Bulog Bakal Dapatkan Dana Tunai APBN untuk Pengadaan Gabah dan Beras

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah bakal memberikan dana tunai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 kepada Perum Bulog untuk menyerap gabah dan beras sebanyak 3 juta ton setara beras. Saat ini, mekanismenya tengah digodok di Kementerian Keuangan.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, Jumat (24/1/2025), mengatakan, tahun ini, pemerintah menargetkan Bulog dapat menyerap gabah dan beras sebanyak 3 juta ton setara beras. Setidaknya, sekitar 70 persen dari target itu bisa direalisasikan pada masa panen padi Februari-Mei 2025.

Oleh karena itu, Bulog membutuhkan dana tunai yang bisa langsung digunakan untuk menyerap gabah dan beras. Pemerintah melalui rapat koordinasi bidang pangan telah menyetujui pendanaan tunai bagi Bulog yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

”Saat ini, mekanisme dana tunai itu tengah digodok Kementerian Keuangan. Pencairannya tidak perlu menunggu Bulog menjadi badan otonom. Kami harap mekanisme baru itu dapat kelar dalam waktu dekat agar Bulog dapat segera menyerap gabah dan beras dalam negeri,” ujarnya kepada Kompas.

Pemerintah melalui rapat koordinasi bidang pangan telah menyetujui pendanaan tunai bagi Bulog yang bersumber dari APBN 2025.

Arief menjelaskan, selama ini, pembiayaan pengadaan cadangan pangan pemerintah (CPP) oleh Bulog bersumber dari pinjaman bank-bank milik negara dengan bunga murah melalui mekanisme subsidi bunga pinjaman. Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 153 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga Pinjaman dalam Rangka Pengadaan CPP.

Dengan skema itu, Bulog harus mengembalikan pinjaman dan menanggung biaya bunga meskipun sebagian bunga pinjaman ditanggung pemerintah. Bulog juga harus menunggu cukup lama pencairan dana pembayaran klaim atas subsidi bunga tersebut.

”Kini, pemerintah telah sepakat mengubah mekanisme pinjaman subsidi bunga itu menjadi pendanaan tunai dari APBN. Pasti nanti akan ada bedanya saat Bulog membeli gabah dan beras dengan dana tunai dibandingkan dengan pinjaman dari bank-bank milik negara,” kata Arief.

Pada 22 Januari 2025, pemerintah yang telah menghentikan impor beras tahun ini telah menugaskan Bulog menyerap gabah di tingkat petani dan penggilingan. Bulog juga diminta membeli beras di pabrik-pabrik penggilingan beras untuk memperkuat cadangan beras pemerintah.

Serapan gabah kering panen (GKP) ditargetkan sebanyak 1,2 juta ton atau 600.000 ton setara beras dan gabah kering giling (GKG) 1,48 juta ton (900.000 ton setara beras). Adapun pengadaan beras dari dalam negeri ditargetkan 1,5 juta ton.

Bulog juga membutuhkan dana Rp 57 triliun untuk mengelola 4,7 juta ton beras sepanjang tahun ini. Volume beras itu terdiri dari 3 juta ton beras yang ditargetkan diserap Bulog dan 1,7 juta ton beras yang saat ini dikelola Bulog.

Arief juga menyatakan Bapanas sedang menyiapkan aturan relaksasi harga pembelian beras oleh Bulog. Saat ini, harga pembelian beras yang ditetapkan pemerintah Rp 12.000 per kilogram (kg), sementara Bulog mengusulkan relaksasi harga pembelian di rentang Rp 12.000-Rp 12.500 per kg.

”Kemungkinan nanti akan direlaksasi menjadi Rp 12.250 per kg. Namun, hal ini harus dibicarakan dan diputuskan terlebih dahulu dalam rapat terbatas dengan Presiden,” katanya.

Dalam rangka pengadaan beras, lanjut Arief, Bulog juga akan menjalin kemitraan dengan pelaku usaha penggilingan beras. Beberapa di antaranya adalah Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), dan Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI).

Direktur Utama PT AB2TI Petani Sejahtera Nusantara, Masroni, menyambut baik rencana kemitraan dengan Bulog. Namun, kerja sama itu harus diikuti dengan kesepakatan harga pembelian beras yang tidak merugikan pabrik-pabrik penggilingan beras, termasuk PT AB2TI Petani Sejahtera Nusantara.

Saat ini, harga gabah di tingkat petani di beberapa daerah di Jawa Barat sangat tinggi. Lantaran belum panen, banyak penggilingan padi yang membeli GKG simpanan petani yang harganya berkisar Rp 8.400-Rp 8.500 per kg.

”Di tingkat penggilingan, harga GKG sudah berkisar Rp 8.600-Rp 8.700 per kg. Harga itu sudah di atas harga HPP GKG di tingkat penggilingan dan gudang Bulog yang masing-masing Rp 8.000 per kg dan Rp 8.200 per kg,” kata Masroni.

Ia juga menuturkan, jika GKG itu dijadikan beras medium dan premium, harganya bisa di kisaran Rp 14.000-Rp 17.000 per kg. Dengan begitu, apabila Bulog membeli beras itu sesuai HPP beras Rp 12.000 per kg, penggilingan pasti merugi.

HPP beras Rp 12.000 per kg itu berlaku jika harga GKP petani Rp 6.500 per kg dan GKG di penggilingan Rp 8.000 per kg. Kalaupun pemerintah akan merelaksasi HPP beras menjadi Rp 12.250 atau Rp 12.500 per kg, Bulog tetap bakal kesulitan menyerap beras dari penggilingan.

Meskipun pada belum dipanen, para penebas padi beberapa korporasi beras besar telah menawar GKP petani seharga Rp 7.500-Rp 8.000 per kg. Mereka bahkan telah memberi uang muka atau panjar kepada beberapa petani.

Masroni yang merupakan anggota AB2TI Jawa Barat juga menyatakan adu serap gabah petani sudah mulai terjadi di sejumlah daerah di Jawa Barat. Meskipun belum dipanen, para penebas padi beberapa korporasi beras besar telah menawar GKP petani seharga Rp 7.500-Rp 8.000 per kg.

Mereka bahkan telah memberi uang muka atau panjar kepada beberapa petani. Begitu panen raya, mereka tinggal melunasi saja. "Melihat situasi itu, penggilingan kecil dan Bulog pasti akan kalah bersaing," katanya.

Masroni memperkirakan puncak panen raya padi di sebagian besar daerah di Jawa Barat terjadi pada April 2025. Harga rerata GKP petani pada puncak panen itu diperkirakan Rp 7.000 per kg.