BUMN Pangan Bakal Dapat Jatah Bulanan 30 Persen Minyakita

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah akan menjadikan badan usaha milik negara atau BUMN kluster pangan sebagai andalan pendistribusian Minyakita. BUMN tersebut bakal mendapat jatah 20-30 persen Minyakita dari total realisasi kewajiban memasok kebutuhan domestik (DMO) Minyakita per bulan.

Minyakita merupakan minyak goreng kemasan sederhana program Minyak Goreng Rakyat. Pasokannya berasal dari para eksportir sejumlah produk turunan kelapa sawit yang terikat kebijakan DMO Minyakita.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Bambang Wisnubroto, Selasa (16/9/2025), mengatakan, selama ini pendistribusian Minyakita melalui Perum Bulog dan ID Food sangat efektif. Distribusi Minyakita menjadi semakin luas dan harga jualnya di konsumen dapat sesuai harga eceran tertinggi (HET) Rp 15.700 per liter.

Namun, porsi pasokan Minyakita ke BUMN pangan tersebut baru berkisar 7-8 persen per bulan. Oleh karena itu, pemerintah akan menambah jatah pasokan Minyakita ke BUMN pangan menjadi 20-30 persen per bulan dari total realisasi DMO bulanan.

”Draf regulasinya sudah ada dan sedang menunggu kajiannya selesai. Kami akan segera merampungkannya sehingga dapat segera diterapkan,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara hibrida di Jakarta.

Porsi pasokan Minyakita ke BUMN pangan tersebut baru berkisar 7-8 persen per bulan. Pemerintah akan menambah jatah pasokan Minyakita ke BUMN pangan menjadi 20-30 persen per bulan.

Kemendag mencatat, realisasi DMO Minyakita pada Agustus 2025 sebesar 194.060 ton. Realisasi bulanan tersebut terbesar ketiga sepanjang periode Januari-Agustus 2025. Adapun per 15 September 2025, realisasi DMO tersebut baru sebesar 61.492 ton.

Menurut Bambang, peningkatan peran BUMN pangan dalam pendistribusian Minyakita dapat menjadi solusi atas sejumlah problem distribusi Minyakita. Sejumlah problem itu terpetakan dari hasil pengawasan dan evaluasi pendistribusian Minyakita.

Ia mencontohkan, di Papua Tengah dan Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak ada distributor Minyakita. Ini membuat rantai distribusi Minyakita menjadi panjang sehingga harga jualnya tidak bisa sesuai HET.

Per 15 September 2025, harga Minyakita di Papua Tengah mencapai Rp 20.500 per liter atau 30,57 persen di atas HET. Adapun di NTT, harganya Rp 18.700 per liter atau 19,11 persen di atas HET.

”Untuk itu, kami akan mendorong BUMN pangan masuk ke kedua wilayah tersebut sebagai distributor,” kata Bambang.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sepanjang Januari hingga pekan kedua September 2025, harga rerata bulanan Minyakita secara nasional masih berada di atas HET. Pada pekan kedua September 2025, harga rerata nasional Minyakita sebesar Rp 17.309 per liter.

Harga tersebut naik 0,24 persen dibandingkan rerata harga pada Agustus 2025. Tiga daerah dengan harga Minyakita tertinggi adalah Kabupaten Pegunungan Bintang (Rp 50.000 per liter), Puncak Jaya (Rp 45.000 per liter), dan Yahukimo (Rp 40.000 per liter).

Selain Minyakita, dalam rapat koordinasi itu juga terungkap jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beras kembali bertambah. Padahal, dalam tiga pekan terakhir, pemerintah telah menyalurkan puluhan ribu ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke beberapa kanal penyaluran, termasuk melalui gerakan pangan murah di sejumlah daerah.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, pada pekan kedua September 2025, daerah yang mengalami kenaikan harga beras sebanyak 109 kabupaten/kota. Jumlah tersebut naik tipis dibandingkan pada pekan pertama September 2025 yang sebanyak 100 kabupaten/kota.

BPS juga mengategorikan beras sebagai salah satu komoditas yang perlu diwaspadai. Ini lantaran beras masuk dalam matriks perubahan Indeks Perubahan Harga (IPH) berkategori rendah dan level harga berkategori tinggi.

”Dari sisi perubahan IPH memang rendah. Namun, dari sisi harga, levelnya tergolong tinggi. Artinya, konsumen masih harus membayar mahal untuk mendapatkan beras,” katanya.

Amalia menjelaskan, secara umum harga beras medium dan premium di zona 1 dan zona 2 memang turun. Namun, harganya masih di atas HET. Sementara di zona 3, harga beras masih naik dan berada di atas HET.

Ia mencontohkan, pada pekan kedua September 2025, harga rerata beras medium dan premium di zona 1 masing-masing Rp 13.924 per kg dan Rp 15.364 per kg. Dibandingkan Agustus 2025, harga beras medium dan premium masing-masing turun 0,43 persen dan 0,28 persen. Namun, harganya masih di atas HET beras medium Rp 13.500 per kg dan HET beras premium Rp 14.900 per kg.

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Komisaris Jenderal (Pol) Tomsi Tohir Balaw menyayangkan bertambahnya daerah yang mengalami kenaikan harga beras. Ia meminta setiap pemerintah daerah tidak berpuas diri setelah berhasil menurunkan harga beras.

”Kalau bisa, gerakan pangan murah jangan hanya digelar sesekali. Lanjutkan gerakan pangan murah itu secara rutin hingga harga beras benar-benar turun setidaknya mendekati HET,” kata Tomsi.

Tomsi juga menyebutkan, masih terdapat 93 kabupaten/kota yang tidak mengalami penurunan harga beras pada pekan pertama dan kedua September 2025. Beberapa di antaranya adalah Kabupaten Mempawah, Sidoarjo, Karawang, Sukoharjo, dan Ogan Komering Ulu Selatan.

Ia meminta pemerintah di 93 daerah itu menggandeng Bulog untuk menurunkan harga beras. Kalau belum ada tindakan dari pemerintah daerah, Bulog diharapkan jemput bola menggelar gerakan pangan murah di 93 daerah tersebut.