Bursa Ketua Umum PPP Memanas, Figur Eksternal Diunggulkan

JAKARTA, KOMPAS – Persaingan calon ketua umum Partai Persatuan Pembangunan atau PPP kian memanas. Sejumlah nama tokoh eksternal mencuat bakal memimpin partai berlambang Kabah itu. Namun, masuknya figur eksternal dikritik karena dinilai kurang demokratis dan belum tentu mampu mendongkrak elektabilitas PPP. Soliditas internal serta kehadiran figur populer yang berakar di basis dinilai tetap krusial.

Menurut rencana, PPP akan menggelar Muktamar X pada akhir September 2025 di Bali. Dalam forum tertinggi partai itu, PPP akan memilih ketua umum baru, menggantikan Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono. Kepemimpinan Mardiono sebelumnya banyak disorot, terutama karena dinilai gagal membawa PPP melampaui ambang batas parlemen pada Pemilu 2024.

Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy, saat dihubungi dari Jakarta, Senin (2/6/2025), mengungkapkan, PPP membutuhkan sosok yang memiliki daya tarik elektoral di tengah struktur pemilih Indonesia yang masih didominasi oleh mereka yang tak mengenyam pendidikan tinggi. PPP, menurut dia, memahami kondisi ini.

Dulu, PPP memiliki tokoh besar seperti Hamzah Haz (Wakil Presiden ke-9 RI yang juga Ketua Umum PPP periode 1998-2007). Namun, belakangan, figur sekelas itu tak lagi muncul di tubuh partai.

”Karena itu, suntikan darah segar sangat perlu,” ujar pria yang akrab disapa Rommy itu.

Sejumlah nama eksternal yang ia bujuk untuk menjadi ketua umum PPP antara lain mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Dudung Abdurachman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto. Meski belum mengemuka dalam forum-forum resmi seperti musyawarah kerja wilayah (mukerwil) PPP, Rommy menegaskan, tradisi di PPP memungkinkan nama baru muncul langsung pada hari pelaksanaan muktamar.

”Sejak PPP ada, nama di muktamar bisa muncul pada hari-H,” ucapnya.

Terkait nama Amran Sulaiman, Rommy mengaku beberapa kali berdiskusi dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Diskusi itu dilakukan karena Jokowi dinilai mengenal baik kualitas dan totalitas Amran dalam menjalankan amanah. Meski begitu, ia membantah bahwa Jokowi ikut cawe-cawe dalam pemilihan ketua umum PPP kali ini.

”Dengan Pak Amran, saya sudah berteman baik selama hampir dua dekade. Itu pun saya butuh berkali-kali meyakinkan beliau untuk bersedia maju, sampai saya harus ke Makassar. Sampai saat ini pun, Pak Amran masih wait and see,” ujarnya.

Nama Mardiono masih kuat

Sementara itu, Juru Bicara PPP Usman Tokan mengungkapkan, dukungan terhadap Mardiono sebagai calon ketua umum sejauh ini justru mengemuka dalam forum-forum formal partai, seperti mukerwil. ”Dari setiap mukerwil itu rata-rata pernyataan mereka, selagi evaluasi soal program kerja, evaluasi pilkada, hampir semua wilayah itu menyatakan memberikan dukungan kepada Pak Mardiono untuk maju menjadi calon ketua umum,” tuturnya.

Ia membedakan dukungan formal ini dengan wacana yang dibawa Rommy. Menurut Usman, dorongan dari Rommy kepada tokoh-tokoh eksternal, seperti Amran, Dudung Abdurachman, atau Saifullah Yusuf, masih sebatas usulan personal atau sejumlah pengurus daerah yang belum lahir dari mekanisme resmi partai. ”Kalau saya sebut, masih wacana, ya, karena belum ada kegiatan partai yang formal, itu memberikan dukungan atau membuat pernyataan dukungan terhadap calon dari eksternal,” ujarnya.

Terkait peluang figur eksternal untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum, Usman menjelaskan, AD/ART PPP mensyaratkan calon berasal dari kader internal yang pernah menjabat sebagai pengurus wilayah atau pusat. Namun, ia tidak menutup kemungkinan adanya perubahan aturan dalam Muktamar X mendatang jika peserta muktamar menghendakinya.

”Kalau perkembangan zaman, manakala muktamirin menghendaki adanya unsur luar yang masuk ke dalam, ya, bisa saja terjadi, tetapi agak repot ya, agak susah. Karena akan ada pertanyaan muncul di kader-kader itu, waktu pemilu berdarah-darah, yang calon ketua umum dari eksternalnya ada di mana?” tuturnya.

