Bencana Alam di Jabar Meluas, Imbas Masifnya Alih Fungsi Lahan

BANDUNG, KOMPAS — Bencana alam melanda 18 kabupaten dan kota di Jawa Barat dalam sepekan terakhir. Kejadian yang berdampak pada 15.470 warga itu ikut dipicu masifnya alih fungsi lahan.

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat hingga Selasa (28/10/2025) menyebutkan, ada 46 kejadian bencana di 18 kabupaten dan kota. Bencana meliputi banjir, tanah longsor, dan angin kencang.

Bencana mengakibatkan 134 rumah rusak berat, 247 rumah rusak sedang, dan 1.237 rumah rusak ringan. Sementara itu, 3.997 rumah terendam banjir.

Sebanyak 15.470 warga terdampak. Empat orang di antaranya tewas terdampak puting beliung.

”Terjadi penambahan sembilan kejadian bencana hanya dalam waktu sehari. Salah satunya banjir di Kabupaten Sukabumi yang menggenangi 500 rumah dan mengakibatkan sekitar 1.500 warga mengungsi,” papar Hadi Rahmat Hardjasasmita, Pranata Humas Ahli Muda BPBD Jabar.

Ia menuturkan, seluruh jajaran BPBD di 27 kabupaten dan kota telah diinstruksikan untuk bersiaga selama 24 jam. Hal ini untuk menindaklanjuti keputusan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang menetapkan status siaga darurat bencana alam.

Ia mengimbau warga, terutama yang tinggal di bantaran sungai dan kawasan perbukitan, agar meningkatkan kesiapsiagaan dan melakukan langkah mitigasi mandiri saat hujan deras lebih dari satu jam.

”Warga perlu memetakan tempat aman untuk evakuasi. Pengendara juga sebaiknya menepi ketika hujan disertai angin kencang untuk menghindari risiko tertimpa pohon atau baliho tumbang,” ujarnya.

Menanggapi hal ini, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jabar menyatakan, salah satu penyebab meningkatnya risiko bencana ini adalah masifnya alih fungsi lahan di berbagai kabupaten dan kota.

Manajer Divisi Pendidikan Walhi Jabar M Jefry Rohman memaparkan, perubahan fungsi kawasan lindung menjadi area perkebunan, pertambangan, hingga wisata telah menggerus daya dukung lingkungan di Jabar.

”Selain untuk perkebunan, seperti di Bogor dan Kabupaten Bandung, ada juga yang berubah menjadi area pertambangan, terutama galian C. Banyak di antaranya berdiri di atas lahan Perhutani,” ujar Jefry.

Menurut dia, dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat telah mengalami alih fungsi lahan hingga sekitar 50 persen. Akibatnya, fungsi ekologis hutan sebagai daerah resapan air semakin berkurang.

”Ketika curah hujan tinggi, air tidak terserap karena kawasan tangkapan airnya sudah berkurang. Dampaknya adalah banjir bandang di daerah rendah dan kekeringan di musim kemarau,” kata Jefry.

Jefry menilai, pemerintah daerah harus segera melakukan langkah mitigasi dan penegakan hukum terhadap praktik alih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukan. Ia menekankan pentingnya perencanaan tata ruang yang berperspektif lingkungan dan berbasis risiko bencana.

”Pemerintah harus mampu memitigasi dampak negatif dari alih fungsi lahan ini. Kalau tidak, kerugian anggaran akan terus membengkak setiap kali terjadi bencana,” tutupnya.