Pertimbangan Hakim Memvonis Hasto 3,5 Tahun Penjara di Perkara Suap

JAKARTA, KOMPAS — Pertimbangan majelis hakim yang didasarkan pada kekuatan bukti elektronik dan aspek yuridis fundamental menjadi penentu nasib Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P Hasto Kristiyanto. Dalam putusan yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (25/7/2025), Hasto divonis 3,5 tahun penjara karena terbukti terlibat dalam kasus suap, tetapi lolos dari dakwaan perintangan penyidikan.

Untuk kasus suap, hakim bersandar kuat pada bukti digital, sementara untuk perintangan penyidikan, hakim membebaskannya karena dakwaan jaksa dinilai lemah dari sisi yuridis dan pembuktian materiil.

Kunci dari vonis bersalah dalam perkara suap adalah alat bukti elektronik berupa percakapan Whatsapp. Ketua Majelis Hakim Rios Rahmanto menjelaskan, inkonsistensi keterangan saksi kunci mengenai sumber dana suap justru berhasil dipatahkan oleh jejak digital ini.

Hakim merujuk pada percakapan 16 Desember 2019 antara saksi Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri. Dalam rentang waktu hanya beberapa detik, Donny mengirim pesan yang eksplisit menyebut dua sumber dana berbeda: ”Mas Hasto ngasih Rp 400 nih,” yang segera diikuti pesan, ”yang 600 Harun katanya.”

Menurut hakim, bukti ini secara sah dan meyakinkan menunjukkan Hasto menyediakan dana Rp 400 juta untuk memuluskan jalan Harun Masiku ke DPR.

Pertimbangan tersebut diperkuat oleh hakim anggota, Sunoto, yang menyebut Hasto memiliki motif dan kewenangan organisasional untuk melakukan hal tersebut. ”Ketika upaya formal gagal, terdakwa beralih ke upaya ilegal,” ujar Sunoto.

Ya, menurut saya kan persangkaannya jelas, bunyi pasalnya pun jelas, barang siapa dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan.

Di sisi lain, majelis hakim menggugurkan seluruh dakwaan perintangan penyidikan karena beberapa alasan fundamental. Pertama, perbuatan yang dituduhkan terjadi pada 8 Januari 2020, sehari sebelum Harun Masiku resmi ditetapkan sebagai tersangka. Menurut hakim, saat itu proses masih dalam tahap penyelidikan, bukan penyidikan, sehingga tidak masuk dalam lingkup Pasal 21 UU Tipikor yang didakwakan pada Hasto.

Kedua, hakim menilai tuduhan menghilangkan barang bukti tidak terbukti. Ponsel yang disebut-sebut ditenggelamkan ternyata masih ada dan telah disita oleh KPK. Karena pasal yang digunakan merupakan delik materiil, jaksa harus membuktikan adanya akibat konkret berupa gagalnya penyidikan, dan hal itu tidak ditemukan dalam fakta persidangan.

Karena terbukti dalam perkara suap, majelis hakim menjatuhkan vonis 3,5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta. Hasto pun dinilai tidak mendukung program pemberantasan korupsi dan merusak citra lembaga penyelenggara pemilu. Sementara hal yang meringankan adalah sikap sopan Hasto, belum pernah dihukum, serta memiliki tanggungan keluarga.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menghormati putusan majelis hakim terhadap Hasto Kristiyanto. Meskipun demikian, ia sempat kecewa dan mempertanyakan vonis bebas yang dijatuhkan kepada Hasto dalam dakwaan perintangan penyidikan.

Setyo mengaku baru mendengar kabar putusan 3,5 tahun tersebut dari media dan belum menerima salinan putusan resmi. Namun, ia secara khusus mengomentari lolosnya Hasto dari jerat Pasal 21 UU Tipikor. 

”Ya, menurut saya kan persangkaannya jelas, bunyi pasalnya pun jelas, barang siapa dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan,” ujar Setyo pada Jumat (25/7/2025) malam.

Bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sudah sangat kuat untuk menunjukkan adanya upaya langsung dari terdakwa untuk merintangi penyidikan. Ia yakin bahwa bukti tersebut secara langsung menunjukkan adanya upaya untuk mencegah, merintangi, dan mengagalkan proses hukum oleh terdakwa.

Mengenai langkah hukum selanjutnya, seperti mengajukan banding, Setyo menyatakan pihaknya tidak akan terburu-buru. KPK akan menunggu dan mempelajari salinan lengkap putusan beserta pertimbangan-pertimbangan hakim di dalamnya sebelum mengambil keputusan.

”Upaya itu nanti setelah putusannya kami terima secara lengkap. Saya tidak akan mendahului karena yang pertama itu adalah kewenangan dari jaksa penuntut umum,” ujarnya.