Setelah 20 Tahun Berkuasa, Mengapa PKS Tumbang di Pilkada Depok?

Calon pemimpin yang diusung Partai Keadilan Sejahtera atau PKS selalu menang setiap pemilihan kepala daerah di Kota Depok, Jawa Barat. Namun, pada Pilkada Depok 2024, dominasi PKS di Kota Depok berakhir.

PKS dan Kota Depok bagai api dengan asap yang tak dapat dipisahkan terutama dalam konteks politik lokal. Sebagai lumbung suara, siapa pun pemimpin yang dicalonkan langsung dari PKS dipastikan akan menjadi orang nomor 1 Kota Depok.

Jejak itu terlihat sejak Pilkada 2005. Saat itu, PKS mengusung pasangan Nur Mahmudi-Yuyun Wirasaputra dan berhasil menang dengan raihan 43,9 persen suara.

Lalu, pada Pilkada 2010, PKS yang mengusung Nur Mahmudi-Mohammad Idris memperoleh 41 persen suara. PKS saat itu turut didukung Partai Amanat Nasional dan beberapa partai di luar DPRD.

Selanjutnya, pada Pilkada 2015, PKS bahkan mendulang suara lebih besar saat mengusung pasangan Mohammad Idris-Pradi Supriatna. Kolaborasi PKS dan Gerindra berhasil meraih 61,91 persen suara.

Rentetan keberhasilan dan dominasi PKS masih berlanjut pada Pilkada 2020. PKS percaya diri dengan menempatkan dua kadernya sebagai calon wali kota dan wakil wali kota. Idris sebagai petahana menggandeng ”adiknya”, Imam Budi Hartono, yang juga merupakan kader PKS. Sesuai prediksi, PKS berlari sendiri dan memenangi pesta demokrasi dengan perolehan suara 55,54 persen suara.

Selama 20 tahun hegemoni PKS begitu kuat. Tidak ada satu pun yang bisa menjatuhkan basis massa Islam perkotaan di Kota Depok.

Melalui modal sosial dan basis massa di akar rumput yang kuat, PKS dalam Pilkada Depok 2024 siap kembali memenangi kontestasi politik daerah. Imam Budi Hartono, petahana Wakil Wali Kota Depok, dipasangkan dengan Ririn Farabi A Rafiq dari Partai Golkar.

Pasangan nomor urut 1 itu melawan calon wali kota dan wakil wali kota Depok nomor urut 2, Supian Suri-Chandra Rahmansyah.

Supian Suri-Chandra Rahmansyah maju dengan dukungan 12 partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan Depok Maju. Adapun koalisi itu, yaitu Partai Gerindra, PDI-P, Partai Keadilan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, PPP, Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Gelora, Partai Perindo, Partai Ummat, dan Partai Buruh.

Pilkada serentak, termasuk di Kota Depok, sudah berlangsung pada Rabu (27/11/2024). Warga Kota Depok telah menggunakan hak suaranya dan hasil hitung cepat (quick count) dari berbagai lembaga telah keluar.

Hasil hitung cepat lembaga survei Indikator menunjukkan pasangan Supian-Chandra berada di posisi teratas dengan perolehan suara sekitar 53,79 persen. Pasangan itu unggul atas Imam-Ririn yang memperoleh 46,21 persen suara.

Adapun berdasarkan lembaga survei Voxpol Center, pasangan Imam-Ririn memperoleh 46,81 persen suara. Sementara pasangan nomor urut 2, Supian-Chandra, memperoleh 53,19 persen suara.

Dua lembaga survei sama-sama menunjukkan perolehan suara terbanyak jatuh kepada Supian-Chandra.

Amiruddin Hamzah (47), warga Kota Depok, mengatakan sudah saatnya Kota Depok berubah dalam melihat dan memilih sosok kepala daerah. ”Pemimpin dari PKS sudah saatnya istirahat,” kata Amiruddin yang akrab disapa Irul.

Menurut Irul, meski menjadi bagian dari pendukung PKS selama bertahun-tahun, Kota Depok perlu ide, gagasan, dan kebijakan baru yang lebih segar melalui pemimpin baru. Oleh karena itu, dalam Pilkada Depok 2024, ia tak lagi mau meminta pemimpin dari PKS.

