KPK OTT Lagi, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Ikut Ditangkap

JAKARTA, KOMPAS — Pada Jumat (7/11/2025) ini, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan atau OTT. Setelah melakukan OTT di wilayah Provinsi Riau, kali ini operasi dilakukan di wilayah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Salah satu yang terjaring dalam OTT tersebut adalah Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.

Informasi terkait OTT itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi wartawan, Jumat petang. Ia juga mengatakan bahwa OTT KPK di wilayah Ponorogo itu terkait dengan mutasi dan promosi jabatan.

”Benar,” ujar Fitroh melalui pesan singkat.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo juga membenarkan bahwa ada kegiatan tangkap tangan KPK di wilayah Jawa Timur. Salah satu pihak yang ditangkap adalah Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Adapun terkait siapa saja yang diamankan dan terkait perkaranya apa, KPK akan memberikan update secara berkala. Sebab, saat ini tim penyidik masih bekerja di lapangan.

”Selain pihak-pihak yang diamankan, barang buktinya apa saja, nanti akan kami update,” ujar Budi.

Menurut Budi, beberapa waktu lalu Sugiri juga pernah mendatangi Gedung Merah Putih KPK dalam rangka kegiatan koordinasi dan supervisi. Kegiatan koordinasi dan supervisi itu dilakukan sebagai langkah pencegahan korupsi, salah satunya dengan program monitoring, controlling, surveillance for prevention (MCSP).

Selain itu, KPK juga sedang berkonsentrasi mengusut dugaan penyimpangan penggunaan dana hibah untuk kelompok masyarakat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pemeriksaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat di Jawa Timur ini juga sedang bergulir di KPK.

KPK juga sedang berkonsentrasi mengusut dugaan penyimpangan penggunaan dana hibah untuk kelompok masyarakat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

”Oleh karena itu, dalam kegiatan koordinasi supervisi tersebut, KPK mewanti-wanti semua pemerintah daerah untuk terus melakukan upaya-upaya perbaikan dalam pencegahan korupsi. Selain itu, juga yang menjadi concern KPK adalah terkait dengan bagaimana pemerintah daerah menyusun indikator dan skala prioritas dalam proses perencanaan dan penganggaran. Dengan demikian, setiap perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu tepat sasaran untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” terang Budi.

KPK juga mendampingi daerah dalam penggunaan anggaran agar lebih efektif dan efisien. Dalam MCSP yang disoroti oleh KPK, salah satu yang disoroti adalah terkait dengan manajemen aparatur sipil. Bagaimana pemerintah daerah harus memiliki koridor-koridor, prosedur, dan mekanisme dalam proses-proses manajemen seorang aparatur sipil negara (ASN).

”Bagaimana proses mutasi, promosi, dan juga proses-proses manajemen ASN lainnya. Sebab, itu juga menjadi salah satu yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi,” kata Budi.

Saat ditanya terkait dengan pihak-pihak yang terjaring OTT KPK, apakah akan dibawa malam ini atau besok ke KPK, Budi belum bisa memastikan. Informasi tersebut menurut rencana akan diperbarui secara berkala.

Operasi tangkap tangan kali ini merupakan OTT yang kedua pada bulan November ini yang dilakukan penyidik KPK. Pada Senin (3/11/2025), KPK menangkap Gubernur Riau Abdul Wahid yang diduga meminta ’jatah preman’ di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Provinsi Riau. Abdul Wahid telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Kepala Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau M Arief Setiawan dan tenaga ahli gubernur Dani M Nursalam.