Berulang Langgar Disiplin Partai Jadi Alasan PDI-P Pecat Effendi Simbolon

JAKARTA, KOMPAS — Effendi Muara Sakti Simbolon dipecat dari keanggotaan di PDI Perjuangan. Pemecatan dilakukan tanpa pemanggilan dan klarifikasi karena dianggap melanggar etik dan disiplin, yakni mendukung kandidat yang berbeda dengan partai dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024. Effendi juga dinilai melakukan pelanggaran berulang sejak Pemilihan Presiden 2024 pada Februari lalu.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Djarot Saiful Hidayat mengatakan, surat keputusan pemecatan diterbitkan tanpa memanggil Effendi terlebih dahulu sebagaimana kasus dugaan pelanggaran etik lainnya. ”Pelanggaran yang dilakukan sudah jelas dan tidak terbantahkan,” ucapnya, Minggu (1/12/2024).

Politisi senior Effendi Muara Sakti Simbolon dipecat dari PDI-P melalui Surat Keputusan Nomor: 1648/KPTS/DPP/XI/2024 yang ditandatangani Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri serta ditetapkan pada 28 November 2024.

Dalam surat tersebut, Effendi disebut sebagai kader senior yang pernah menjabat sebagai Ketua DPP PDI-P dan anggota Fraksi PDI-P di DPR tidak mengindahkan instruksi partai mengenai rekomendasi calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta pada Pilkada 2024. Effendi dianggap telah membangkang terhadap ketentuan, keputusan, dan garis kebijakan partai karena mendukung calon kepala daerah dari partai politik (parpol) lain, yakni Ridwan Kamil-Suswono.

Pelanggaran yang dilakukan sudah jelas dan tidak terbantahkan.

Dukungan Effendi terhadap pasangan calon dari prapol lain itu merupakan pelanggaran kode etik dan disiplin partai yang masuk dalam kategori berat. Oleh karena itu, Effendi dipecat dari keanggotaan partai. Tak hanya itu, ia juga dilarang berkegiatan atau menduduki jabatan apa pun dengan mengatasnamakan PDI-P.

”Tidak perlu ada pemanggilan untuk klarifikasi karena pelanggaran etik dan disiplin partai sudah sangat jelas,” imbuh Djarot.

Lebih dari itu, lanjutnya, pelanggaran etik yang dilakukan Effendi juga telah terjadi berulang. Sebelum memberikan dukungan kepada pasangan calon dari parpol lain di Pilkada 2024, Effendi juga terindikasi mendukung pasangan kandidat di Pilpres 2024 yang tidak diusung PDI-P. Saat itu, Effendi memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto, padahal PDI-P mengusung Ganjar Pranowo yang berpasangan dengan Mahfud MD. ”Benar (pelanggaran Effendi sudah berulang),” ungkap Djarot.

Dihubungi terpisah, Effendi tidak menampik pemecatan terhadap dirinya. Akan tetapi, ia tidak memberikan tanggapan ketika ditanya lebih lanjut. Ia hanya mengirimkan stiker digital bertuliskan, ”Semoga Tuhan berkati.”

Polemik dukungan berbeda dari keputusan partai yang dilakukan Effendi terjadi pada pertengahan November lalu. Effendi menghadiri salah satu agenda kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus, yakni Ridwan Kamil-Suswono, yang juga dihadiri Presiden ketujuh RI Joko Widodo. Effendi saat itu juga turut mendeklarasikan dukungan terhadap Kamil-Suswono.

Arah dukungan Effendi yang berbeda dari keputusan partai juga pernah terjadi saat tahapan Pilpres 2024 berlangsung. Pada Juli 2023, Effendi mengundang Prabowo Subianto, capres yang diusung KIM, hadir di agenda komunitas keturunan suku Batak di Jakarta. Saat itu, Effendi menyatakan bahwa Prabowo merupakan sosok yang tepat untuk memimpin Indonesia. Ia pun secara pribadi ingin mendengarkan gagasan-gagasan Prabowo dalam memimpin Indonesia ke depan.

Arah dukungan Effendi yang berbeda dari keputusan partai juga pernah terjadi saat tahapan Pilpres 2024 berlangsung.

Seusai acara tersebut, DPP PDI-P sempat memanggil Effendi untuk memberikan klarifikasi. Pemanggilan, antara lain, dihadiri Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDI-P Komarudin Watubun. Namun, saat itu, DPP PDI-P berkesimpulan bahwa Effendi masih loyal terhadap partai.

Sebab, undangan terhadap Prabowo disebut sebagai bentuk penghormatan secara pribadi. Effendi pun kala itu memiliki kepentingan personal memperkenalkan anaknya kepada Prabowo.

Juru bicara PDI-P Aryo Seno Bagaskoro dalam jumpa pers di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Minggu sore, menambahkan, faktor Jokowi juga menjadi salah satu pertimbangan partai memecat Effendi. Sebelum mengambil sikap untuk mendukung pasangan di Pilkada 2024 yang tidak diusung PDI-P, Effendi diketahui bertemu dan berkomunikasi dengan Jokowi. Bagi PDI-P, pertemuan dan komunikasi dengan tokoh politik lainnya masih bisa ditoleransi, tetapi tidak dengan Jokowi.

”Berbagai persoalan dan dosa politik yang terjadi selama beberapa waktu terakhir, yang mendapatkan berbagai kecaman, kritik, dan perbincangan yang begitu luas di antara anak-anak muda tentang masa depan politik kita, peradaban politik kita yang diganggu sendi-sendinya oleh Pak Jokowi, maka saat Pak Effendi Simbolon melakukan politik yang berkongkalikong, komunikasi dengan Pak Jokowi, ini tentu saja tidak bisa ditoleransi oleh partai,” ungkap Seno.

Menurut dia, partai masih akan menempuh jalur mediasi jika Effendi berkomunikasi dengan tokoh lain. Namun, PDI-P tidak memiliki opsi itu saat kadernya berurusan dengan Jokowi. ”Jadi, kalau dengan yang lain-lain, tentu partai masih akan melakukan suatu proses mediasi, tetapi kalau bicara hari ini dengan Pak Jokowi, maka prinsipnya tidak ada ini (mediasi) yang diambil oleh partai,” ujar Seno.