”Saya mau Kota Depok berubah, berkembang, dan semakin maju. Saya tidak yakin jika pilih dari PKS kota ini akan berkembang. Saya orang PKS, pendukung dari dulu, tapi suara saya kemarin pas pemilu bukan untuk PKS. Saya lihat itu di Supian-Chandra,” kata Irul, Jumat (29/11/2024).

Pemimpin dari PKS sudah saatnya istirahat.

Begitu pula dengan Doni Warsito (51). Pria yang sudah tinggal sekitar 7 tahun di Kota Depok itu berharap Supian-Chandra bisa membawa perubahan dan infrastruktur Kota Depok lebih merata. Doni sebelumnya tinggal di Jakarta Timur. Ia memutuskan untuk membeli rumah di Kota Depok.

”Banyak masalah di Kota Depok ini yang tidak terselesaikan. Kota Depok ini seperti kota independen dan eksklusif, seperti berjalan sendiri. Kurang kolaboratif dengan pemda sekitar. Saya tidak banyak melihat dan dengar pemimpin (wali kota sebelumnya) turun lihat kondisi warga. Kalau dia turun dan lihat ada masalah, kan, diselesaikan. Ini tidak,” tutur Doni.

Sementara itu, Panca Yadi Sugandi (47) masih yakin kepemimpinan politisi PKS bisa meneruskan pembangunan yang sudah berjalan dengan baik. Pemimpin dari luar PKS justru akan menghilangkan program pemerintah sebelumnya.

Menurut Panca, kekhawatiran lainnya dengan pemimpin di luar PKS akan menggoyangkan situasi kondusif di Kota Depok. Pendekatan keagamaan dari pemimpin PKS juga terbukti mampu menekan konflik sosial.

”Justru melalui pemimpin Islami dari PKS yang telah turun-menurun memberikan situasi kondusif. Kota Depok yang tenteram dan aman ini karena pemimpinnya,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indikator Burhanuddin Muhtadi menjelaskan, dari survei sejak Oktober elektabilitas sosok Supian unggul tipis dari Imam. Kemudian, pada awal November elektabilitas Supian terus meningkat dibandingkan Iman. Meski begitu, keunggulan Supian saat itu belum lebih dari 50 persen.

”Sudah ada tendensi calon yang diusung oleh PKS struggling dalam pilkada kali ini. Pertama, memang ada kejenuhan warga Depok terhadap dominasi PKS. Dalam survei, sikap terhadap PKS itu sentimennya cenderung makin negatif. Dua dekade ini memerlukan semacam nuansa perubahan,” kata Burhanuddin.

Hal ini yang kemudian ditangkap oleh Supian untuk memanfaatkan kepentingan elektronnya. Meskipun, kata Burhanuddin, sebelumnya Supian merupakan bagian dari rezim PKS karena menjabat sekretaris daerah di bawah kepemimpinan Mohammad Idris.

Kemenangan Supian-Chandra dalam hitung cepat juga tak lepas dari ketokohan mereka. Imam-Ririn dianggap kalah populer. Hal ini bisa mengindikasikan mesin partai PKS dan Partai Golkar tidak maksimal dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat Depok.

Selanjutnya, menurut Burhanuddin, faktor penetrasi kampanye Supian-Chandra beserta timnya sangat masif melalui pemasangan alat peraga kampanye hingga gencar bertemu dengan warga. Pasangan nomor urut 2 itu menyadari bahwa untuk mengalahkan calon dari PKS tidak mudah, apalagi melawan Imam, petahana wakil wali kota.

Dibandingkan dengan pilkada sebelumnya, kali ini mesin partai yang kuat pada Pilkada Depok 2024 bisa menggoyang dan mengalahkan calon pemimpin dari PKS.

Hal menarik yang dicermati dari kelelahan PKS dalam pilkada, lanjut Baharuddin, berdasarkan survei pada November, sekitar 30 persen pemilih Anies Baswedan di Kota Depok justru memilih Supian. Padahal, sebelumnya pemilih Anies sangat solid untuk mendukung Imam.

”Ingat, pemilih Anies di Depok itu 41 persen, besar. Oktober-November meningkat sepertiga pemilih Anies yang memilih Supian,” ujarnya.

