Ironis, Jurnalis Kini Dapat Imbauan Waspada Masuk AS

Pengetatan kebebasan pers di era pemerintahan Donald Trump berlanjut. Jurnalis asing yang akan ke Amerika Serikat diimbau waspada. Sementara akses peliputan di Gedung Putih dikendalikan agar sesuai dengan keinginan Trump.

Komite Perlindungan Jurnalis (CPJ), Kamis (17/4/2025), memperingatkan jurnalis yang bepergian ke Amerika Serikat untuk berhati-hati. Pemerintahan Trump sedang merancang usulan pembatasan perjalanan baru dan peningkatan pengawasan di perbatasan AS.

”Warga negara asing yang negaranya tidak memenuhi standar pemeriksaan AS dapat dilarang masuk. Jurnalis tidak akan dikecualikan dan harus mengantisipasi potensi pembatasan atau pemeriksaan saat bepergian ke atau dari Amerika Serikat,” tulis CPJ.

Lebih dari 40 negara sedang dipertimbangkan untuk masuk dalam daftar perjalanan yang dibatasi sepenuhnya atau sebagian ke AS. Negara-negara itu termasuk Iran, Rusia, Venezuela, dan beberapa negara Afrika.

CPJ mengeluarkan panduan bagi jurnalis yang akan pergi ke AS. Jurnalis harus mempersiapkan diri sebelum bepergian, antara lain menyelesaikan penilaian risiko dan mengetahui hak-hak hukum.

Ketika tiba di Imigrasi, ada sejumlah risiko yang mungkin harus dihadapi jurnalis. Salah satunya, petugas Imigrasi dapat bertanya tentang afiliasi politik, riwayat pekerjaan, peliputan topik sensitif. Jika peliputan mencakup isu politik dianggap kritis atau bermusuhan terhadap AS, pihak imigrasi dapat memeriksa jurnalis.

CPJ turut memperingatkan jurnalis yang berhasil masuk AS. Pelaporan berita yang sensitif dapat mengundang pengawasan pihak berwenang. Jurnalis harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial.

Pada Selasa (15/4/2025), Gedung Putih juga mengajukan kebijakan baru yang membatasi akses kantor berita internasional independen yang melayani media di seluruh dunia. Layanan berita, yakni Reuters, The Associated Press, dan Bloomberg, tidak lagi mempunyai slot permanen dalam sebuah grup wartawan kecil untuk meliput Trump.

Grup kecil wartawan biasanya terdiri dari sekitar 10 kantor berita. Mereka bisa mengikuti ke mana pun Presiden pergi, seperti Ruang Oval dan pesawat Air Force One.

Berdasarkan kebijakan baru, kantor berita internasional akan melebur ke dalam grup yang lebih besar berisi 30 media cetak. Alhasil, masa rotasi menjadi lebih lama.

”Liputan berita Reuters menjangkau miliaran orang setiap hari, sebagian besar melalui ribuan organisasi berita di seluruh dunia yang berlangganan layanan Reuters. Sangat penting bagi demokrasi bahwa publik memiliki akses ke berita yang independen, tidak memihak, dan akurat tentang pemerintah mereka,” kata juru bicara Reuters, Rabu (16/4/2025).

Juru bicara Reuters berpendapat, setiap langkah Pemerintah AS untuk membatasi akses ke presiden mengancam prinsip tersebut, baik bagi publik maupun media dunia. Namun, kantor berita ini tetap berkomitmen untuk meliput Gedung Putih dengan cara yang tidak memihak, akurat, dan independen.

AP ikut menyesalkan langkah Gedung Putih. Adapun Bloomberg tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Kantor berita internasional menyampaikan informasi terkini kepada media dan miliaran pembaca di seluruh dunia dalam bentuk artikel, audio, foto, dan video. Keberadaan mereka penting bagi media massa lokal yang tidak memiliki kantor di Washington DC dan pasar keuangan.

Kebijakan baru itu keluar setelah Trump kalah di pengadilan terkait pembatasan akses AP di Gedung Putih, pada 8 April 2025. Selama dua bulan terakhir, Trump melarang AP meliput acara kepresidenan lantaran AP tidak ingin mengganti nama Teluk Meksiko dengan Teluk Amerika.

Hakim Pengadilan Distrik AS Trevor N McFadden memerintahkan pemerintahan Trump berhenti memblokir kantor berita itu karena melanggar perlindungan kebebasan berbicara sesuai dengan Konstitusi AS. Gedung Putih mengajukan banding atas putusan tersebut.

Kebijakan baru itu juga membuat tim Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt berwenang dalam menentukan komposisi grup wartawan, terlepas dari sudut pandang yang diungkapkan media tersebut. Dia ikut mengatur siapa yang boleh bertanya pada Trump.

Sebelumnya, Asosiasi Koresponden Gedung Putih yang memutuskan siapa yang bisa mengikuti Trump ke Ruang Oval dan Air Force One. Asosiasi ini adalah kumpulan wartawan yang meliput di Gedung Putih.

Menurut arahan yang diberikan kepada Reuters oleh seorang pejabat Gedung Putih, kewenangan lebih tim Leavitt ”untuk memastikan bahwa pesan presiden menjangkau pemirsa yang dituju dan bahwa media dengan keahlian yang relevan hadir saat acara berlangsung”.

Asosiasi Koresponden Gedung Putih menyatakan, keinginan pemerintah untuk tetap mengendalikan siapa yang meliput berita presiden menunjukkan bahwa pemerintah tidak bersedia berhenti melakukan ”diskriminasi sudut pandang”. ”Pemerintah seharusnya tidak dapat mengendalikan media independen yang meliputnya,” kata Eugene Daniels, presiden asosiasi tersebut.

Di bawah Leavitt, Gedung Putih memberikan akses yang lebih besar kepada media berita yang pro-Trump. Dalam salah satu sesi pengarahan, Selasa (15/4/2025), jurnalis pertama yang ditunjuk Leavitt mengajukan dua pertanyaan sekaligus memuji kebijakan Trump.

Trump juga tak segan mencerca jurnalis yang tidak sejalan. Di Ruang Oval, sehari sebelumnya, Trump murka terhadap jurnalis Kaitlan Collins dari CNN yang bertanya tentang pria yang dideportasi ke penjara El Salvador. Trump menuduh CNN ”membenci negara kita”.

Walau sering bentrok, Trump termasuk presiden yang lebih terbuka kepada media ketimbang pendahulunya. Presiden Joe Biden. Pada eranya, Ruang Oval menjadi salah satu tempat andalan Trump untuk konferensi pers.

(AP/Reuters)