Di tengah pelambatan global, perekonomian Indonesia pada 2026 dan 2027 diyakini lebih baik. Kebijakan moneter diarahkan untuk mendukung pertumbuhan dan stabilitas.
29 Nov 2025 10:55 WIB · Ekonomi & Bisnis
KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO
JAKARTA, KOMPAS — Kemandirian untuk tidak bergantung pada negara lain akan menjadi modal dasar bagi Indonesia untuk tumbuh di tengah ketidakpastian global selama beberapa tahun ke depan. Di sisi lain, kebijakan moneter akan terus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sembari tetap menjaga stabilitas.
Demikian benang merah Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 bertajuk ”Tangguh dan Mandiri: Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan”, di Gedung Bank Indonesia (BI), Jakarta, Jumat (28/11/2025) malam.
Hadir memberikan pidato sambutan Presiden RI Prabowo Subianto, Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Hadir pula para pejabat kementerian/lembaga, anggota parlemen, kepala daerah, pelaku industri keuangan, serta akademisi.
Presiden Prabowo mengatakan, kondisi global saat ini dipenuhi oleh ketidakpastian akibat perang dagang ekonomi dan hegemoni politik. Meski demikian, perekonomian Indonesia dinilainya masih berdaya tahan dan cukup menjanjikan.
”Saya merasa bahwa satu tahun pemerintahan yang saya pimpin ternyata di akhir satu tahun kita telah membuktikan kepada seluruh rakyat Indonesia hasil-hasil nyata, prestasi-prestasi yang cukup bisa kita banggakan,” katanya.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/images/2025/11/28/e0b69365becdc993acf86452d922d0c9-20251128ron05.jpg)
Capaian tersebut, Presiden melanjutkan, merupakan hasil dari sinergi dan kerja sama dari para pemangku kebijakan di bidang perekonomian. Menurut Presiden, ini tidak lepas dari komitmen pemerintah menjalankan pemerintahan yang bersih, adil, serta bebas dari penyelewengan dan korupsi.
Presiden menyatakan, kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah akan terus diarahkan untuk mendukung kepentingan rakyat. Selain itu, pemerintahan juga harus dijalankan dengan tekad berdiri di atas kaki sendiri (berdikari).
”Kita tidak mau tergantung dengan negara mana pun di dunia. Kita tidak boleh tergantung dan demi keselamatan masa depan bangsa, kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri,” ujarnya.
Kita bersyukur ekonomi nasional berdaya tahan dari rentetan gejolak global, stabilitas terjaga, pertumbuhan relatif tinggi. Kuncinya hanya satu, sinergi.
Di sisi lain, Perry menyampaikan, perekonomian global telah berubah dan masih diselimuti oleh ketidakpastian akibat kebijakan proteksionis Amerika Serikat (AS). Namun, prospek ekonomi India, Eropa, serta Indonesia masih menunjukkan pertumbuhan di tengah pelambatan AS dan China.
BI memperkirakan, pertumbuhan ekonomi nasional pada 2025 akan mencapai 4,7-5,5 persen. Pertumbuhan ini akan meningkat menjadi 4,9-5,7 persen pada 2026 dan lebih tinggi lagi sebesar 5,1-5,9 persen pada 2027.
”Kita bersyukur ekonomi nasional berdaya tahan dari rentetan gejolak global, stabilitas terjaga, pertumbuhan relatif tinggi. Kuncinya hanya satu, sinergi,” ucap Perry.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/images/2025/11/28/aacdb162e0cf11c6c995c436c8abb425-20251128ron17.jpg)
Ia meyakini, prospek perekonomian Indonesia pada 2026 dan 2027 akan lebih baik di tengah perlambatan ekonomi dunia. Ini antara lain didukung oleh terjaganya inflasi dalam sasaran 1,5-3,5 persen, keseimbangan kebijakan moneter-fiskal, stabilitas nilai tukar rupiah, serta ketahanan eksternal.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga akan ditopang oleh kinerja penyaluran kredit sektor perbankan. Adapun kredit perbankan diperkirakan mampu tumbuh 8-12 persen pada 2026 dan meningkat menjadi 9-13 persen pada 2027.
Ke depan, Perry menambahkan, kebijakan moneter BI akan tetap diarahkan kepada keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan. Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran akan terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan.
”Dengan terkendalinya inflasi, kami akan mencermati ruang penurunan suku bunga BI-Rate (acuan) lebih lanjut untuk mendorong pertumbuhan,” katanya.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/images/2025/11/28/46bc1a98a4cd7a01cb171882e487285a-20251128ron16.jpg)
Di sisi lain, BI akan tetap menjaga stabilitas nilai tukar di tengah gejolak global melalui langkah-langkah intervensi di pasar keuangan, termasuk dengan membeli surat berharga negara (SBN) di pasar sekunder.
BI menyatakan turut berkomitmen mendukung program prioritas pemerintah dalam Astacita. Langkah ini berupa insentif likuiditas makroprudensial kepada bank yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas per Desember 2025. Total insentif yang disiapkan mencapai Rp 423 triliun.
”Stabilitas sangat penting bagi negara mana pun untuk tumbuh tinggi dan berdaya tahan. Stabilitas yang dinamis, harga-harga terkendali, rupiah stabil, ekonomi bergerak cepat, dan rakyat mendapatkan manfaat. Itulah Sumitronomics,” tutur Perry.
Sementara itu, Airlangga melaporkan, ekonomi Indonesia pada 2026 menunjukkan tren pertumbuhan seiring peningkatan konsumsi, belanja pemerintah, serta investasi. Pemangkasan suku bunga acuan sebesar 125 basis poin selama 2025 pun ikut mendorong kredit usaha dan belanja masyarakat.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/images/2025/11/28/e284e9221c1250ae404faeec479528f0-20251128ron14.jpg)
Alhasil, laju inflasi pada Oktober 2025 mencapai 2,86 persen secara tahunan atau masih berada dalam sasaran 1,5-3,5 persen. Selain konsistensi kebijakan suku bunga, dorongan insentif fiskal dari pemerintah juga dinilai turut menjangkar ekspektasi inflasi.
Menurut Airlangga, berbagai indikator tersebut menandai hampir seluruh risiko pertumbuhan pada 2026 telah dikelola dengan baik dan terserap pada 2025. Dengan demikian, pemerintah optimistis pertumbuhan tahun depan akan lebih baik dari 2025.
”Jadi, Pak Presiden, risiko yang akan muncul seluruhnya sudah price-in, sudah masuk di dalam tingkat suku bunga dan harga-harga, termasuk rupiah pada tahun ini, sehingga untuk 2026, yang kita lihat adalah upside risk dengan baseline 5,4 persen sesuai dengan APBN,” katanya.
Penulis:
Agustinus Yoga PrimantoroEditor:
Agnes TheodoraPenyelaras Bahasa:
Nur Adji