Bukan Gangguan Produksi, tapi Ketidakpastian Geopolitik yang Dongkrak Harga Minyak

JAKARTA, KOMPAS — Ketegangan geopolitik di Timur Tengah terus mendongkrak harga minyak dunia dalam waktu singkat. Analis pasar menilai, kenaikan harga ini bukan semata gangguan produksi minyak dari kawasan eksportir tersebut, melainkan ketidakpastian dari konflik geopolitik yang diperkirakan dapat berlangsung lebih lama.

Pada Senin (9/3/2026), harga minyak sempat menembus level sekitar 116 dolar AS per barel, kemudian terkoreksi ke kisaran 104 dolar AS per barel setelah negara-negara Kelompok Tujuh atau G7 melakukan pembicaraan darurat untuk melepas cadangan minyak strategis guna menenangkan pasar energi global.

Mengutip pemberitaan media asing, intervensi tersebut dimaksudkan meredakan lonjakan harga yang dipicu eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, wilayah yang menjadi jalur distribusi utama energi dunia.

Meski terjadi koreksi sementara, para analis menilai, tekanan harga masih berpotensi bertahan selama ketidakpastian geopolitik belum mereda. Pengamat komoditas Sutopo Widodo, berpendapat, lonjakan harga minyak saat ini tidak semata-mata dipicu gangguan pasokan fisik, melainkan oleh dominasi sentimen geopolitik yang memicu kepanikan pasar.

Menurut dia, pasar bereaksi keras terhadap ketidakpastian politik di Iran serta retorika keras dari Amerika Serikat. Ini terjadi meskipun data menunjukkan gangguan produksi riil seperti penurunan produksi hingga sekitar 70 persen di Irak dan hambatan logistik di jalur pelayaran penting seperti Selat Hormuz.

“Dalam struktur pasar energi, ekspektasi terhadap gangguan pasokan jangka panjang sering kali lebih destruktif daripada gangguan fisik itu sendiri. Hal ini menciptakan premi risiko yang besar dan mendorong pelaku pasar melakukan lindung nilai secara agresif,” ujar Sutopo.

Ia menambahkan, kenaikan harga hingga menjadi dua digit dalam waktu singkat dapat menjadi sinyal awal terbentuknya tren kenaikan harga minyak yang lebih persisten. Perubahan peta energi di Timur Tengah serta dinamika politik domestik di Iran dipandang sebagai faktor yang berpotensi menjaga harga energi pada level yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata tahun sebelumnya.

Dalam pasar energi global, dua acuan utama harga minyak, yakni Brent Crude dan West Texas Intermediate (WTI), merespons sentimen geopolitik dengan tingkat sensitivitas berbeda.

Brent, yang berbasis di kawasan Laut Utara dan menjadi tolok ukur harga minyak global, cenderung lebih sensitif terhadap gangguan di jalur laut internasional seperti Selat Hormuz maupun Laut Merah karena kedekatannya dengan pasar Eropa dan Asia. Sementara itu, WTI lebih mencerminkan dinamika domestik Amerika Serikat dan ketersediaan stok di pusat penyimpanan minyak di Cushing, Oklahoma.

"Namun, dalam krisis global seperti saat ini, korelasi kedua benchmark tersebut tetap tinggi karena Amerika Serikat kini berperan sebagai eksportir minyak bersih yang turut menyeimbangkan pasokan global," ujarnya.

Tim analis BRI Danareksa Sekuritas dalam laporan riset pasanya hari ini menyebut ada tiga skenario eskalasi konflik Timur Tengah dan dampaknya terhadap harga minyak global.

Dalam skenario ringan, konflik geopolitik berpotensi menjaga minyak di harga 75–85 dolar AS per barel dengan gangguan pasokan terbatas. Dalam skenario moderat, harga minyak dapat didorong ke level 85–100 dolar AS per barel akibat serangan pada infrastruktur energi. Sementara, konflik yang menjadi sangat ekstrem bisa membuat harga minyak ada di kisaran 100–120 lebih dolar AS per barel.

Dalam skenario ekstrem, kenaikan harga bisa memicu syok pasokan minyak dan meningkatkan risiko stagflasi (pertumbuhan ekonomi stagnan) secara global.

