Buntut Panjang Kebakaran Smelter Freeport

Insiden kebakaran yang terjadi unit pabrik pemisahan gas bersih pada fasilitas pemurnian konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia atau PTFI di Kawasan Ekonomi Khusus Gresik, Jawa Timur, pada pekan kedua Oktober 2024, berbuntut panjang. Operasional smelter dengan desain satu jalur atau single line, yang digadang punya kapasitas produksi terbesar di dunia ini, terpaksa harus terhenti hingga setahun ke depan.

Selain merusak momentum transisi proyek hilirisasi tambang sebagai fondasi baru ekonomi negara, terbakarnya fasilitas smelter milik perusahaan anggota holding BUMN tambang MIND ID ini juga berpotensi mengurangi penerimaan negara.

Kebakaran pada unit asam sulfat smelter atau yang biasa disebut common gas cleaning plant ini terjadi pada Senin (14/10/2024), sekitar pukul 17.35, di saat pekerja tengah bersiap memasukkan konsentrat ke dalam furnace (alat tungku pemanas). Dalam proses tersebut, terdapat kipas yang tidak berfungsi, sehingga menimbulkan cipratan api kecil.

Tim segera melakukan pemeriksaan. Sayangnya, api semakin membesar dan menyebabkan ledakan. Untungnya, semua karyawan berhasil dievakuasi dari area tersebut sehingga tidak mengakibatkan korban jiwa.

Sejak terjadinya insiden kebakaran hingga saat ini, smelter PTFI belum kembali beroperasi. Pada gelaran Indonesia Mining Summit 2024, Rabu (4/12/2024), Presiden Direktur PTFI Tony Wenas menargetkan bahwa smelter baru akan beroperasi lagi pada pertengahan tahun 2025.

Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Selasa (24/12/204) di kantornya, memperkirakan bahwa fasilitas pemurnian di Kecamatan Manyar tersebut baru bisa kembali beroperasi per September 2025. Butuh waktu cukup lama agar smelter dapat kembali beroperasi karena perbaikan pada unit pabrik pemisahan gas perlu dilakukan secara tuntas terlebih dahulu.

Peneliti Alpha Research Database sekaligus penulis buku Freeport: Bisnis Orang Kuat VS Kedaulatan Negara, Ferdy Hasiman, menuturkan kendati kebakaran hanya terjadi pada satu unit common gas cleaning plant, produksi smelter tak akan bisa dilanjutkan selama unit tersebut belum bisa beroperasi secara sempurna.

Ia menuturkan pada proses pemurnian, konsentrat tembaga dimasukan dalam tungku peleburan atau flash smelting furnace (FSF) sebelum dibakar. Proses itu menghasilkan gas buang dari zat berbahaya bernama sulfur dioksida (SO2).

Penurunan pendapatan PTFI berdampak pada penurunan setoran dividen kepada pemegang saham terbesar, MIND ID, dan kas negara.

Zat kimia sulfur dioksida ini bersifat korosif sehingga tak bisa dilepas begitu saja ke udara. Zat ini harus dimurnikan menjadi gas bersih lewat proses Common Gas Cleaning Plant. Usai dibersihkan, sulfur dioksida dapat diproses menjadi asam sulfat, zat yang dapat dimanfaatkan untuk produksi aspal dan pupuk.

Jika membiarkan konsentrat sulfur dioksida terbuang di udara bebas, gas buangan ini dapat mencemari atmosfer sehingga menyebabkan terjadinya hujan asam yang berbahaya bagi ekologi.

”Maka, sebelum satu unit pabrik itu diperbaiki, produksi tak boleh dilanjutkan karena jika dipaksakan akan berdampak besar pada lingkungan sekitar. Untuk itu, langkah yang harus dilakukan Freeport sebagai pemilik pabrik harus memastikan bahwa common gas cleaning plant pada unit asam sulfat harus diperbaiki dahulu,” ujar Ferdy.

Insiden kebakaran smelter PTFI terjadi hanya sebulan setelah Presiden Joko Widodo meresmikan operasional fasilitas ini pada September 2024. Menurut Ferdy, insiden ini tentu akan berdampak pada penurunan pendapatan perusahaan. Penurunan pendapatan PTFI berdampak pada penurunan setoran dividen kepada pemegang saham terbesar, MIND ID, dan kas negara.

