Data BPS: Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Hampir 24 Juta  Orang pada Maret 2025

JAKARTA, KOMPAS — Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan, jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 mencapai 23,85 juta orang atau 8,47 persen dari total populasi penduduk. Jika dibandingkan angka kemiskinan di periode sama pada 2024 sebanyak 25,22 juta orang, jumlah penduduk miskin selama setahun terakhir turun 1,37 juta orang.

Penduduk digolongkan miskin apabila berada di bawah garis kemiskinan. BPS mencatat, garis kemiskinan pada Maret 2025 senilai Rp 609.160 per kapita atau meningkat dibandingkan Maret 2024 senilai Rp 562.932 per kapita.

”Ini merupakan terendah selama dua dekade terakhir. Kami mencatat, BPS hanya mencatat dari sisi angkanya,” kata Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono pada konferensi pers Profil Kemiskinan dan Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk periode Maret 2025, di Jakarta, Senin (25/7/2025).

Apabila dirinci berdasarkan wilayahnya, tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan tercatat sebesar 11,03 persen dari total populasi. Persentase ini lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan yang sebesar 6,73 persen.

Sementara tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk yang diukur dengan rasio gini pada Maret 2025 adalah 0,375 atau turun 0,006 poin dibanding September 2024 dan turun 0,004 poin dibanding Maret 2024.

Semakin tinggi nilai rasio gini, semakin tinggi tingkat ketimpangannya. Demikian pula sebaliknya. ”Jika dibandingkan antara perkotaan dan perdesaan, tingkat ketimpangan di wilayah perkotaan lebih tinggi daripada perdesaan,” ujarnya.

Jika dibandingkan antara perkotaan dan perdesaan, tingkat ketimpangan di wilayah perkotaan lebih tinggi daripada perdesaan.

Ateng menambahkan, jumlah penduduk miskin ekstrem di Indonesia pada Maret 2025 mencapai 2,38 juta orang atau 0,85 persen dari total populasi penduduk. Jumlah ini turun 400.000 orang dibandingkan September 2024 dan turun 1,18 juta orang dibandingkan Maret 2024.

Sebelumnya, BPS sempat menunda pengumuman data kemiskinan dan tingkat ketimpangan. Semula, BPS telah mengagendakan rilis data profil kemiskinan Indonesia serta tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk semester I-2025 pada Selasa (15/7/2025). Namun, rilis ditunda dengan alasan peningkatan kualitas data.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati mengatakan, peran BPS semakin dibutuhkan dalam memastikan keakuratan data, antara lain data tunggal sosial. Oleh sebab itu, BPS diharapkan bisa menyampaikan data secara terbuka sesuai agenda yang telah ditentukan.

”Mohon untuk di dalam penyusunan data-data BPS ini jangan mengandung pesanan yang berimplikasi kepada bagaimana supaya daerahku angka kemiskinannya naik, dibuat tinggi, agar bantuannya banyak,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR di Jakarta pada Kamis (17/7/2025).

Esti menambahkan, data BPS harus valid sesuai dengan fakta di lapangan dan disampaikan kepada publik secara tepat waktu guna mendukung kebijakan pemerintah. Penundaan penyampaian data berpengaruh terhadap penyusunan target dan indikator dalam pembahasan APBN 2026.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, penundaan dilakukan demi memastikan akurasi data. Guna memastikan data yang disampaikan valid dan dapat dipertanggungjawabkan, BPS harus semakin berhati-hati.

Salah satu upaya BPS untuk memastikan akurasi data tersebut ialah dengan mencocokkan data kemiskinan milik BPS dengan data Bank Dunia. Langkah ini diambil untuk menjaga kualitas perhitungan di tengah perbedaan metode garis kemiskinan.