Kyrgyzstan mengalahkan Filipina dalam pemilihan wakil tidak tetap Asia. Adapun Portugal dan Austria menyisihkan Jerman untuk mewakili Eropa di Dewan Keamanan PBB.
04 Jun 2026 19:40 WIB · Internasional
AFP
Pemilihan anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Rabu (3/6/2026), berlangsung menegangkan. Hasilnya, negara-negara blok Amerika Serikat-Israel, yakni Jerman dan Filipina, kalah dalam perolehan suara.
Kyrgyztan meraih kursi mewakili Asia Pasifik mengalahkan Filipina. Adapun di Eropa, Austria dan Portugal menyisihkan Jerman.
Ada lima negara terpilih, yakni Kyrgyzstan, Trinidad-Tobago, Portugal, dan Austria. Negara-negara itu akan menggantikan Pakistan, Somalia, Yunani, Denmark, dan Panama per 1 Januari 2027. Mereka akan bertugas bersama anggota tetap DK PBB, yakni Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Perancis, dan China.
Filipina hanya meraih 42 suara dalam putaran akhir, sedangkan Kyrgyzstan meraih 142 suara dukungan. Sekurangnya dua pertiga suara dari 191 anggota PBB dibutuhkan untuk meraih kursi keanggotaan tidak tetap DK PBB.
Pada putaran pertama, Filipina meraih 85 suara. Selanjutnya, di putaran dua dan tiga, Filipina meraih 81 dan 68 suara. Lalu, di putaran empat yang merupakan putaran akhir pemilihan, Filipina hanya meraih 49 suara.
Kantor berita ABS-CBN Filipina, Kamis (4/6/2026), melaporkan, Filipina gagal meraih dukungan minimal 120 suara dalam putaran akhir pemilihan. Filipina menyampaikan ucapan selamat kepada Kyrgyzstan.
Menlu Filipina Tess Lazaro menyampaikan terima kasih kepada masyarakat internasional yang mendukung Filipina. ”Filipina terus mendukung perdamaian, dialog, dan hukum internasional serta kerja sama antarbangsa,” ujar Lazaro.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2026/06/04/9a7030e26ec88f115791729c234c4b50-wires_photo_2026_06_04T174902.318.jpg)
Sementara dari Eropa, Portugal meraih 134 suara, Austria dengan 131 suara, dan Jerman hanya mendapat 104 suara. Adapun Zimbabwe beserta Trinidad-Tobago mendapat dukungan penuh untuk mewakili Afrika dan Karibia.
Menlu Jerman Johann Wadephul menyebut, Jerman gagal terpilih karena dukungan kuat pada Israel. Sejak pekan lalu, ia di New York dan bertemu perwakilan dari setidaknya 80 negara. ”Fakta bahwa Jerman harus selalu memikul tanggung jawab khusus terhadap Israel dalam konflik Timur Tengah mungkin juga telah mengurangi perolehan suara,” ujarnya.
Sejak Oktober 2023, Majelis Umum PBB setidaknya menggelar tujuh pemungutan suara untuk resolusi terkait Gaza dan Palestina. Jerman abstain di dua pemilihan suara, termasuk untuk resolusi soal gencatan senjata.
Aparat Jerman memberangus setiap protes terhadap Israel. Para pendukung Palestina semakin mudah dideportasi atau ditolak masuk Jerman.
Sementara Kanselir Jerman Friedrich Merz malah ke Israel dan bertemu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Padahal, Netanyahu sudah ditetapkan sebagai buronan Mahkamah Kriminal Internasional (ICC).
Media Jerman, Deutsche Welle, Rabu, mengklaim Rusia jadi penyebab kegagalan Jerman. Sebab, Jerman mendukung Ukraina menghadapi Rusia. ”Mari kita perjelas: dukungan Jerman untuk Ukraina tidak ada hubungannya dengan itu. Portugal dan Austria—yang mengalahkan Jerman—juga mendukung Ukraina,” kata Trita Parsi, Wakil Presiden Quincy Institute for Responsible Statecraf.
