BRICS Tidak Mau Ribut dengan Trump Soal Tarif

BEIJING, SENIN — BRICS menyatakan tidak mencari konfrontasi dengan negara mana pun. Penegasan itu muncul menyusul ancaman tarif tambahan sebesar 10 persen dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap negara-negara anggotanya.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning, Senin (7/7/2025), mengatakan, BRICS merupakan pelantar penting bagi kerja sama antara pasar dan negara-negara berkembang. Sebab, kelompok ini mengadvokasi keterbukaan, inklusivitas, dan kerja sama yang saling menguntungkan.

”BRICS tidak terlibat dalam konfrontasi dan tidak menargetkan negara apa pun,” kata Mao, ketika wartawan bertanya tentang ancaman Trump, dilansir dari Global Times.

Ketika ditanya rencana China jika AS mengganjar tarif tambahan, Mao menegaskan ulang posisi China. ”Kami selalu menentang perang tarif dan perang dagang, serta menentang penggunaan tarif sebagai alat pemaksaan dan tekanan. Pemberlakuan tarif secara sewenang-wenang tidak menguntungkan pihak mana pun,” tuturnya.

BRICS sedang mengadakan konferensi tingkat tinggi ke-17 pada 6-7 Juli 2025 di Brasil. Brasil merupakan Ketua BRICS 2025. BRICS kini beranggotakan 11 negara, termasuk Indonesia.

Pada Minggu (6/7/2025) waktu setempat, BRICS menyampaikan Deklarasi Rio de Janeiro. Salah satu topik membahas kekhawatiran serius pada tarif impor yang dinilai ilegal karena ”tidak konsisten” dengan aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Namun, pernyataan itu tidak spesifik menyebut nama Trump.

Tidak lama, Trump berjanji untuk mengenakan tarif lebih tinggi terhadap blok itu. ”Negara mana pun yang mendukung kebijakan anti-Amerika dari BRICS akan dikenai tarif tambahan 10 persen,” tulisnya di Truth Social.

Ancaman Trump keluar menjelang berakhirnya penundaan pemberlakuan tarif Trump pada 9 Juli 2025. Dalam kebijakan pada 2 April 2025, ia mengenakan tarif kepada sejumlah negara dengan besaran 10-50 persen, tetapi kemudian menunda pemberlakuan sebagian tarif.

Selama penundaan, AS baru membuat kesepakatan dengan Inggris dan Vietnam serta ”gencatan perang tarif” dengan China. Negara-negara lain masih berburu dengan waktu untuk menyelesaikan kesepakatan dagang. AS berencana memungut tarif yang tertunda itu per 1 Agustus 2025.

Selain China, Afrika Selatan dan Rusia turut menyatakan hal senada. ”Seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya, kami tidak anti-Amerika,” ucap Juru Bicara Kementerian Perdagangan Afrika Selatan Kaamil Alli.

Afrika Selatan telah berupaya merundingkan perjanjian dagang dengan pemerintahan Trump sejak Mei 2025. Waktu itu, Trump menjamu Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa saat berunding di Gedung Putih.

”Kami masih menunggu komunikasi formal dari AS terkait perjanjian dagang kami. Akan tetapi, pembicaraan kami tetap konstruktif dan membuahkan hasil,” ujar Alli. 

Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan, Kremlin telah memperhatikan pernyataan Trump. Namun, penting untuk mencatat keunikan kelompok seperti BRICS.

BRICS adalah sekelompok negara yang memiliki pendekatan dan pandangan dunia yang sama tentang cara bekerja sama berdasarkan kepentingan mereka sendiri. ”Kerja sama dalam BRICS ini tidak pernah dan tidak akan pernah diarahkan terhadap negara ketiga mana pun,” ujar Peskov.

Zhou Mi, peneliti senior di Akademi Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Ekonomi China (CAITEC), berpendapat, ancaman tarif terbaru AS menunjukkan keberlanjutan keyakinan bahwa tarif adalah alat diplomasi yang sangat ampuh. Padahal, cara itu telah banjir kritik karena berpotensi mengganggu kerja sama ekonomi global.

”Kebijakan proteksionis seperti itu tidak hanya kontraproduktif, tetapi juga bertentangan dengan tren integrasi ekonomi global,” katanya.

Zhou menjelaskan, kerangka kerja sama BRICS adalah berdasarkan kepentingan bersama. Tujuannya, untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kerangka semacam ini menarik minat negara-negara berkembang. Sebab, kerangka itu dianggap bisa berkontribusi dan memetik manfaat dari pertumbuhan ekonomi global.

Menurut dia, AS tampaknya melihat kerja sama yang semakin berkembang di antara negara-negara BRICS sebagai ancaman terhadap dominasinya. Padahal, mekanisme BRICS pada dasarnya adalah tentang membina kerja sama negara-negara berkembang. ”BRICS bukan blok eksklusif yang menargetkan negara tertentu,” kata Zhou. (REUTERS)