Tahan Suku Bunga Acuan, BI Memetik ”Simalakama Moneter”

JAKARTA, KOMPAS — Keputusan Bank Indonesia tetap mempertahankan suku bunga acuan mengindikasikan sikap yang dilematis. Di satu sisi, kebijakan moneter tengah diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Di lain pihak, bank sentral juga mengemban mandat untuk menjaga stabilitas rupiah.

Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada Oktober 2025 memutuskan tetap mempertahankan suku bunga acuannya sebesar 4,75 persen. Sejak September 2024 hingga September 2025, suku bunga telah dipangkas sebanyak enam kali sebesar 150 basis poin (bps).

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman berpendapat, keputusan BI menahan suku bunga acuannya kali ini justru mencerminkan kegamangan kebijakan moneter di tengah ruang fiskal yang kian sempit dan transmisi yang tersendat.

”Sikap menunggu efek pelonggaran tampak lebih sebagai kompromi daripada strategi. BI seolah terjebak di antara dua tekanan, yakni menjaga stabilitas nilai tukar yang terus diguncang volatilitas eksternal, dan dorongan pemerintah untuk menjaga narasi pertumbuhan tinggi,” kata Rizal, Rabu (22/10/2025).

Mengutip data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), nilai tukar rupiah pada perdagangan Rabu ditutup di level Rp 16.617 per dollar AS atau melemah 2,84 persen secara tahun kalender berjalan. Demikian pula cadangan devisa turun, dari 155,7 miliar dollar AS pada Desember 2024 menjadi 148,7 miliar dollar AS pada September 2025.

Di sisi lain, pelonggaran suku bunga acuan selama ini pun masih belum menetes ke sektor riil, antara lain tampak dari lambannya laju pertumbuhan kredit. Per September 2025, kredit tumbuh 7,7 persen secara tahunan, lebih rendah dibandingkan September 2024 yang mencapai 10,85 persen.

Sementara itu, dana pihak ketiga (DPK) perbankan tumbuh 11,18 persen secara tahunan pada September 2025. Ini antara lain didukung ekspansi keuangan pemerintah melalui penempatan dana saldo anggaran lebih (SAL) dan kebijakan pelonggaran likuiditas serta insentif kebijakan makroprudensial (KLM) BI.

Kelebihan likuiditas yang dibiarkan tanpa arah produktif justru menimbulkan distorsi baru dalam ekosistem keuangan.

Menurut Rizal, kondisi tersebut menunjukkan bank masih di zona aman dengan menikmati likuiditas tanpa agresi kredit. Artinya, problemnya bukan lagi soal besaran bunga, melainkan keberanian dari sistem keuangan mengambil peran sebagai motor pertumbuhan, bukan sekadar penjaga stabilitas.

”Kelebihan likuiditas yang dibiarkan tanpa arah produktif justru menimbulkan distorsi baru dalam ekosistem keuangan. Dana murah yang parkir di instrumen jangka pendek hanya mempertebal ilusi likuiditas, bukan menciptakan daya ungkit ekonomi,” ujarnya.

Dengan kata lain, risiko sistemik telah berubah, bukan dari sisi defisit likuiditas, melainkan stagnasi fungsi intermediasi. Jika bank terus berlindung di balik kehati-hatian tanpa inovasi pembiayaan, akan terjadi pertumbuhan kredit yang semu di tengah ekonomi yang stagnan.

Oleh sebab itu, BI dan otoritas fiskal harus berani menggeser paradigma dari makrostabilitas menuju makrodinamis. Artinya, sektor keuangan tidak hanya didorong dari sisi nominal, tetapi juga perannya dalam menggerakkan sektor produktif secara struktural.

Dihubungi secara terpisah, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, keputusan untuk tetap menahan suku bunga acuannya menandakan fokus BI pada dua hal sekaligus, yakni menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar sembari memastikan pelonggaran kebijakan benar-benar mengalir ke sektor riil.

”Dengan kata lain, BI memilih konsistensi dan efektivitas transmisi dibandingkan penurunan lanjutan yang berisiko mengganggu keseimbangan stabilitas-pertumbuhan,” katanya.

Dari sisi bauran kebijakan, BI menambah dorongan transmisi melalui beberapa jalur, antara lain dengan menurunkan saldo instrumen berjangka rupiah dan membeli surat berharga negara (SBN) di pasar sekunder secara terukur.

