Bencana Sumatera, Alarm Keras Krisis Iklim dan Perbaikan Tata Kelola Lingkungan

Rangkaian bencana tanah longsor dan banjir bandang di berbagai wilayah di Sumatera bukan sekadar soal hujan deras yang tiba-tiba turun atau siklon yang mulai terbentuk. Lebih dari itu, sejumlah indikator menunjukkan pemanasan global telah menggeser pola iklim. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa perubahan fundamental dalam tata kelola lingkungan bukan lagi opsi, melainkan titik krusial yang membutuhkan perhatian serius.

Berdasarkan data yang tercantum pada laman Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Rabu (3/12/2025) pukul 19.00 WIB, jumlah korban meninggal akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 770 jiwa. Adapun korban hilang tercatat sebanyak 463 orang, sedangkan korban terluka sekitar 2.600 orang.

Hujan deras berintensitas tinggi yang mengguyur sejumlah wilayah tersebut tergolong tidak biasa dan terkait dengan fenomena siklon tropis Senyar. Selain itu, deforestasi di kawasan tersebut turut memperburuk dampaknya dan memicu rangkaian bencana yang terjadi.

Country Director Greenpeace for Indonesia Leonard Simanjuntak, di Menara Kompas, Jakarta, Rabu (3/12/2025), mengatakan, siklon tropis Senyar ialah manifestasi langsung dari krisis iklim, yang terbukti secara saintifik. Pemanasan air laut di Selat Malaka menjadi bagian dari pemanasan global ekstrem yang berpotensi terus terjadi dengan kondisi lingkungan saat ini.

”Itu akan terjadi terus kalau kita tidak melakukan perubahan-perubahan fundamental. Memang dia (siklon tropis Senyar) bertemu dengan kebobrokan tata kelola hutan di Sumatera. Bertemu dengan semua kerusakan sehingga terjadi bencana,” ujar Leonard.

Leonard membandingkan bencana di Sumatera dengan peristiwa taifun Fung-Wong di Filipina, yang terjadi pada November 2025. Dalam data yang ia miliki, taifun tersebut memiliki kecepatan 215 kilometer per jam, dan menyebabkan 33 korban jiwa. Sementara siklon Senyar, dengan kecepatan tertinggi sekitar 80 km per jam, telah menyebabkan korban jiwa hampir 800 orang.

”Kita sama sekali tidak memiliki peringatan dini. Filipina punya karena memang di jalur taifun. Sementara kita (Indonesia) ada di ekuator sehingga seharusnya tidak ada. Tapi, kita akan mulai berkenalan dengan siklon-siklon tropis. Sebelumnya juga siklon Seroja,” lanjutnya.

Ia menambahkan, kenaikan suhu bumi beberapa kali telah melewati ambang batas 1,5 derajat celsius, yang merupakan ambang batas aman. Apabila tidak ada perubahan fundamental untuk menekan pemanasan global, potensi bencana bisa terus terjadi.

Menurut Leonard, target pertumbuhan ekonomi nasional sejatinya bisa dicapai tanpa harus mengorbankan kondisi lingkungan. Pemodelan itu pun sejatinya sudah ada pada pemerintahan sebelumnya, dengan target pertumbuhan ekonomi 6-7 persen. Namun, itu disertai perubahan mendasar mulai dari manufaktur yang menjadi hijau hingga implementasi ekonomi sirkular.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto, saat meninjau lokasi bencana di Tapanuli Tengah, Sumut, Senin (1/12/2025), mengatakan, pihaknya menerima laporan prediksi cuaca dalam beberapa waktu ke depan. Dari laporan itu, cuaca diprediksi bakal terus membaik. (Kompas.id 1/12/2025)

Prabowo melihat bencana yang terjadi di Aceh, Sumut, dan Sumbar ialah imbas perubahan iklim. ”Kondisi sekarang, perubahan iklim harus kita hadapi dengan baik, pemerintah harus benar-benar berfungsi menjaga lingkungan, mengantisipasi kondisi di masa depan. Yang di daerah-daerah juga semuanya harus siap menghadapi kondisi perubahan iklim,” katanya.

Peneliti Senior Departemen Ekonomi Cente for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan menuturkan, emisi karbon telah menyebabkan pemanasan global dan membuat iklim tidak menentu. Indonesia saat ini menghadapi krisis iklim yang, antara lain, berdampak ke bencana di Sumatera.

Transisi energi Indonesia menuju emisi nol bersih (NZE) 2060 dinilai merupakan keniscayaan. Emisi nol bersih bukan sekadar komitmen nasional, tetapi telah menjadi kesadaran dan tuntutan global. Keberhasilan mewujudkan emisi nol bersih bergantung pada desain kebijakan dan tata kelola fiskal. Indonesia perlu melihat peluang-peluang yang didapat dari transisi hijau.

Di sisi lain, meski Indonesia memiliki banyak sumber energi baru terbarukan, pengembangannya tetap memiliki risiko. Dicontohkan, pengembangan pembangkit listrik tenaga panas Bumi (PLTP) memiliki risiko gempa jika tidak dilakukan dengan baik. Panel surya juga memiliki kelemahan dalam stabilitas tegangan. Oleh karena itu, pengembangan energi baru terbarukan harus memiliki kombinasi pilihan yang optimal.

”Persoalan paling kritikal (krusial) bukan soal membangun energi baru terbarukan, tetapi dalam pengakhiran dini operasi PLTU (pembangkit listrik tenaga uap). Biaya yang besar bukan karena menutup yang sudah diinvestasikan, tetapi karena sudah ada kontrak investasi jangka panjang,” ujar Deni.

Bencana yang terjadi di Sumatera menjadi pengingat akan ancaman nyata dampak dari kerusakan serta buruknya tata kelola lingkungan. Perlu ada langkah berani menuju pembangunan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Perlu ada reformasi kebijakan hingga komitmen kolektif untuk memperbaiki lingkungan. Jika tidak, bencana serupa akan terus membayangi.