Biden-Trump Berebut Klaim Paling Berjasa dalam Gencatan Senjata Hamas-Israel

WASHINGTON, RABU — Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan presiden terpilih AS, Donald Trump, saling berebut klaim menjadi yang paling berjasa dalam pencapaian kesepakatan gencatan senjata antara kelompok Hamas dan Israel di Gaza. Keduanya sama-sama ingin menjadikan kesepakatan gencatan senjata itu sebagai bagian dari kesuksesan menangani krisis Timur Tengah yang akan menjadi warisan masa jabatan kepresidenan mereka.

Presiden Israel Isaac Herzog menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden AS yang baru menjabat ataupun yang akan segera lengser.

Pemerintahan Biden, bersama Mesir dan Qatar, bekerja selama berbulan-bulan untuk menjadi penengah perdamaian di Gaza dan berulang kali gagal. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, Agustus 2024, memperingatkan Israel bahwa upaya perundingan ini mungkin menjadi kesempatan terakhir untuk mencapai kesepakatan.

Biden, Rabu (15/1/2024), mengingatkan, kesepakatan gencatan senjata ini adalah buah dari rencana yang sudah dibuatnya sejak akhir Mei 2024. Kesepakatan ini akhirnya berhasil dicapai karena ”situasinya sudah tepat”.

Biden mengatakan, upaya diplomasinya tidak pernah berhenti. Kesepakatan ini bukan hanya hasil dari tekanan ekstrem yang dialami Hamas ataupun gencatan senjata di Lebanon dan melemahnya Iran. ”Ini juga berkat diplomasi AS yang gigih dan telaten,” ujarnya.

Sementara Trump juga menyatakan, dialah yang menjadi kekuatan pendorong di balik kesepakatan tersebut. Trump telah mengancam Hamas bahwa mereka akan menghadapi konsekuensi berat jika kesepakatan tidak tercapai sebelum pelantikannya pada 20 Januari 2025.

Menurut Trump, gencatan senjata ini hanya dapat terwujud karena kemenangannya pada pemilu presiden, November 2024. Kemenangan itu, kata Trump, memberikan isyarat kepada seluruh dunia bahwa pemerintahannya akan senantiasa mengupayakan perdamaian dan menegosiasikan kesepakatan untuk memastikan keselamatan semua warga AS dan sekutu AS.

”Saya sangat senang para sandera Amerika dan Israel akan bisa pulang dan bertemu lagi dengan keluarga mereka,” tulis Trump di media sosial miliknya, Truth Social.

Trump menambahkan, kesepakatan gencatan senjata itu tercapai setelah Gedung Putih melibatkan Utusan Timur Tengah Trump, Steve Witkoff, ke dalam proses perundingan. Witkoff akan terus dilibatkan dan bekerja sama dengan Israel dan sekutu untuk memastikan Gaza tidak pernah lagi menjadi tempat berlindung bagi kelompok bersenjata.

Direktur Prakarsa Keamanan Timur Tengah Scowcroft di Atlantic Council Jonathan Panikoff mencoba menengahi. Menurut Panikoff, Biden pantas dipuji karena terus mendorong perundingan meski berulang kali gagal. Namun, ancaman Trump terhadap Hamas dan keterlibatan Trump melalui Witkoff untuk membujuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga patut dipuji.

Realitas ironisnya, kata Panikoff, adalah pada saat partisanisme meningkat, bahkan dalam kebijakan luar negeri, kesepakatan itu menggambarkan betapa jauh lebih kuat dan berpengaruhnya kebijakan luar negeri AS ketika bersifat bipartisan.

”Baik pemerintahan yang akan datang maupun yang sedang berjalan ini pantas dipuji atas kesepakatan ini. Kesepakatan ini bisa jadi tidak akan tercapai jika tidak didorong oleh keduanya,” kata Panikoff.

Kerja sama antara pemerintahan yang sedang berjalan dan akan datang pernah terjadi pada tahun 1981. Kesepakatan tahun 1981 terkait dengan sandera AS di Iran. Mereka dibebaskan dari penahanan selama 444 hari beberapa saat setelah Ronald Reagan dari Partai Republik menggantikan Jimmy Carter dari Demokrat.