Langkah tersebut dimaksudkan untuk mempercepat penurunan biaya dana perbankan sehingga ruang pemangkasan suku bunga kredit kian lebar tanpa mengorbankan stabilitas nilai tukar. Ini mempertimbangkan transmisi penurunan suku bunga kebijakan yang masih tersendat.

BI mencatat, penurunan suku bunga acuan 150 bps sejak September 2024 baru diikuti penurunan suku bunga deposito 1 bulan sekitar 29 bps dan suku bunga kredit rata-rata sekitar 15 bps. Perlambatan ini utamanya dipengaruhi besarnya porsi dana mahal pada deposan besar.

Kendati demikian, ruang penurunan suku bunga bank masih terbuka seiring penurunan tingkat imbal hasil di pasar uang dan skema baru KLM BI terkait insentif DPK. Alhasil, kombinasi tersebut dapat memperbaiki daya saing harga kredit tanpa menekan ketahanan perbankan.

Di sisi lain, Josua turut mengingatkan sejumlah risiko yang perlu diperhatikan industri perbankan di tengah likuiditas yang melimpah antara lain risiko penyusutan margin, risiko pasar portofolio, risiko kredit pada segmen yang rentan, serta risiko konsentrasi dan disintermediasi likuiditas.

Meski suku bunga kredit dapat menurun, penurunan biaya dana masih tertahan oleh struktur DPK sehingga berisiko menggerus margin perbankan. Kemudian, penurunan imbal hasil SBN di tengah ketidakpastian membuat bank rentan terhadap pembalikan arah imbal hasil.

”Godaan mengejar pertumbuhan cepat di tengah likuiditas longgar dapat memicu pelonggaran standar seleksi. Pemanfaatan KLM sebaiknya diarahkan pada sektor prioritas yang suku bunganya telah kompetitif dan kualitas kreditnya membaik agar pertumbuhan tidak mengorbankan kesehatan portofolio,” ujar Josua.

Selain itu, penempatan dana pemerintah di bank-bank besar juga berisiko membuat distribusi penyaluran kredit tidak merata. Maka, manajemen likuiditas harian dan kebijakan harga DPK perbankan harus adaptif.

Permintaan kredit masih lemah akibat sikap ’wait and see’ dunia usaha, optimalisasi pembiayaan internal oleh korporasi, dan suku bunga kredit yang masih relatif tinggi.

Dalam kesempatan lain, Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan, pertumbuhan kredit perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Sebab, permintaan kredit masih lemah akibat sikap wait and see dunia usaha, optimalisasi pembiayaan internal oleh korporasi, dan suku bunga kredit yang masih relatif tinggi.

Perkembangan tersebut tampak dari fasilitas pinjaman yang belum dicairkan (undisbursed loan) pada September 2025 yang masih cukup besar, yaitu Rp 2.374,8 triliun atau 22,54 persen dari plafon. Ini terutama dari segmen korporasi dari sektor perdagangan, industri, dan pertambangan, serta dengan jenis kredit modal kerja.

”Minat penyaluran kredit perbankan pada umumnya cukup baik sebagaimana tecermin pada persyaratan pemberian kredit (lending requirement) yang cukup longgar, kecuali pada segmen kredit konsumsi dan UMKM, seiring dengan sikap kehati-hatian bank di tengah risiko kredit pada kedua segmen tersebut,” kata Perry dalam konferensi pers RDG BI Oktober 2025, secara virtual.

BI memperkirakan pertumbuhan kredit pada 2025 sekitar 8 persen atau berada di batas bawah kisaran 8-11 persen dan akan meningkat pada 2026. KLM akan terus diperkuat agar bank tidak hanya mempercepat penurunan suku bunga kredit, tetapi juga mendorong penyaluran kredit lebih lanjut.

Di sisi lain, BI juga masih akan terus mencermati ruang penurunan suku bunga acuan dengan mempertimbangkan efektivitas transmisi suku bunga kebijakan, prospek pertumbuhan ekonomi dan inflasi, serta stabilitas nilai tukar rupiah.

Sementara itu, Corporate Secretary Bank Mandiri M Ashidiq Iswara menyatakan, penguatan KLM BI diharapkan dapat memperkuat efektivitas transmisi likuiditas ke sektor keuangan dan perekonomian riil. Bank Mandiri berkomitmen terus memperkuat fungsi intermediasi secara sehat dan berkelanjutan.

”Fokus kami adalah mendorong penyaluran pembiayaan pada sektor-sektor produktif dan strategis yang mampu memperkuat daya saing ekonomi nasional, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian,” ujarnya.