Biar Miskin asal Indonesia, Dilema Warga Miskin di Tapal Batas

”Biar miskin asal (tetap) Indonesia!” Begitulah seloroh warga perbatasan Indonesia-Malaysia, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Boleh jadi sikap itu sebagai cermin paling jujur tentang makna nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari warga di sana. Mereka yang tinggal di garis depan republik ini tetap bangga sebagai orang Indonesia meski kenyataan beras, gula, dan minyak goreng dari Malaysia selalu menjadi pilihan utama.

Di Desa Temajuk, yang berbatasan langsung dengan Teluk Melano, Serawak, misalnya, harga beras Malaysia hanya Rp 8.000 per kilogram, sedangkan beras lokal dari Indonesia bisa mencapai Rp 12.000. Selisih Rp 4.000 ini sangat menentukan bagi keluarga yang rata-rata berpenghasilan pas-pasan, ditambah lagi kualitasnya lebih bagus dari beras lokal.

Begitu juga dengan gula dan minyak goreng. Panjangnya rantai distribusi membuat barang bersubsidi dari dalam negeri sampai di desa ini harganya melonjak lebih tinggi. Lain halnya dengan desa tetangganya, yaitu Desa Sebubus, harga solar di sana Rp 11.000-Rp 13.000, padahal sebagian besar penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan para nelayan. Pertanyaannya, bagaimana warga perbatasan tetap jatuh hati kepada Indonesia?

Inilah yang menjadi kekuatan besar warga Indonesia di perbatasan. Sejarah perjuangan bangsa, menanamkan nilai-nilai nasionalisme bukan lewat slogan besar dan jargon politik yang biasa dilantangkan oleh orang-orang di kota, melainkan dari pengalaman hidup warga di sana yang sudah mendiami wilayah perbatasan ini sebelum Indonesia merdeka. Ironi warga di sana adalah kenyataan: kebutuhan pokok lebih murah dari Malaysia. Seloroh, ”Biar miskin asal Indonesia”, sejauh ini, masih tetap bertahan. Tetapi, sampai kapan mereka menghadapi dilema itu ketika harga kebutuhan hidup sehari-hari jauh lebih murah dari negara tetangga?

Di Kecamatan Sajingan Besar, ironi lain muncul. Warga transmigrasi SP1 Desa Sebunga, setelah lebih dari 15 tahun meninggalkan kampung halamannya, baru saja merasakan aliran listrik. Warga desa paling ujung ini tetap setia menjadi penonton kemegahan PLBN Aruk. Padahal, menurut mereka, sebelum PLBN dibangun roda ekonomi di desa tersebut lebih bergerak.

Belum lagi permasalahan lahan yang dijanjikan sampai saat ini masih belum ada kejelasan. Hal ini membuat dari 200 keluarga, hanya tersisa 40 keluarga yang mendiami SP1 Sebunga dengan bekerja serabutan sekadar memenuhi kehidupan sehari-hari, selebihnya mencoba peruntungan di luar kawasan transmigrasi. Jika niat membangun ekonomi baru di wilayah perbatasan, idealnya desa yang paling dekat dengan PLBN-lah yang sejahtera duluan, bukan sebaliknya.

Pendidikan sejarah menjadi pilar penting dalam menumbuhkan semangat keindonesiaan. Oleh karena itu, pelajaran sejarah perjuangan bangsa di SD, SMP, dan SMA di kawasan perbatasan itu perlu mendapatkan porsi lebih besar. Anak-anak harus tumbuh dengan kesadaran bahwa tanah yang mereka pijak adalah garda depan republik. Meski begitu, pendidikan formal saja tidak cukup, jika mereka tetap melihat kenyataan pahit bahwa orangtua mereka lebih mudah mengakses pasar Malaysia ketimbang pasar Indonesia.

Infrastruktur memang mutlak dibangun. Infrastruktur fisik ini harus diselaraskan dengan kegiatan kebudayaan. Festival Tukik di Temajuk, misalnya, tengah menyiapkan pelepasan 17.000 anak penyu yang ditargetkan masuk rekor MURI. Festival ini bukan sekadar atraksi wisata, melainkan simbol kebanggaan kolektif. Ia memperlihatkan bahwa ekowisata bisa berjalan seiring dengan penguatan identitas nasional.