Biden mengingatkan, pemerintahannya telah merundingkan kesepakatan ini dan tim Trump yang harus memastikan kesepakatan ini dilaksanakan. Tim Trump menilai, Biden tidak dapat menyelesaikan kesepakatan tersebut sampai Trump dan Witkoff turun tangan.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller mengatakan, pemerintahan Biden memberikan tim Trump peta jalan terperinci untuk meraih kesepakatan.

Terlepas dari saling berebut klaim Biden-Trump, Kepala Pusat Kebijakan Internasional di AS, Nancy Okail, menyebut, diterimanya kesepakatan gencatan senjata di Gaza ironisnya menunjukkan sebenarnya tekanan AS pada pemerintah Israel itu efektif.

Tiga pejabat AS yang ditanya terkait proses perundingan mengaku, tim Trump diajak terlibat oleh tim Biden bukan karena ancaman Trump, melainkan lebih karena pemerintahan Trump-lah yang harus memastikan kesepakatan itu terlaksana sepeninggal Biden.

Ada juga kekhawatiran bahwa jika tim Trump tidak ikut dilibatkan, bisa jadi isu Gaza akan benar-benar ditinggalkan. Trump bisa jadi tidak peduli pada rencana pasca-konflik di Gaza yang sudah disusun selama setahun terakhir.

Dalam rencana pasca-konflik disebutkan perlu ada kehadiran internasional di Gaza untuk membantu Otoritas Palestina dengan tata kelola dan rekonstruksi. Kehadiran pasukan keamanan asing untuk sementara juga perlu ada untuk mengatasi masalah keamanan Israel.

Kesepakatan gencatan senjata ini akan mulai dilaksanakan hari Minggu mendatang. Saat itu nanti, kelompok sandera pertama sudah dibebaskan.

Selama empat hari terakhir ini, negosiasi semakin intensif. Negosiator AS, Qatar, dan Mesir bersama dengan tim Israel bekerja hingga dini hari Rabu pagi.

Witkoff dan penasihat Timur Tengah Biden, Brett McGurk, bertemu dengan emir Qatar yang menjadi perantara utama antara Israel dan Hamas. Kemudian pada hari Rabu, Hamas mengajukan beberapa tuntutan di detik-detik terakhir dan akhirnya menyetujui persyaratan kesepakatan.

Selama perang, hubungan Biden dengan Netanyahu tegang karena jumlah korban tewas Palestina yang sangat besar dalam pertempuran itu dan blokade Israel terhadap Gaza yang menciptakan bencana kemanusiaan.

Aktivis pro-Palestina menuntut embargo senjata terhadap Israel, tetapi kebijakan AS sebagian besar tetap tidak berubah. Kritikus Biden mengatakan, pendekatannya dapat berdampak jangka panjang bagi kedudukan AS di Timur Tengah dan mungkin akan menjadi noda pada warisannya.

Pakar Israel di Yayasan Jean Jaures di Perancis, David Khalfa, mengatakan, ketidakpastian Trump terhadap isu Israel-Hamas kemungkinan berdampak pada Hamas. Ada juga kemungkinan faktor posisi politik Netanyahu yang memimpin pemerintahan koalisi sayap kanan yang keras, tetapi goyah.

”Ada keselarasan ideologis antara populis sayap kanan Amerika dan Perdana Menteri Israel. Jadi, dia punya ruang yang sangat lemah untuk bermanuver melawan Trump yang tidak menghadapi tekanan pemilihan ulang,” ujar Khalfa.

Peneliti di Institut Timur Tengah di AS, Brian Katulis, menilai, keinginan Israel dan pihak lain untuk mendapatkan citra yang tepat saat Trump mengambil alih dapat berperan dalam menyegel kesepakatan.

Namun, faktor yang lebih besar adalah dinamika yang berubah di Timur Tengah, khususnya pukulan berat yang dihadapi Hamas dan Iran.

Israel telah menghancurkan sekutu Iran, Hizbullah, di Lebanon dan pertahanan udara Iran. Sekutu utama mereka, Presiden Suriah Bashar al-Assad, juga terguling. ”Bukan ancaman dan kegaduhan Trump yang jadi penentu kesepakatan, melainkan rencana Biden dan timnya,” ujar Katulis. (REUTERS/AFP/AP)