Pada puncak produksinya, smelter Freeport dirancang dengan kapasitas pemurnian 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Kapasitas ini mampu menghilirisasi produksi bijih di area hulu, dari kawasan operasi tambang bawah tanah Freeport di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, yang rata-rata mencapai 230.000 ton per hari, sebelum diolah menjadi konsentrat.

Ferdy menyebutkan, produk katoda tembaga yang diproduksi pabrik smelter PTFI dapat digunakan sebagai pembuatan kawat, kabel dan asam sulfat (untuk pupuk). Produk sampingannya juga berupa, gipsum (semen), anode slime (perak dan emas), copper slag (semen dan beton), serta copper telluride (perangkat optik dan pelapis energi matahari).

Kebakaran juga menyebabkan produksi PTFI di hulu terganggu mengingat pemerintah melarang semua perusahaan tambang mengekspor konsentrat tembaga per 1 Januari 2025. Dengan kebakaran ini, lanjut Ferdy, PTFI terpaksa menurunkan target produksi harian yang berdampak pada operasional dan keuangan perusahaan.

Padahal secara teknis, tambang bawah tanah milik Freeport tak boleh berhenti berproduksi. Karakteristik tambang bawah tanah sangat berbeda, karena metode yang dipakai untuk penambangan menggunakan metode block caving dengan membiarkan bijih-bijih dalam ukuran besar runtuh karena gaya gravitasi.

”Setelah runtuh, barulah batuan bijih tersebut dibawa ke pabrik pengolahan. Jadi, apabila aktivitas tambang terhenti terjadi akumulasi tegangan di dalam tanah yang pada gilirannya merusak infrastruktur yang sudah dibangun sejak lama,” kata Ferdy.

Pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, berharap insiden kebakaran yang membuat smelter PTFI di Manyar, Gresik, baru dapat kembali beroperasi di triwulan III-2024 tidak membuat pemerintah tergoda untuk memperpanjang relaksasi ekspor konsentrat tembaga.

Pelarangan ekspor mineral mentah telah coba diatur sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lewat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun belum diimplementasikan terhadap semua komoditas.

Untuk dapat mengekspor, pengusaha atau perusahaan tambang harus membangun smelter atau pusat pemurnian dan pengolahan mineral.

Adapun khusus perusahaan tambang tembaga mendapatkan relaksasi ekspor konsentrat tembaga sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral di Dalam Negeri.

Payung hukum tersebut mengatur tentang penyelesaian pembangunan fasilitas pemurnian mineral logam di dalam negeri. Salah satu dampaknya adalah perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga dan lumpur anoda PT Freeport Indonesia dan perusahaan tembaga lainnya hingga 31 Desember 2024.

”Kalau pemerintah memberikan kembali relaksasi ekspor, maka potensi nilai tambah akan kembali hilang. Saya rasa ini sudah terakhir untuk pemberian relaksasi. Jadi larangan ekspor tadi harus berlaku pada Januari 2025,” kata Fahmy.

Berbeda dengan Fahmy, Ferdy punya pandangan pemerintah perlu mempertimbangkan perpanjangan relaksasi konsentrat tembaga. Relaksasi ekspor tembaga penting membuka ruang bagi PTFI untuk menghindari risiko operasional, produksi, tenaga kerja, hingga penerimaan negara.

”Jika dilakukan relaksasi, Freeport masih bisa ekspor konsentrat sehingga produksinya tak terganggu. Intinya, relaksasi diperlukan untuk menjaga produksi (di sektor hulu),” ujarnya.

Terkait kepastian perpanjangan relaksasi ekspor konsentrat tembaga yang akan berakhir akhir tahun 2024, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Tri Winarno tidak merespons saat Kompas meminta konfirmasi.

Terlepas dari kebijakan perpanjangan relaksasi ekspor tembaga dapat menopang penerimaan negara dalam bentuk devisa ekspor, pemerintah tetap perlu melakukan evaluasi terhadap perkembangan proses perbaikan smelter PTFI punya peran krusial dalam mewujudkan cita-cita hilirisasi sumber daya alam.