Diaspora Iran yang bekerja di AS itu mengatakan, kekalahan Jerman jelas terkait dukungan butanya kepada Israel. ”Dukungan buta Jerman terhadap kejahatan Israel telah membuat Jerman kehilangan kursinya di Dewan Keamanan PBB,” ujarnya.
Ia menyebut, demi membela Israel, Jerman bersedia tak mematuhi hukum internasional dan Piagam PBB. Kegagalan jadi anggota tidak tetap DK PBB diharapkan bisa membuat Berlin berpikir ulang soal perilakunya selama ini. ”Saya sama sekali tidak terkejut bahwa Jerman kalah dalam upayanya untuk mendapatkan kursi terpilih di Dewan Keamanan PBB meskipun menjadi penyumbang keuangan terbesar kedua untuk PBB,” tutur Parsi.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2026/06/04/110ecb80b16a2260cc46a9030a1b78d1-wires_photo_2026_06_04T175001.410.jpg)
Bagi Kyrgistan, ini pertama kalinya mereka menjadi anggota tidak tetap DK PBB. Terakhir kali Asia Tengah jadi anggota tidak tetap DK PBB adalah pada 2017-2018. Waktu itu, Asia Tengah diwakili Kazakhstan. Selain Kyrgistan dan Kazakhstan, Asia Tengah juga ada Uzbekistan dan Tajikistan.
Sebagian negara-negara itu berbagi perbatasan dengan China dan Rusia. Oleh karena itu, hubungan mereka dengan Beijing-Moskwa baik.
Dalam laporan Euronews, Rabu (3/6/2026), Presiden Kyrgyztan Sadyr Japarov mendesak pemimpin dunia untuk memberi kepercayaan. Ia menyinggung kondisi geografis Asia Tengah sebagai negeri daratan dan pegunungan yang memiliki tantangan keamanan khas dan perubahan iklim.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2026/06/04/3f010e63def67ffd5f4d618115795a84-wires_photo_2026_06_04T174942.303.jpg)
Adapun Filipina sudah empat kali jadi anggota tidak tetap DK PBB. Hanya saja, kali ini Manila gagal kembali menduduki kursi itu.
Filipina pertama kali dapat kursi itu pada 1957. Selama menjalankan tugas itu, Manila diwakili Carlos P Romulo yang pernah memimpin Sidang Umum PBB tahun 1949. Romulo kembali mewakili Filipina di Dewan Keamanan PBB dalam periode 1980-1981.
Romulo mengenang, sangat penting untuk bisa memahami pemikiran para anggota DK PBB sebelum diadakan pertemuan. Setelah itu barulah dilakukan sidang untuk membahas berbagai masalah penting terkait keamanan kawasan dan dunia.
Ketika Filipina kembali memimpin Presiden DK PBB di bawah Lauro L Baja Jr, diambil keputusan penting untuk mengerahkan Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di Haiti tahun 2004. Dibentuklah UN Stabilitzation Mission in Haiti.
Menteri Luar Negeri Kyrgyzstan Jeenbek Kulubaev awal pekan ini mendesak PBB mereformasi DK PBB dengan memperluas keanggotaan bagi negeri Asia, Afrika, dan Amerika Latin sebagai anggota tetap. Hal itu sudah berulang kali diajukan negara-negara Asia Tengah.
Kulubaev mengingatkan, meski Piagam PBB secara umum dihormati dalam 80 tahun terakhir, berbagai ancaman tetap muncul. Ada ancaman konflik bersenjata, pelanggaran hukum internasional, risiko perubahan iklim, dan kerawanan pangan serta energi.
”Tidak satu negara pun dapat menjawab tantangan dan ancaman tersebut secara mandiri. Untuk itu, diplomasi multilateral sangat penting dikedepankan,” ujar Kulubaev.
Afrika dan Amerika Latin tidak memiliki anggota tetap di DK PBB. Padahal, jumlah negara di dua wilayah tersebut mencakup 25 persen anggota PBB. (AP/AFP)
Penulis:
Iwan SantosaEditor:
Kris MadaPenyelaras Bahasa:
Teguh Candra