Rupiah Terpuruk Dalam, BI Kerek Naik Suku Bunga ke 5,25 Persen

JAKARTA, KOMPAS — Bank Indonesia akhirnya mengerek suku bunga acuannya sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen. Keputusan ini diambil sebagai langkah terakhir dalam rangka menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi di tengah risiko akibat dinamika gejolak global.

Demikian disampaikan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI periode Mei 2026, Rabu (20/5/2026), secara daring. BI turut menaikkan suku bunga deposit facility dan lending facility sebesar 50 basis poin (bps), masing-masing menjadi 4,25 persen serta 6 persen.

”Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah pre-emptive (pencegahan) guna menjaga inflasi pada 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 1,5-3,5 persen,” ujarnya.

Dengan demikian, BI akhirnya mengerek suku bunga acuan setelah memperthankannya di level 4,75 persen selama delapan bulan beruntun. Sebelumnya, selama periode September 2024-September 2025, BI sudah memangkas suku bunga acuannya sebesar 150 bps.

Perry menjelaskan, gejolak global dari rentetan kebijakan tarif hingga perang di Timur Tengah memperburuk kondisi dan prospek perekonomian dunia. Imbasnya, produksi, distribusi, dan rantai pasok perdagangan antarnegara pun terganggu.

Respons kebijakan moneter global pun kian mengetat seiring prospek pertumbuhan ekonomi dunia yang diperkirakan lebih rendah dan peningkatan tekanan inflasi pada 2026. Adapun suku bunga kebijakan moneter Amerika Serikat, Fed Funds Rate (FFR), diperkirakan tidak akan turun hingga akhir 2026 dengan potensi kenaikan pada 2027.

Berbagai perkembangan tersebut akhirnya mendorong kenaikan tingkat imbal hasil (yield) US Treasury dan diperkirakan naik lebih tinggi didorong oleh defisit fiskal AS yang membesar. Alhasil, terjadi pergeseran modal asing dari negara berkembang, termasuk Indonesia, ke kelas aset aman (safe haven).

Perry menambahkan, aliran modal keluar dan penguatan dolar AS turut menekan nilai tukar hampir semua negara, termasuk rupiah. Tekanan terhadap rupiah pun semakin kuat seiring dengan tingginya permintaan valuta asing (valas) pada triwulan II-2026, dipengaruhi oleh faktor musiman.

Terus memburuknya prospek perekonomian dan pasar keuangan global mengharuskan penguatan respons dan sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk memperkuat ketahanan eksternal, menjaga stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.

Oleh karena itu, BI terus meningkatkan intensitas intervensi valas, baik melalui intervensi di pasar NDF luar negeri (offshore) maupun transaksi spot dan DNDF di pasar dalam negeri. Lalu, BI juga menerapkan pembatasan beli tunai valas tanpa underlying.

Tekait rupiah ke depan, Perry mengatakan, BI memperkirakan nilai tukarnya akan stabil dan cenderung menguat. Optimisme ini didukung, antara lain, oleh komitmen BI melalui bauran kebijakan, imbal hasil yang menarik, serta prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik.

Di sisi lain, lonjakan harga minyak dan harga komoditas lainnnya akibat gejolak global juga berisiko terhadap kenaikan harga-harga serta tekanan inflasi di dalam negeri. Selain harga-harga impor (imported inflation), tekanan juga datang dari harga yang diatur pemerintah, termasuk kenaikan harga energi non-subsidi.

”Terus memburuknya prospek perekonomian dan pasar keuangan global mengharuskan penguatan respons dan sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk memperkuat ketahanan eksternal, menjaga stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik,” ujar Perry.

Oleh sebab itu, BI mengarahkan kebijakan moneternya untuk memperkuat ketahanan eksternal ekonomi Indonesia dari dampak gejolak global. Namun, kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan.

Langkah ini ditempuh, antara lain, melalui pelonggaran kebijakan makroprudensial terkait fleksibilitas pengelolaan likuiditas, pembiayaan non-kredit, serta pendanaan non-dana pihak ketiga (DPK). BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 berkisar 4,9–5,7 persen.

Sementara itu, peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM-FEB UI), Teuku Riefky, berpendapat, BI memang harus menaikkan suku bunga acuannya, setidaknya sebesar 25 bps menjadi 5 persen.

”Mengingat tekanan besar terhadap rupiah, kami berpendapat bahwa Bank Indonesia, dalam kerangka alat kebijakannya, harus memanfaatkan suku bunga kebijakan untuk meredam pelemahan mata uang,” ujarnya.

Sepanjang April-Mei 2026, nilai tukar rupiah mehadapi tekanan dan terus mencetak rekor pelemahan terendah sepanjang sejarah. Mengutip Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) pada Selasa (19/5/2026), rupiah ditutup di level Rp 17.719 per dolar AS atau melemah hampir 6 persen secara tahun kalender berjalan.

Meskipun kenaikan suku bunga kebijakan mungkin akan memperlambat pertumbuhan kredit, prioritas utama Bank Indonesia saat ini seharusnya adalah stabilisasi rupiah.

Di sisi lain, pelemahan rupiah tersebut tidak cukup diatasi hanya dengan mengandalkan instrumen moneter mengingat tekanan berasal dari fiskal dan struktural. Sebaliknya, intervensi yang terus ditempuh oleh BI justru menggerus cadangan devisa yang selama Januari-April 2026 turun 10 miliar dolar AS menjadi 146,2 miliar dolar AS.

Ia menambahkan, tingkat inflasi di Indonesia saat ini belum menghadapi risiko tekanan inflasi yang signifikan akibat kenaikan harga energi global. Sebaliknya, sejumlah negara sudah mengalami lonjakan inflasi.

”Meskipun kenaikan suku bunga kebijakan mungkin akan memperlambat pertumbuhan kredit, prioritas utama Bank Indonesia saat ini seharusnya adalah stabilisasi rupiah,” katanya.