Usman menekankan, PPP membutuhkan pemimpin yang kuat, bukan hanya secara elektoral, melainkan juga dalam pengelolaan organisasi, posisi keuangan, dan loyalitas keluarga. ”Seorang ketua umum itu harus sudah selesai dengan dirinya. Jadi, dia fokus bagaimana untuk membesarkan partai ini,” ujarnya.

Ketua DPP PPP Yunus Razak menilai, masa depan PPP pasca-kegagalan di Pemilu 2024 membutuhkan kombinasi antara kekuatan internal dan energi baru dari luar. Ia mengatakan, struktur organisasi partai saat ini tidak menutup kemungkinan terbentuknya sinergi antara kader internal dan tokoh eksternal, selama keduanya mampu membangun visi bersama untuk membesarkan PPP.

”Memang kalau di struktur ya, di internal PPP, ada kombinasi yang diharapkan. Kombinasi itu adalah perpaduan sinergitas antara tokoh baru dari luar dan kader PPP itu sendiri,” kata Yunus.

Menurut Yunus, kunci keberhasilan proses transisi dan konsolidasi justru ada pada Mardiono. Karena itu, setiap calon eksternal yang serius ingin membenahi PPP perlu membangun komunikasi yang baik, terutama dengan Mardiono, agar tidak menimbulkan perpecahan di internal partai.

”Jadi, ke depan ini memang pintunya harus dengan Pak Mardiono. Kalau di luar dari itu, saya kira itu lewat belakang atau lewat samping, itu enggak bagus. Pendatang baru mestinya lewat pintu depan, ya. Pintu depannya itu, ya, Pak Mardiono,” ucapnya.

Tidak ada jaminan

Sementara itu, peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, menyebut tujuan menghadirkan tokoh luar kemungkinan besar didorong oleh dua hal, mendongkrak elektabilitas PPP dan menyokong pendanaan partai. Namun, menurut dia, keberhasilan upaya tersebut belum tentu tercapai. Langkah menggaet tokoh eksternal sebagai calon ketua umum PPP tak serta-merta menjamin partai akan kembali ke parlemen.

Ia menegaskan bahwa peran ketua umum memang sentral dalam partai, dan tokoh yang populer bisa berdampak pada suara partai, sebagaimana Partai Gerindra dengan Prabowo Subianto atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan Megawati Soekarnoputri. Namun, situasi PPP berbeda. ”Untuk kasus PPP dengan tokoh eksternal yang digadang-gadang itu, saya kira tidak otomatis akan mendongkrak elektabilitas partai mengingat tingkat popularitasnya tidak tinggi,” ujarnya.

Menurut Lili, untuk meningkatkan elektabilitas partai, yang dibutuhkan adalah banyak tokoh populer yang mengakar di akar rumput. Tokoh-tokoh ini bukan hanya di pusat, melainkan juga di daerah-daerah, khususnya yang aktif di parlemen lokal atau DPRD. ”Mereka inilah sebenarnya ujung tombak pengumpul suara untuk partai,” ucapnya.

Ia juga menyoroti dampak konflik internal yang terus-menerus di PPP, yang menyebabkan banyak elite partai di pusat dan daerah pindah ke partai lain. Hal ini dinilai sebagai salah satu penyebab utama keterpurukan PPP dalam Pemilu 2024.

Lebih lanjut, Lili mengingatkan potensi kerusakan demokrasi internal apabila partai mengubah anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART) demi memuluskan jalan tokoh eksternal masuk. ”Saya kira, jika AD/ART diubah dalam rangka untuk mengakomodasi dan memberikan ’karpet merah’ bagi calon ketum eksternal, tentu merusak demokrasi internal partai dan pelembagaan partai,” ujarnya.

Ia menilai, partai seharusnya memiliki mekanisme dan prosedur yang ajek dalam pencalonan ketua umum. ”Demi orang luar masuk, mekanisme dan prosedur partai diubah, tentu ini merusak demokrasi,” lanjut Lili.

Soal kandidat eksternal yang disebut-sebut memiliki modal besar, Lili menilai uang bukanlah jaminan keberhasilan elektoral. ”Saya kira, pemodal besar tidak otomatis akan mendongkrak suara partai. Ada beberapa partai dalam pemilu yang memiliki modal besar, tidak lolos juga ke Senayan,” katanya.