telah memimpin koordinasi seluruh kementerian/lembaga, TNI dan Polri, pemerintah daerah, serta badan usaha milik negara. Presiden menginstruksikan agar bencana di Sumatera dijadikan sebagai prioritas nasional. Dengan begitu, ada jaminan bahwa dana dan logistik disediakan oleh pemerintah pusat.

”Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk (memberikan) jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total, salah satunya pada saat tanggap darurat ini menggunakan Dana Siap Pakai,” kata Pratikno dalam jumpa pers di posko nasional penanggulangan bencana di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Selain Pratikno, hadir pula dalam jumpa pers, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian; Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi; Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya; Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto beserta tiga kepala staf angkatan; dan Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo.

Prasetyo mengatakan, dalam APBN terdapat pos Dana Siap Pakai (DSP) yang diperuntukkan kesiapsiagaan bencana. Hingga dua hari lalu, stok DSP yang ada mencapai sekitar Rp 500 miliar.

”Tetapi, Bapak Presiden sudah memberikan instruksi secara langsung, apabila DSP secara jumlah nominal itu perlu dilakukan penambahan, maka akan dilakukan penambahan,” ujar Prasetyo.

DSP adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh pemerintah untuk digunakan pada keadaan darurat bencana, keadaan tertentu, dan pertimbangan risiko bencana yang berdampak luas. Adapun penggunaan dan pertimbangan penggunaan dana tersebut ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 

Prasetyo melanjutkan, penambahan dana dari APBN tidak hanya berlaku pada DSP. Itu juga dapat dilakukan untuk beberapa kementerian/lembaga terkait, misalnya, TNI dan Polri yang menjadi salah satu garda terdepan dalam penanganan bencana. ”Tentunya (TNI dan Polri) itu membutuhkan sumber daya keuangan yang itu pun akan kita back up,” tuturnya.

Prasetyo menekankan, bagi pemerintah hal terpenting saat ini adalah penanganan bencana dengan mengerahkan seluruh sumber daya negara. Mengenai status kedaruratan, ada sejumlah pertimbangan yang menyebabkan Presiden tidak memilih untuk menetapkan bencana di Sumatera sebagai bencana nasional.

”Yang paling penting adalah bukan masalah statusnya, melainkan sekali lagi adalah masalah penanganannya. Kemudian, support atau back up dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, provinsi, maupun kabupaten. Termasuk mengenai anggaran yang Bapak Presiden memberikan instruksi langsung kepada kami untuk mem-back up sepenuhnya proses penanganan terhadap bencana yang menimpa saudara-saudara kita di tiga provinsi,” kata Prasetyo.

Selain dukungan APBN, Tito Karnavian mengatakan, pihaknya juga berupaya memfasilitasi solidaritas antarkepala daerah untuk menghibahkan sebagian dari dana simpanan di APBD untuk membantu daerah lain yang terdampak bencana.

Bantuan itu krusial karena daerah-daerah yang terdampak bencana umumnya menggunakan anggaran belanja tidak terduga (BTT). Akan tetapi, di akhir tahun jumlah dana BTT sangat terbatas. ”Kota Lhokseumawe, misalnya, itu tinggal Rp 400 juta,” kata Tito.

Untuk itu, pada 1 Desember lalu ia mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang memberikan izin kepada para kepala daerah untuk mentransfer langsung dana APBD-nya kepada pemerintah daerah yang terkena bencana. Surat edaran itu juga sekaligus menjadi payung hukum bagi kepala daerah untuk menghibahkan sebagian dana APBD-nya untuk penanganan bencana.

”Bagi daerah-daerah yang kuat-kuat, saya tahu yang masih punya simpanan, silakan waktunya untuk membantu baik langsung maupun tidak langsung,” ujar Tito.

Sejauh ini, ada beberapa kepala daerah yang sudah menghibahkan sejumlah dana. Misalnya, Jakarta, Bengkulu, Sulawesi Selatan, Kalimantan Utara, dan Jawa Timur.

Selain berfokus pada penanggulangan bencana banjir dan longsor di Sumatera, kata Pratikno, pemerintah juga sudah mulai membahas langkah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Fase rehabilitasi dan rekonstruksi itu dilaksanakan dengan rencana kerja 100 hari dan satu tahun. Dengan begitu, publik diharapkan bisa mengawasi kerja pemerintah secara terukur.

Ia melanjutkan, fase rehabilitasi dan rekonstruksi tetap dilakukan oleh BNPB. Akan tetapi, fokusnya tidak hanya pada pemberian bantuan, tetapi juga pembangunan kehidupan masyarakat di masa mendatang. Upaya itu ditempuh untuk menumbuhkan kembali harapan masyarakat, khususnya para penyintas, agar mereka dapat membangun kembali kehidupan yang terdampak.

”Fokus pemerintah bukan hanya membagi bantuan logistik seperti beras dan mi instan, melainkan menjaga semua warga agar punya harapan untuk membangun kembali kehidupannya,” kata Pratikno.

Untuk mengantisipasi bencana serupa, pemerintah juga terus meningkatkan kewaspadaan. Apalagi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sudah menyampaikan adanya potensi hujan lebat dan sangat lebat hingga akhir tahun, termasuk di Aceh, Sumatera Utara, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Papua. ”Ini kami telah mewaspadai dan mempersiapkan sedini mungkin untuk mengurangi risiko semaksimal mungkin,” tutur Pratikno.