"Secara umum, semakin tinggi eskalasi konflik, semakin besar risiko inflasi energi, volatilitas pasar, dan tekanan terhadap ekonomi negara importir energi seperti Indonesia," kata mereka.

Tim analis BRI menyampaikan, kenaikan harga minyak di atas 100 dolar AS per barel meningkatkan biaya input bagi sektor manufaktur, transportasi, dan logistik.

Energi merupakan komponen biaya dasar yang memengaruhi hampir seluruh rantai pasok. Biaya tersebut pada akhirnya diteruskan kepada konsumen dalam bentuk harga barang yang lebih mahal.

Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) memperkirakan kenaikan harga energi sebesar 10 persen dapat meningkatkan inflasi global sekitar 40 basis poin sekaligus menekan laju pertumbuhan ekonomi dunia.

Sektor penerbangan dan pelayaran akan menghadapi kenaikan tajam biaya bahan bakar seperti avtur dan bunker fuel. Dampaknya, tarif kargo dan tiket penumpang berpotensi meningkat, sementara biaya distribusi barang, termasuk pangan, ikut terdorong naik.

Efek inflasi bisa membuat bank sentral di berbagai negara mempertahankan kebijakan suku bunga tinggi lebih lama untuk meredam ekspektasi inflasi. Ini pada gilirannya dapat memperlambat pemulihan ekonomi global.

Bagi Indonesia, lonjakan harga minyak menimbulkan sejumlah risiko ekonomi. Salah satu yang paling langsung adalah tekanan terhadap anggaran negara. Asumsi harga minyak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berada jauh di bawah harga pasar saat ini. Jika harga minyak bertahan tinggi, beban subsidi energi berpotensi meningkat dan memperlebar defisit fiskal.

Selain itu, pemerintah juga menghadapi dilema kebijakan antara menambah subsidi atau melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM). Walaupun harga minyak yang tinggi dapat meningkatkan penerimaan negara melalui kenaikan Indonesian Crude Price (ICP), peningkatan belanja subsidi diperkirakan lebih besar sehingga memberi tekanan pada APBN.

BRI Danareksa Sekuritas juga memperingatkan efek ketidakpastian geopolitik dan lonjakan harga energi terhadap sentimen risk-off atau keluarnya investor di pasar keuangan global. Kondisi ini biasanya ditandai dengan penguatan dolar AS, kenaikan imbal hasil obligasi global, serta arus keluar dana asing dari pasar negara berkembang.

Di Indonesia, tekanan tersebut berpotensi tecermin pada pelemahan nilai tukar rupiah dan meningkatnya volatilitas di pasar saham. Senin (9/3), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 3,27 persen ke level 7.337. Dalam sepekan terakhir, IHSG melemah 8,48 persen.

Di tengah tekanan pasar, pergerakan saham menunjukkan kecenderungan rotasi sektor. Mayoritas saham mengalami pelemahan, dengan hanya lebih dari 50 saham yang masih mencatatkan penguatan. Saham yang bertahan positif umumnya berasal dari sektor komoditas seperti minyak dan gas, batubara, serta minyak kelapa sawit yang diuntungkan oleh kenaikan harga energi global.

Pejabat Sementara (PJs) Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Jeffrey Hendrik, ditemui di Jakarta, mengatakan, dinamika pasar saham saat ini terutama dipicu faktor eksternal yang menciptakan ketidakpastian global.

“Kalau kita lihat, faktor eksternal yang terjadi memang menimbulkan ketidakpastian yang sangat tinggi, tidak hanya di pasar kita tetapi juga di global market,” ujarnya.

Namun, ia menilai kondisi saat ini masih lebih terkendali dibandingkan gejolak pasar pada April tahun lalu ketika kebijakan tak terduga dari pemerintah Amerika Serikat memicu koreksi pasar yang lebih tajam.

Menurut Jeffrey, infrastruktur dan sistem pengawasan bursa telah disiapkan untuk menghadapi dinamika pasar yang meningkat.

Dengan demikian, arah harga minyak dalam beberapa waktu ke depan akan sangat bergantung pada perkembangan diplomasi dan stabilitas keamanan di kawasan Timur Tengah.