Bulog Kesulitan Peroleh Plastik Kemasan untuk SPHP dan Bantuan Pangan

JAKARTA, KOMPAS — Perum Bulog mulai kesulitan mendapatkan pasokan plastik kemasan. Padahal, plastik kemasan itu dibutuhkan untuk menyalurkan beras dan minyak goreng program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan Bantuan Pangan.

Bersamaan dengan itu, harga bahan pokok berkemasan plastik, seperti beras, minyak goreng, dan gula pasir, terus merangkak naik. Ini mengindikasikan terbatasnya bahan baku plastik dan kenaikan harga plastik kemasan mulai memengaruhi harga pangan.

Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara hibrida di Jakarta, Senin (20/4/2026). Rapat yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir Balaw itu dihadiri perwakilan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga pemangku kepentingan pangan.

Stok beras di Bulog banyak, tetapi terkendala ketersediaan plastik kemasan.

Kepala Divisi Perencanaan Operasi dan Analisis Harga Perum Bulog Wawan Hidayanto mengatakan, per 20 April 2026, stok beras di Bulog sebanyak 4,8 juta ton. Ini menunjukkan Bulog masih memiliki stok beras yang berlimpah untuk menggulirkan program SPHP dan Bantuan Pangan.

Namun, ada kendala terkait ketersediaan plastik kemasan beras SPHP serta paket bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng. Hal itu merupakan dampak dari terbatasnya pasokan dan kenaikan harga plastik beserta bahan bakunya akibat penutupan Selat Hormuz.

”Kami telah dua kali menggelar lelang pengadaan plastik kemasan untuk beras SPHP dan bantuan pangan. Namun, kedua lelang itu gagal lantaran tidak ada penawaran dari para produsen plastik kemasan,” ujarnya.

Untuk sementara, Wawan melanjutkan, Bulog menggunakan stok lama plastik kemasan beras PSO (kewajiban pelayanan publik) sebagai wadah beras SPHP. Meskipun bukan untuk peruntukannya, kemasan itu telah dilabeli ”tidak untuk diperjualbelikan” sehingga masih sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku.

”Kami telah berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan untuk mengatasi masalah itu. Kami juga akan menggelar lelang ketiga pengadaan plastik kemasan pada pekan ini. Semoga, kami bisa segara mendapat solusinya,” katanya.

Berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan (Kemendag), harga rerata nasional beras medium di pasar tradisional per 17 April 2028 mencapai Rp 13.705 per kilogram (kg). Harga beras tersebut naik tipis 0,02 persen dalam sepekan dan masih berada di atas rerata nasional harga eceran tertinggi (HET) Rp 13.500 per kg.

Bahkan, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras bertambah. Pada pekan ketiga April 2026, jumlahnya sebanyak 97 daerah. Padahal, pada pekan kedua April 2026, jumlahnya baru 83 daerah.

Gula pasir dan minyak goreng juga bernasib serupa. Dalam perbandingan yang sama, harga rerata nasional gula pasir naik 1,31 persen menjadi Rp 18.731 kg, sedangkan minyak goreng naik 1,21 persen menjadi Rp 19.582 per liter.

Dalam sepekan, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga gula pasir bertambah dari 153 daerah menjadi 171 daerah. Adapun jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga minyak goreng bertambah dari 177 daerah menjadi 207 daerah.

”Dari hasil identifikasi kami, kenaikan harga gula pasir dipengaruhi oleh kenaikan harga plastik kemasan,” kata Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono.

Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Nawandaru Dwi Putra juga berpendapat senada. Isu ketersediaan biji plastik dan kenaikan harga plastik kemasan turut memengaruhi kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, termasuk minyak goreng premium dan Minyakita.

”Padahal, stok minyak goreng premium dan second brand terbilang berlimpah. Ketersediaan dan kenaikan harga plastik kemasan telah membuat para produsen minyak goreng kesulitan mengemas produk mereka,” kata Nawandaru.

Dalam rapat itu, Wakil Kepala Satuan Tugas Pangan Kepolisian RI Komisaris Besar Zain Dwi Nugroho menuturkan, harga plastik kemasan telah naik 40-80 persen. Kenaikan harga plastik ini juga telah memengaruhi kenaikan harga sejumlah pangan pokok.

”Untuk itu, pemerintah perlu segera mencari solusi atas terhambatnya pasokan bijih plastik guna meredam kenaikan harga plastik kemasan di dalam negeri,” tuturnya.

Pada 16 April 2026, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah membahas masalah itu bersama pelaku pelaku industri hulu petrokimia, industri antara, industri hilir, hingga industri daur ulang plastik. Kemenperin dan para pelaku industri berkomitmen menjaga kesinambungan pasokan plastik beserta bahan bakunya di dalam negeri.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita melalui siaran pers mengatakan, penutupan Selat Hormuz telah mendistorsi struktur harga plastik di dalam negeri. Penyesuaian harga tersebut dimungkinkan terjadi akibat kenaikan biaya logistik atau pengiriman dan pengenaan biaya tambahan premium.

Selain itu, dipengaruhi pula oleh bertambahnya waktu pengiriman bahan baku dari luar negeri. Pengiriman logistik yang sebelumnya membutuhkan waktu rata-rata sekitar 15 hari, kini, dapat meningkat hingga 50 hari.

”Kondisi-kondisi itu tentu berdampak pada peningkatan beban biaya produksi di dalam negeri,” ujarnya.

Agus juga menegaskan, situasi global saat ini menjadi pelajaran penting bagi para pelaku industri petrokimia. Hal itu terutama untuk semakin memperkuat kemandirian industri petrokimia nasional, terutama dari sisi penyediaan bahan baku dalam negeri.

Artinya, ketergantungan terhadap bahan baku impor perlu terus dikurangi. Salah satunya dengan menarik investor untuk mengembangkan dan memperkuat industri hulu-hilir petrokimia dalam negeri.

Ada potensi pengembangan bahan baku substitusi nafta—bahan baku biji plastik—dari sumber alternatif domestik, seperti CPO.

Menurut Agus, ada potensi pengembangan bahan baku substitusi nafta—bahan baku biji plastik—dari sumber alternatif domestik, seperti minyak sawit mentah (CPO). Meski dari sisi harga masih relatif tinggi, opsi tersebut layak untuk terus dieksplorasi sebagai bagian dari strategi diversifikasi bahan baku dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor.

”Kita harus melihat seluruh potensi sumber daya nasional yang bisa menjadi alternatif bahan baku industri petrokimia, termasuk CPO, meskipun tantangan keekonomiannya masih perlu dihitung secara matang,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengemukakan, selama ini, industri plastik di dalam negeri sangat bergantung pada impor nafta dari kawasan Timur Tengah. Namun, eskalasi konflik telah menghambat distribusi bahan baku, terutama karena kendala logistik dan pengapalan.

Di sisi lain, gangguan pasokan itu juga diperparah oleh kondisi kahar sejumlah negara produsen plastik di kawasan Asia. Beberapa negara tersebut adalah Taiwan, Korea Selatan, Thailand, Vietnam, dan Singapura.

”Kami tengah mencari alternatif pasokan nafta dan plastik dari India, Amerika Serikat, dan Afrika. Proses impornya sudah mulai berjalan, tetapi membutuhkan waktu,” katanya (Kompas, 14/4/2026).