Beras Alami Inflasi di Tengah Deflasi Agustus 2025

JAKARTA, KOMPAS — Beras mengalami inflasi di tengah deflasi yang terjadi pada Agustus 2025. Bahkan, beras juga mengalami inflasi tahunan. Ini lantaran harga beras di tingkat penggilingan, grosir, dan eceran naik secara bulanan dan tahunan.

Badan Pusat Statistik (BPS), Senin (1/9/2025), merilis, pada Agustus 2025, Indonesia mengalami deflasi 0,08 persen secara bulanan. Komoditas penyumbang deflasi tersebut adalah tomat, cabai rawit, tarif angkutan udara, dan bensin.

Namun, ada sejumlah komoditas yang mengalami dan menyumbang inflasi di bulan tersebut, yakni bawang merah dan beras. Tingkat dan andil inflasi bulanan bawang merah masing-masing sebesar 7,59 persen dan 0,05 persen.

”Sementara beras, pada Agustus 2025, mengalami inflasi bulanan sebesar 0,73 persen dengan andil terhadap inflasi sebesar 0,03 persen. Tingkat inflasi bulanan beras itu sudah lebih rendah dari Juli 2025 yang mencapai 1,5 persen,” ujar Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam konferensi pers yang digelar secara daring di Jakarta.

Inflasi beras baik secara bulanan maupun tahunan itu terjadi lantaran harga beras di tingkat penggilingan, grosir, dan eceran naik.

BPS juga mencatat, pada Agustus 2025, Indonesia mengalami inflasi tahunan sebesar 2,31 persen. Komoditas dengan andil inflasi terbesar adalah bawang merah, beras, tomat, minyak goreng, emas perhiasan, dan kopi bubuk. Khusus beras, inflasi tahunannya sebesar 4,24 persen.

Pudji menjelaskan, inflasi beras baik secara bulanan maupun tahunan itu terjadi lantaran harga beras di tingkat penggilingan, grosir, dan eceran naik. Beras tersebut mencakup berbagai kualitas beras di Indonesia, termasuk beras medium dan premium.

Harga rerata nasional berbagai jenis beras di tingkat penggilingan pada Agustus 2025 mencapai Rp 13.596 per kilogram (kg) atau naik 1,87 persen secara bulanan dan 6,15 persen secara tahunan. Di tingkat grosir, rerata harganya Rp 14.292 per kg atau naik 0,64 persen secara bulanan dan 5,56 persen secara tahunan.

”Adapun rerata harga beras di tingkat eceran mencapai Rp 15.393 per kg. Harga beras tersebut naik 0,73 persen secara bulanan dan 4,24 persen secara tahunan,” kata Pudji.

Pemerintah telah berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait untuk meredam kenaikan harga dan inflasi beras. Dua langkah yang dilakukan adalah menyalurkan bantuan beras kepada keluarga berpenghasilan rendah dan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Pada 30 Agustus 2025, misalnya, pemerintah menggulirkan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak di 4.320 kecamatan di 38 provinsi. Jumlah beras SPHP yang disalurkan sebanyak 43.665 ton dalam bentuk kemasan 5 kg. Beras SPHP itu dijual seharga Rp 60.000 per 5 kg.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menuturkan, GPM merupakan salah satu program utama pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional, termasuk beras. Sejak Bapanas menginisiasi pada 2022, GPM telah menjadi instrumen penting pemerintah menghadirkan pangan pokok dengan harga terjangkau langsung ke masyarakat.

Pada Januari-29 Agustus 2025, misalnya, GPM telah digelar di 7.033 lokasi di 326 kabupaten/kota di 36 provinsi. GPM tersebut melibatkan pemerintah daerah, Perum Bulog, ID Food, badan usaha milik daerah yang mengampu sektor pangan, asosiasi pelaku usaha, serta para petani dan UMKM pangan.

