BI Sodorkan Insentif Dana Pihak Ketiga, Kredit Bisa  Menggeliat Tahun Depan

JAKARTA, KOMPAS — Bank Indonesia akan memperkuat kebijakan insentif likuiditas makroprudensial berupa tambahan dana pihak ketiga bagi perbankan. Langkah ini diperkirakan mampu memberikan stimulus bagi pertumbuhan kredit tahun depan.

Berbeda dengan sebelumnya yang memberikan kelonggaran giro wajib minimum (GWM) setelah kredit tersalurkan, kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) kali ini menawarkan tambahan dana pihak ketiga (DPK) kepada bank yang berkomitmen untuk menyalurkan kredit.

Kebijakan itu berlaku efektif mulai 1 Desember 2025 dengan total insentif sebesar 5,5 persen dari DPK. Ini akan diberikan kepada bank atas komitmennya dalam menyalurkan kredit kepada sektor tertentu (lending channel) maksimal 5 persen dari DPK dan menetapkan suku bunga kredit yang sejalan dengan arah suku bunga kebijakan Bank Indonesia (interest rate channel) maksimal 0,5 persen dari DPK.

Beberapa sektor yang dimaksud mencakup sektor pertanian; industri dan hilirisasi; sektor jasa, termasuk ekonomi kreatif; sektor konstruksi, real estate, dan perumahan; serta sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, inklusi dan berkelanjutan, termasuk sektor prioritas pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Advisor Banking and Finance Development Center (BFDC) Moch Amin Nurdin berpendapat, upaya tersebut kemungkinan ditujukan untuk menggenjot pertumbuhan kredit perbankan. Namun, dampaknya baru mulai dirasakan setidaknya pada triwulan II-2026.

”Insentif ini akan efektif untuk perbankan, tetapi perbankan juga tergantung dengan sektor riil sebagai daya tarik pertumbuhan ekonomi, termasuk sinyal dasar pertumbuhan kredit, manakala semua sektor bergerak tumbuh,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Oleh sebab itu, kebijakan insentif tersebut membutuhkan kebijakan lainnya dari pemerintah atau kementerian/lembaga yang dapat menggerakkan sektor riil. Menurut Amin, pertumbuhan kredit ke depan tidak akan lesu seperti pada 2025, melainkan mampu menembus level dua digit pada 2026.

Pada saat yang sama, penurunan imbal hasil surat berharga mengurangi insentif menahan aset di portofolio pasar, mendorong realokasi menuju kredit produktif. Kombinasi ini memperbaiki daya saing harga kredit tanpa menekan ketahanan perbankan.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menambahkan, BI telah mengubah skema KLM menjadi berbasiskan kinerja dan berorientasi ke depan. Skema ini secara langsung akan memberi dukungan pada kecepatan transmisi sehingga dapat semakin mendorong penurunan suku bunga efektif.

”Pada saat yang sama, penurunan imbal hasil surat berharga mengurangi insentif menahan aset di portofolio pasar, mendorong realokasi menuju kredit produktif. Kombinasi ini memperbaiki daya saing harga kredit tanpa menekan ketahanan perbankan,” ujarnya.

Josua mengingatkan, godaan untuk mengejar pertumbuhan cepat di tengah likuiditas longgar turut memicu pelonggaran standar seleksi. Maka, pemanfaatan KLM sebaiknya diarahkan pada sektor prioritas yang suku bunganya kompetitif dan kualitas kreditnya membaik agar pertumbuhan tidak mengorbankan kesehatan portofolio.

Dihubungi secara terpisah, Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan turut menyambut baik perubahan skema insentif KLM. Namun, pihaknya masih mempelajari implementasi dan implikasinya terhadap jalannya proses bisnis ke depan.

”Kami sambut baik KLM incentive. Seberapa efektif akan tergantung apakah insentif tersebut memang sejalan dengan strategi bank? Kami pelajari dulu,” katanya.

Deputi Gubernur BI Juda Agung menjelaskan, perubahan skema KLM dilakukan lantaran pertumbuhan kredit masih perlu didorong, termasuk untuk sektor-sektor dalam program prioritas pemerintah dan untuk memperkuat transmisi suku bunga kebijakan.

Berdasarkan data BI, pertumbuhan kredit dalam setahun terakhir cenderung melambat, yakni dari 10,85 persen pada September 2024 menjadi 7,7 persen pada September 2025. Sejalan dengan hal itu, rerata pertumbuhan kredit selama Januari-September 2025 hanya 8,5 persen, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 11,97 persen.

Menurut Juda, transmisi suku bunga acuan pun masih terbatas. Dengan penurunan suku bunga acuan 150 basis poin (bps), suku bunga kredit hanya turun 15 bps atau 10 persen dari penurunan suku bunga acuan.

”Kalau yang dulu itu backward looking, realisasi dulu baru diberikan insentifnya. Kalau sekarang, komitmen ke depan itu diberikan insentif. Tentu saja, kalau komitmen itu tidak dilakukan, pada akhirnya (insentif) akan harus dikembalikan, ada sebuah penalti,” katanya.

Hingga minggu pertama Oktober 2025, total insentif KLM Rp 393 triliun. Insentif ini tersalurkan kepada kelompok bank BUMN sebesar Rp 173,6 triliun, bank umum swasta nasional (BUSN) sebesar Rp 174,4 triliun, Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebesar Rp 39,1 triliun, dan kantor cabang bank asing (KCBA) sebesar Rp 5,7 triliun.

KLM-nya akan ’forward looking’ dan kemudian ditambah dengan ’interest rate channel’ sehingga diharapkan kita bisa terus meningkatkan pertumbuhan kredit.

Juda menambahkan, BI turut memberikan insentif bagi setiap bank yang dapat dengan cepat melakukan penyesuaian suku bunga kredit dengan suku bunga acuan. Artinya, semakin cepat bank menurunkan suku bunga acuannya, semakin besar insentif yang diberikan.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Gubernur Senior BI Aida Budiman menyampaikan, pertumbuhan kredit masih belum kuat antara lain dipengaruhi masih tingginya fasilitas pinjaman yang belum dicairkan (undisbursed loan). Pada September 2025, kredit tersebut mencapai Rp 2.374,8 triliun atau 22,54 persen dari plafon yang tersedia.

”KLM-nya akan forward looking dan kemudian ditambah dengan interest rate channel sehingga diharapkan kita bisa terus meningkatkan pertumbuhan kredit. Ini bisa mendorong penurunan special rate yang sekarang ini kepada deposan besar, itu masih 26 persen kepada total DPK,” katanya.