Peningkatan SDM di kawasan transmigrasi mutlak ditingkatkan. Dalam hal ini, negara harus hadir menjamin warga perbatasan menjadi SDM unggul. Mereka harus dipersiapkan membangun tanah leluhurnya mencapai kemajuan dan memberi kontribusi bagi Indonesia. Tentu saja perkara komoditas unggulan tidak dapat diabaikan.

Di kecamatan Paloh, misalnya, selain sawit yang menjadi komoditas utama warga kini saat mulai mengembangkan semangka dan melon dengan harga Rp 5.000-Rp 9.000 per kilogram, di samping tanaman palawija lainnya. Perikanan pesisir menghasilkan udang, kerang, serta ubur-ubur dan garam meski hanya bisa diusahakan enam bulan dalam setahun. Masalahnya, produk-produk ini sering dijual mentah tanpa nilai tambah. Bahkan, menurut warga, ada pengusaha Malaysia memesan komoditas tertentu by order untuk dipasok ke pasar mereka. Ini menandakan ketidakberdayaan sistem distribusi dalam negeri.

Praktik di lapangan masih jauh dari ideal. Status tanah, kawasan, serta tumpang tindih kepentingan pusat dan daerah. Posisi lembaga desa lemah. Penyuluhan dan pembinaan begitu minim. Akibatnya, banyak bantuan pemerintah berhenti di tengah jalan. Bibit pertanian yang dikirim ditolak warga karena tidak cocok dengan tanah di sana yang mengandalkan tadah hujan, bahkan sempat ditinggalkan berbulan-bulan di kantor desa. Bantuan ternak sapi pun kerap dipotong sebelum berkembang biak karena berbagai alasan.

Program pembangunan kawasan perbatasan ini tidak boleh lagi berhenti pada konsep indah di atas kertas. Implementasi harus difokuskan. Infrastruktur memang penting, tetapi tanpa kepastian lahan, tanpa kelembagaan ekonomi yang sehat, dan tanpa pendampingan berkelanjutan, warga hanya akan menjadi penonton di tanah sendiri. Maka, gantilah slogan ”Bangun Dulu, Sejahtera Belakangan” dengan ”Bangun Infrastruktur untuk Kesejahteraan!”

Pos Lintas Batas (PLB) Temajuk di Kecamatan Paloh konon akan dibangun megah, seperti tetangga kecamatannya PLBN Aruk. Program ini harus menjadi momentum agar tidak mengulang kesalahan yang sama. Kemegahan itu bukan untuk keuntungan orang-orang Jakarta. Temajuk harus belajar: infrastruktur perbatasan bukan sekadar bangunan megah, melainkan pintu kesejahteraan bagi warga perbatasan. Jika tidak, perbatasan hanya akan menjadi panggung megah tanpa aktor utama, dan masyarakat di sana tetap berada di kursi penonton.

Nasionalisme di perbatasan harus dilihat sebagai investasi jangka panjang. Ia lahir dari keterhubungan sehari-hari. Ketika harga barang pokok setara dengan Malaysia, festival perbatasan dirayakan sebagai identitas, warga merasa tanahnya dilindungi, dan sekolah mengajarkan sejarah perjuangan bangsa, tanpa diminta dan tanpa slogan apa pun, Indonesia akan selalu menjadi kekasih sejati warga di sana.

Dengan cara itu, warga perbatasan benar-benar akan merasa punya kekasih abadi yang bernama Indonesia. Sambas bukan hanya pagar depan republik. Ia harus ditumbuhkan sebagai pusat ekonomi dan budaya yang bertaraf nasional dan internasional. Program membangun peradaban dari pinggiran bukanlah utopia. Dari garis tapal batas inilah, kita belajar bahwa republik ini tidak hanya ditopang kota-kota besar, tetapi juga oleh kebanggaan warga desanya yang menjaga tiang bendera di ujung negeri.

Bastian Zulyeno, Dosen FIB-UI, Tim Ekspedisi Patriot Kementrans, lokus Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat