Blunder Komunikasi Politik Bayangi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

JAKARTA, KOMPAS — Krisis komunikasi politik serius masih membayangi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming yang sudah berjalan selama satu tahun. Blunder komunikasi dari pejabat tinggi hingga presiden yang terjadi hampir dua hari sekali membuat pemerintahan tidak efektif dan kerap memicu resistensi publik.

Hal itu menjadi salah satu temuan dalam kajian Laboratorium Indonesia 2045 (Lab 45) bertajuk ”Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran” yang dipublikasikan di Jakarta, Selasa (22/10/2025). Acara pemaparan kajian itu menghadirkan Kepala Lab 45 Jaleswari Pramodhawardani dan sejumlah analis Lab 45, salah satunya Analis Utama Politik Media Diyauddin. Ada pula Analis Utama Politik Keamanan Reine Prihandoko; Analis Utama Ekonomi Politik Radhityana Muhammad; dan Analis Utama Gender Ratu DA Gendiswardani.

Diyauddin mengungkapkan, dari hasil kajian lembaganya diketahui bahwa kegaduhan yang terjadi dalam komunikasi politik pemerintah menunjukkan lemahnya koordinasi antarpejabat. Hal itu juga memperlihatkan ketiadaan tim komunikasi efektif di lingkaran Istana Kepresidenan.

Kegaduhan yang ditimbulkan dari pernyataan atau tindakan pejabat bahkan sudah muncul pada awal masa pemerintahan Prabowo-Gibran. Sesaat setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden satu tahun lalu, misalnya, Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengeluarkan pernyataan kontroversial terkait peristiwa 1998. Kala itu, ia menyebut peristiwa 1998 bukanlah kasus pelanggaran HAM berat.

Selanjutnya, Menteri HAM Natalius Pigai menyebut bahwa Kementerian HAM butuh tambahan anggaran Rp 20 triliun. Permintaan ini menjadi kontroversial mengingat kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang defisit. Permintaan Pigai juga dinilai tidak realistis mengingat anggaran sebelumnya hanya Rp 64 miliar dan kementerian HAM tersebut juga baru dibentuk.

Pernyataan kontroversial, kata Diyauddin, juga dikeluarkan oleh Presiden Prabowo. Salah satunya penggunaan istilah ”ndasmu” untuk menyindir orang-orang yang kerap mengkritiknya. Istilah itu dikeluarkan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada HUT Ke-17 Gerindra.

Menurut Diyauddin, hal ini menandakan komunikasi pemerintah yang tidak tertata rapi. Berdasarkan catatan Lab 45, selama satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran ditemukan 151 blunder komunikasi oleh pejabat tinggi negara, termasuk presiden dan para menteri. Dengan kata lain, blunder komunikasi oleh pejabat tinggi negara terjadi dua hari sekali.

Sebanyak 151 blunder komunikasi tersebut dapat dikategorikan dalam 14 isu, mulai dari politik, ekonomi, hukum dan HAM, hingga jender, Makan Bergizi Gratis, dan food estate. Blunder komunikasi terbanyak adalah terkait kebijakan pemerintah, yakni 81 kasus. Selanjutnya, terdapat 70 kasus blunder terkait isu-isu personal.

Beberapa blunder yang mencuat dalam komunikasi kebijakan, antara lain, terkait kebijakan pajak 12 persen, rencana pencabutan subsidi elpiji 3 kilogram hingga pernyataan mengenai pengakuan Pemerintah Indonesia terhadap Israel.

Lab 45 juga mencatat beberapa kejadian yang seharusnya direspons seperti peristiwa Agustus Kelabu” terkait demo beruntun masyarakat untuk mengkritisi kebijakan pemerintah dan DPR, justru diabaikan. Begitu pula terkait kebocoran mikrofon yang merekam percakapan Prabowo dengan Presiden AS Donald Trump. Meskipun peristiwa itu ramai diperbincangkan masyarakat, menurut Lab 45, pemerintah tidak menyampaikan klarifikasi resmi.

”Kita tidak tahu siapa sebenarnya juru bicara resmi Istana. Tidak ada figur seperti Wimar Witoelar di era Presiden Abdurrahman Wahid atau Andi Mallarangeng di masa Susilo Bambang Yudhoyono. Akibatnya, saat muncul krisis, pemerintah tidak punya saluran komunikasi yang jelas untuk meredam kegaduhan,” kata Diyauddin.

Ia menilai, latar belakang Prabowo membuatnya memiliki gaya kepemimpinan dan komunikasi militer yang mengutamakan komando satu arah dari pimpinan. Selain itu, lemahnya koordinasi komunikasi antarpejabat negara membuat sejumlah menteri sering mengeluarkan pernyataan yang saling bertentangan, bahkan menimbulkan kesan kabinet yang ”amatir” dan tidak solid. 

Diyauddin menilai, sistem komunikasi seperti ini perlu diwaspadai karena dapat berdampak pada kebingungan publik. ”Presiden terlalu sering turun langsung merespons isu. Padahal, seharusnya cukup diwakili oleh juru bicara resmi. Ketika presiden harus terus-menerus menenangkan situasi, itu justru menunjukkan kabinet rapuh dan tidak punya arah komunikasi strategis,” ujarnya.

Sebagai solusi, Lab 45 merekomendasikan agar pemerintah segera menunjuk juru bicara utama Presiden dengan kewenangan luas. Selain itu, membentuk tim komunikasi krisis yang terlatih menghadapi situasi darurat politik atau sosial.

Lab 45 menilai, perwira militer TNI AD yang diangkat menjadi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sebagai sosok yang tepat mengisi posisi sebagai juru bicara resmi presiden. ”Idealnya, juru bicara adalah seseorang yang bisa menyampaikan kebijakan istana dan menghabiskan paling banyak waktunya dengan Presiden. Jadi, paling cocok, ya, Teddy (Indra Wijaya),” ujar Diyauddin.

Melalui kehadiran juru bicara, Istana dapat membuat agenda press briefing rutin dan menjalin koordinasi komunikasi antarkementerian agar narasi pemerintah konsisten. Tim komunikasi juga harus diisi oleh orang-orang dengan pengalaman dan keahlian politik, bukan hanya mereka yang berasal dari lembaga survei.

Ia menegaskan, membenahi pola komunikasi politik merupakan langkah penting agar pemerintahan Prabowo-Gibran dapat lebih stabil dan kredibel di mata publik. ”Blunder dua hari sekali bukan hal normal. Ini bukan sekadar kesalahan individu, tetapi menandakan masalah struktural dalam tata kelola komunikasi pemerintahan,” ujarnya.

Kepala Laboratorium Indonesia 2045 Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, evaluasi satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo bertujuan menilai capaian program prioritas, efektivitas implementasi, serta dampaknya bagi masyarakat. ”Evaluasi ini juga berfungsi memperkuat sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil agar arah kebijakan Presiden Prabowo dapat lebih konsisten, inklusif, dan mendapat dukungan publik,” katanya.