”Khusus beras SPHP, realisasi penyalurannya pada Januari-29 Agustus 2025 mencapai 284.200 ton. Sementara itu, pada Juli-Desember 2025, kami menargetkan dapat menyalurkan 1,3 juta ton beras SPHP melalui berbagai kanal, termasuk pasar tradisional dan ritel modern,” katanya.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai, problem perberasan nasional pada tahun ini tidak hanya perihal kenaikan harga. Di balik kenaikan harga tersebut terdapat krisis mutu dan dan tata niaga beras.

Kepala Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan Indef Abra Talattov mengatakan, krisis mutu beras berakar dari kebijakan pembelian gabah kering panen (GKP) petani any quality atau tanpa standar mutu Rp 6.500 per kg. Waktu itu, kebijakan itu tidak disertai dengan menaikkan harga eceran tertinggi (HET).

GKP any quality menyebabkan beras yang diproduksi menjadi kurang berkualitas. Selain itu, biaya produksinya juga lebih tinggi dibandingkan dengan memproduksi beras dari gabah dengan standar mutu yang jelas.

”Kondisi itu memicu maraknya kasus beras oplosan yang menyalahi aturan. Merujuk temuan Kementerian Pertanian (Kementan), dari 136 sampel beras premium yang diperdagangkan, 85,6 persen tidak sesuai standar mutu, 59,8 persen dijual di atas HET, dan 21,6 persen dikurangi volumenya,” katanya.

Penggilingan padi menikmati porsi keuntungan dari pembentukan harga beras di tingkat konsumen paling besar, yakni 55,4 persen.

Selain itu, Abra juga menjelaskan porsi keuntungan dari pembentukan harga beras di tingkat konsumen di setiap tingkatan pelaku perberasan. Petani menikmati porsi keuntungan bersih atas pembentukan harga beras di tingkat konsumen sebesar 25,2 persen.

Penggilingan padi menikmati porsi keuntungan paling besar, yakni 55,4 persen. Adapun distributor dan peritel atau pengecer, keuntungannya hanya 9,3 persen.

”Ini sejalan dengan data Kementan yang menyebutkan, meski jumlah penggilingan besar hanya 0,9 persen dari total penggilingan di Indonesia, mereka menguasai lebih dari 60 persen serapan gabah nasional. Dominasi ini tidak hanya memperlemah posisi tawar petani, tetapi juga membuat penggilingan kecil semakin terdesak,” katanya.

Oleh karena itu, Abra meminta pemerintah menggelontorkan cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog secara besar-besaran untuk meredam kenaikan harga beras. Langkah ini penting agar 3,93 juta ton beras di gudang-gudang Bulog tidak menumpuk dan turun mutu.

”Selain itu, pemerintah juga perlu menghapus kebijakan pembelian GKP any quality dan membenahi tata niaga perbesaran yang didominasi sekitar 0,9 persen penggilingan besar,” katanya.

Pada 22 Agustus 2025 Bapanas telah menaikkan HET beras medium. HET baru beras medium di zona 1 ditetapkan Rp 13.500 per kg, zona 2 senilai Rp 14.500 per kg, dan zona 3 senilai Rp 15.500 per kg. Sebelumnya, HET beras medium di zona 1 sebesar Rp 12.500 per kg, zona 2 sebesar Rp 13.100 per kg, dan zona 3 sebesar Rp 13.500 per kg.

Kompas mencermati, penyesuaian HET itu membuat penghitungan disparitas harga beras medium di tingkat konsumen dengan HET beras medium di Panel Harga Pangan Bapanas berbasis HET beras medium yang baru. Ini membuat disparitas harga beras dengan HET menjadi lebih rendah ketimbang menggunakan HET lama.

Berdasarkan data Panel Harga Pangan Bapanas, per 1 September 2025, harga rerata nasional beras medium Rp 14.090 per kg. Dengan HET baru, disparitas harganya hanya sebesar 4,37 persen. Jika menggunakan HET lama, disparitas 12,72 persen.