Bisnis Keji di Balik Perang

Sudah lebih dua pekan Iran bertahan sekaligus membalas serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel. Korban tewas terus berjatuhan. Di balik lebih dari 2.000 nyawa yang melayang, ada kepentingan bisnis yang melenggang.

Salah satu sektor bisnis yang paling terdampak adalah minyak. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran memicu lonjakan harga minyak dunia. Untuk pertama kalinya sejak Juni 2022, harga minyak dunia tembus di atas 100 dolar AS per barel. Distribusi minyak dunia tersendat. Sebab, sekitar 20 persen dari produksi minyak global melintasi selat ini setiap hari.

Kondisi itu membawa petaka bagi banyak negara, terutama yang mengandalkan pasokan minyak dari kawasan Teluk. Bahkan, sejumlah negara Asia telah mengencangkan ikat pinggang untuk menghemat penggunaan minyak. Jika perang terus berkecamuk, krisis energi sangat mungkin terjadi. Itu berarti, krisis-krisis lain hanya tinggal menunggu waktu.

Akan tetapi, di sisi lain, AS sangat diuntungkan dengan situasi ini. Dengan cadangan minyak melimpah, apalagi setelah mengendalikan ekspor minyak Venezuela, ”Negeri Paman Sam” bersiap menjual minyaknya ke Asia-Pasifik, kawasan yang selama ini sangat bergantung pada pasokan minyak dari Timur Tengah.

Hal ini sangat ironis. Saat ribuan nyawa melayang karena perang, negara yang memicu perang justru memiliki bisnis yang moncer karena keadaan itu.

Akan tetapi, Presiden AS Donald Trump tidak malu-malu mengakui negaranya meraup keuntungan dengan kenaikan harga minyak itu. ”Keuntungan” yang bagi banyak orang di berbagai belahan dunia justru melahirkan penderitaan.

”AS adalah produsen minyak terbesar di dunia, jauh di atas negara lain. Jadi, ketika harga minyak naik, kita menghasilkan banyak uang,” tulis Trump di akun media sosial Truth Social miliknya, Kamis (12/3/2026).

Kekejian kepentingan bisnis dalam perang tak sampai di situ. Trump diduga kuat punya konflik kepentingan dalam sejumlah serangan militer AS di sejumlah negara. Beberapa media di AS merilis keterlibatan anak-anak Trump dalam bisnis drone militer. Keluarga Trump juga menanam modal pada produsen drone Israel yang digunakan dalam perang dan genosida di Gaza.

AS memiliki catatan panjang dalam mengeruk keuntungan bisnis dengan memulai perang. Saat menginvasi Irak pada 2003, AS mengajak beberapa negara sekutunya dengan dalih untuk menghentikan senjata pemusnah massal. Tudingan itu tidak pernah terbukti hingga saat ini.

Salah satu kepentingan utama AS sebenarnya adalah mengamankan pasokan minyak. Langkah ini memperlebar peluang bagi perusahaan minyak AS untuk berinvestasi di Irak.

Di sisi lain, AS sangat diuntungkan dengan situasi ini. Dengan cadangan minyak melimpah, apalagi setelah mengendalikan ekspor minyak Venezuela, ”Negeri Paman Sam” bersiap menjual minyaknya ke Asia-Pasifik, kawasan yang selama ini sangat bergantung pada pasokan minyak dari Timur Tengah.

Sebelas tahun lalu, The Guardian menulis laporan yang menegaskan, invasi AS ke Irak adalah tentang minyak. ”Tidak diragukan lagi bahwa Perang Irak 2003 adalah salah satu perang perebutan sumber daya besar pertama pada abad ke-21. Dan, kemungkinan besar ini bukanlah yang terakhir,” tulis laporan itu.

Saat ini, AS juga mengajak sejumlah negara untuk menyerang Iran. Bahkan, Trump ”merayu” negara-negara mengerahkan kekuatan militernya menekan Iran. Pola yang mirip saat AS menginvasi Irak lebih dari dua dekade lalu.

Jika negara-negara sekutu termakan dengan rayuan itu, mereka akan jatuh ke lubang yang sama seperti perang-perang terdahulu. Hal itu tampaknya disadari oleh politisi oposisi Australia. Senator dari Partai Hijau, Larissa Waters, mengecam langkah Pemerintah Australia yang mengirimkan rudal dan pesawat pengintai ke kawasan Teluk.

”Warga Australia tidak ingin terseret ke dalam perang ilegal (Presiden AS) Donald Trump dan (Perdana Menteri Israel Benjamin) Netanyahu terhadap Iran. Partai Buruh (pendukung Pemerintah Australia) seharusnya tidak mengirim pasukan untuk membantu militer yang telah membunuh 150 anak sekolah dalam pengeboman sekolah dasar,” ujarnya.

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez juga menolak permintaan AS untuk menggunakan pangkalan militer gabungan di wilayahnya dalam operasi militer melawan Iran. Spanyol tak mau mengulangi kesalahan masa lalu, terutama saat Perang Irak.

Saat ini dunia kembali dihadapkan dengan keangkuhan kuasa AS yang dimotori ambisi Trump dalam memerangi Iran. Mendukung ambisi itu sama halnya memuluskan bisnis AS dan membiarkan semakin banyak jatuh korban karena perang.