Menurut Burhanuddin, ada kekecewaan karena Anies tidak dicalonkan dalam Pilkada Jakarta. PKS justru ikut mendukung pencalonan Ridwan Kamil. Para pendukung Anies itu kemudian memprotes langkah PKS dengan memilih rival PKS dalam Pilkada Depok.

Anies memang tidak mengeluarkan pernyataan mendukung salah satu pasangan calon wali kota Depok, tetapi, ucap Burhanuddin, dalam pembicaraan sosial ada kemarahan pendukung Anies.

”Yang dicalonkan PKS menjadi gubernur tiba-tiba berubah. PKS di tingkat pusat memutuskan ikut mengusung RK,” lanjutnya.

Lalu, ada korelasi jika Anies maju dan terpilih menjadi gubernur Jakarta, kebijakannya akan berdampak pada Kota Depok sebagai wilayah aglomerasi.

Catatan penting dalam kekalahan PKS di Kota Depok, kata Burhanuddin, ialah adanya keinginan pembaruan. Dua dekade PKS berkuasa di Kota Depok menimbulkan kekecewaan dan turunnya kepercayaan terhadap pemimpin yang diusung PKS. Tidak hanya pemilih secara umum, tetapi juga di kalangan pemilih PKS.

”Kekecewaan dan turunnya kepercayaan ini akibat kinerja pemerintah yang dipimpin PKS dianggap kurang memuaskan. Jangan lupa profil pemilih Depok relatif terdidik, artinya mereka kritis dalam melihat kinerja dan dinamika kehidupan dan perkembangan di Depok,” ujar Burhanuddin.

Dulu, warga tetap memilih calon dari PKS selama dua dekade beruntun karena semangat partisan sangat kuat ketimbang sekarang.

”Saat ini mengedepankan evaluasi teknokratik berdasarkan kinerja. Ini punya dampak kepada siapa pun. Jika Supian dilantik dan kinerja buruk, juga akan dievaluasi negatif,” tutur Burhanuddin.

Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI), Aditya Perdana, juga memiliki pandangan serupa terkait keinginan warga yang ingin ada perubahan dalam perkembangan dan pembangunan Kota Depok yang selama ini dinilai tak berkembang secara merata.

”Masyarakat merasa perlu ada penyegaran dalam kepemimpinan dalam sosok baru yang punya kapabilitas dan pemahaman birokrasi dalam menyelesaikan masalah di Kota Depok,” kata Aditya.

Keinginan perubahan itu meruntuhkan basis massa pemilihan PKS yang dikenal kuat hingga akar rumput, apalagi jika calon pemimpin itu berbasis pemuka agama dan seorang teknokrat. Sosok Imam dianggap kurang merepresentasikan sebagai sosok pemuka agama.

Meski sosok pemuka agama memiliki pengaruh, pada sisi lain ada pergeseran cara pandang warga Kota Depok dalam melihat sosok pemimpin.

”Isu transportasi, macet, dan pembangunan yang belum merata, dan permasalahan kota sangat menjadi pertimbangan dan cara pemikiran warga dalam menentukan pilihannya,” kata Aditya.

Kota Depok yang menjadi aglomerasi dan menjadi warga komuter turut membawa pergeseran cara pandang warga. Sebab, mereka merasakan pengalaman dalam melihat permasalahan kota.

”Masuk akal bagi warga komuter Depok menganggap bahwa saat pimpinan dari PKS diberikan suara dan berkuasa tidak banyak dilakukan, maka memilih pemimpin lainnya. Pendekatan pemimpin Depok melalui religiositas memang dominan, tetapi itu terbentur realitas (masalah kota),” ucap Aditya.

Tak hanya itu, perkembangan kota dan isu migrasi turut memengaruhi PKS tak lagi berkuasa. Kota Depok merupakan kota tujuan untuk tempat tinggal. Banyak warga Jakarta yang pindah dan menjadi warga Kota Depok. Begitu pula bagi perantau dari wilayah lain menjadikan Kota Depok sebagai rumah meski tetap bekerja di Jakarta dan sekitarnya.

Warga seperti ini tidak terpapar isu religius di akar rumput dan memiliki pengaruh dalam perolehan suara PKS dalam Pilkada Depok 2024.

Keinginan perubahan dan cara pandang dalam melihat sosok pemimpin telah meruntuhkan hegemoni PKS selama dua dekade.